Mahfud Ragu Komitmen Pemberantasan Korupsi di Era Pemerintahan Prabowo
Guru besar hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. (Dokumentasi media Mahfud)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengaku ragu terhadap komitmen pemberantasan korupsi yang akan diterapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Sebab, ada pernyataan yang terkesan kontradiktif menyangkut pemberantasan korupsi.
"Saya selalu senang dengan pernyataan Pak Prabowo yang berisi 'kami akan membangun bangsa, menyelamatkan negara dan memberantas korupsi'. Itu yang dijanjikan. Semua rakyat pasti senang. Tapi, langkah-langkah sementara menuju pemerintahan baru belum terlihat apa sih ini rencana pemberantasan korupsinya?" ujar Mahfud seperti dikutip dari YouTubenya pada Sabtu (24/5/2024).
Menurutnya, tidak ada indikasi Prabowo akan mewujudkan pemberantasan korupsi. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu tak pernah menyampaikan rencana akan diapakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Misalnya Pak Prabowo tidak pernah bilang KPK ini akan diapakan yang sudah jelas jauh berbeda dibandingkan KPK-KPK sebelumnya. KPK saat ini sudah bisa dikatakan sudah disfungsi. Terlihat lebih banyak formalitas," tutur dia.
Malah saat ini, Kejaksaan Agung yang reputasinya kembali meroket. Prabowo, kata Mahfud belum pernah menjelaskan apa langkah ke depan terkait lembaga antirasuah itu.
"Justru yang diinginkan oleh rakyat adanya komitmen itu," katanya lagi.
1. Mahfud pesimistis KPK bisa kembali kuat
Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)Lebih lanjut, tanpa adanya peta jalan yang jelas bagi KPK, dikhawatirkan institusi antirasuah itu akan semakin lemah. Saat ini saja, KPK sudah lemah karena menjadi lembaga eksekutif yang posisinya di bawah presiden. Status pegawai KPK pun saat ini menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).
"Tiba-tiba dibuatkan lagi undang-undang untuk melemahkan. Yang sudah kuat, undang-undangnya malah diuji ke MK. Untuk menguji ke MK kan gak perlu pakai tangan sendiri kan bisa menggugat lewat orang lain," kata Mahfud.
"Kan bisa saja, Anda yang menguji (UU) ke sana. Nanti, hakimnya digarap. Pengadilannya digarap. Itu bisa dalam teori," tutur dia lagi.
Indikator lainnya komitmen Prabowo lemah terhadap pemberantasan korupsi yaitu adanya upaya menambah jumlah kementerian dari semula 34 menjadi 40. Mahfud mengatakan semakin banyak menteri justru membuka peluang lebih banyak terjadinya praktik rasuah.
Baca Juga: CEK FAKTA: Isu Kabinet Gemoy Prabowo, Mega Sebut Menterinya Hanya 33
2. Prabowo pernah usulkan agar gaji pejabat negara dinaikkan untuk cegah korupsi
Prabowo dan Gibran usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024 di KPU pada Rabu (24/4/2024). (IDN Times/Fauzan)Editor’s picks
Sebelumnya, pada Januari 2024, Prabowo pernah mengatakan salah satu cara mencegah praktik korupsi di tingkat eksekutif yakni dengan menaikan penghasilan para pejabat negara. Ia memahami korupsi merusak bangsa dan membahayakan keselamatan sebuah negara.
"Negara-negara yang dikatakan gagal sebagian besar adalah karena tidak mampu mengendalikan, mitigasi ataupun menghilangkan korupsi. Justru yang tadi disampaikan pimpinan KPK benar-benar relevan. Kita paham, justru negara seperti kita yang hidupnya banyak sekali tergantung SDA di situlah terjadi praktik-praktik korupsi yang sangat mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa," kata Prabowo di gedung KPK.
Dia lantas mengatakan semua upaya yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi harus didukung. Tidak hanya itu, Prabowo juga bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total.
Lebih lanjut, ketua umum Partai Gerindra itu bilang, pendekatan yang sudah dilakukan KPK sudah benar. Mulai dari sisi pendidikan, pencegahan dan penindakan. Akan tetapi, Prabowo memiliki pandangan lain dari sisi sistemik dan realistik.
"Jadi, menurut pandangan saya, kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki," tutur dia lagi.
3. Relasi Mahfud dan Prabowo tetap baik
Mahfud MD saat masih menjabat Menko Polhukam disambangi oleh Prabowo pada 2023. (Dokumentasi Media Menhan)Meski menyampaikan kritik, namun Mahfud menyebut relasinya dengan Prabowo dalam keadaan baik. Ia mengaku tidak pernah memiliki masalah dengan Prabowo. Ketika ia masih menjabat Menko Polhukam, kementerian yang dipimpin oleh Prabowo jadi salah satu yang di bawah koordinasinya.
"Secara personal pun, Pak Prabowo bagus. Artinya, relasi saya dan Pak Prabowo cukup baik lah hubungannya," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Di sisi lain, dalam pandangan Mahfud, Prabowo merupakan orang yang sportif. "Dia secara terang-terangan mengatakan untuk urusan politi, hukum, keamanan, atasan saya di bawah presiden adalah Pak Mahfud. Kalau urusan luar negeri, saya berurusan dengan Bu Rento," katanya menirukan kalimat Prabowo.
Ia juga memuji Prabowo sebagai sosok pejabat tinggi yang rajin. Ia selalu hadir di dalam rapat-rapat yang diadakan di Kemenko Polhukam.
"Bahkan, ia sering usul agar Kemenko Polhukam mengadakan rapat," tutur dia lagi.
Ia menilai posisinya yang berhadap-hadapan dengan Prabowo hanya ketika ada di sesi Pilpres, khususnya debat publik. Di luar dari itu, relasinya baik-baik saja.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
