Mardani PKS: Presiden Marah PPKM Tak Efektif Tapi Malah Picu Kerumunan
Presiden Joko Widodo ketika lakukan kunjungan kerja ke NTT (Dokumentasi Biro Kepresidenan/Agus Suparto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengkritik kunjungan kerja Presiden Joko "Jokowi" Widodo ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pekan ini. Hal itu lantaran memicu kerumunan warga yang berpotensi memunculkan klaster baru COVID-19.
Kerumunan itu kemudian diabadikan dalam video dengan durasi sekitar 30 detik dan beredar luas di media sosial. Hal itu jelas bertentangan dengan instruksi pemerintah yang bolak-balik meminta agar warga mematuhi protokol kesehatan.
"Presiden kecewa dan marah karena PPKM/PSBB tidak efektif, kasus terus naik karena daerah kurang tegas sehingga masyarakat kurang patuh protokol kesehatan. Tapi, beberapa kali presiden menyebabkan kerumunan, warga mencontoh pemimpinnya?" ujar Mardani melalui akun media sosialnya, Rabu (24/2/2021).
Kekecewaan tak efektifnya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) disampaikan oleh Jokowi ketika menggelar rapat terbatas di Istana Bogor pada akhir Januari 2021. Ia menilai angka kasus harian dan kematian malah semakin tinggi di saat PPKM digelar pada 11-25 Januari 2021 lalu. Sebagai tindak lanjutnya, Jokowi kemudian setuju diberlakukan PPKM mikro.
Mardani juga menyentil Istana karena tidak mengantisipasi potensi kerumunan yang dapat terjadi ketika Jokowi melakukan kunker ke daerah.
"Kalau presiden datang ke daerah terpencil seperti Maumere di NTT, presiden kan dianggap seperti ayah bagi rakyatnya. Ketika ayahnya datang ya pasti kumpul," tutur dia lagi ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada hari ini.
Apa tanggapan Mardani soal adanya usulan agar kasus kerumunan di NTT juga diproses hukum menggunakan UU Karantina Wilayah?
1. Mardani usul pelanggaran protokol kesehatan jangan diatasi dengan pendekatan hukum
Twitter/@MardaniAliSeraMardani mengatakan, sejak awal sudah tak setuju bila pelanggaran protokol kesehatan diatasi menggunakan pendekatan hukum yakni dengan dibui. Justru semakin banyak orang dibui bisa menimbulkan masalah baru yakni muncul klaster COVID-19 di dalam penjara.
Di sisi lain, ia memahami bila publik kini mempertanyakan apakah ada standar ganda dalam penanganan pelanggaran prokes yang terjadi di Maumere, NTT dengan di Petamburan, Jakarta Pusat. Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab kini tengah mendekam di rutan Polda Metro Jaya karena melanggar aturan protokol kesehatan saat menggelar peringatan Maulid Nabi di Petamburan dan pernikahan putrinya.
"Menurut saya, kasus ini justru jadi momentum penegakannya jangan dengan penegakan hukum, apalagi dengan pemenjaraan. Basisnya semua menjadi momen untuk penyadaran karena COVID-19 ini gak akan reda bila dipenjara, malah yang ada menyebar," ujar Mardani.
Apalagi situasi penjara di seluruh Indonesia sudah penuh dan tak bisa dilakukan jaga jarak.
Editor’s picks
Baca Juga: Muncul Kerumunan, Kunker Jokowi ke NTT Disorot Epidemiolog
2. Pemberian suvenir yang sudah disiapkan menandakan bukan aksi spontanitas
Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika lakukan kunker ke Nusa Tenggara Timur Februari 2021 (Istimewa)Sementara di sisi lain, Mardani mengaku tak yakin bila aksi bagi-bagi suvenir berupa kaos dan buku adalah aksi spontan. Sebab, benda-benda itu sudah ada di dalam mobil kepresidenan yang ditumpangi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Ini kan bukan yang pertama Pak Jokowi bagi-bagi suvenir atau nasi kotak yang menimbulkan kerumunan. Sebelumnya, bagi-bagi nasi kotak, kemarin bagi-bagi suvenir. Bila itu sudah dipersiapkan di mobil, namanya bukan spontanitas," kata dia.
Ia pun kembali mengingatkan dalam penanganan pandemik, masyarakat butuh keteladanan dan komitmen dari para pemimpinnya. "Tiap pemimpin harus menjadi contoh penerapan protokol kesehatan," ujarnya lagi.
3. Istana harus meminta maaf karena kunjungan Jokowi ke NTT memicu kerumunan
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMardani kemudian mengusulkan agar Istana atau Jokowi mengakui secara lapang dada telah melakukan pelanggaran prokes. Lalu, meminta maaf kepada publik.
"Jadi, sebaiknya Pak Jokowi atau siapapun yang bertanggung jawab harus meminta maaf (pelanggaran protokol kesehatan)," ungkapnya.
Ia mengatakan, tidak bisa menganggap NTT aman dari COVID-19 lantaran kasus hariannya tidak setinggi di ibu kota. Saat ini persepsi yang harus dibangun yaitu di mana ada kerumunan maka COVID-19 lebih cepat menular di sana.
"Setiap ada kerumunan, potensi munculnya klaster baru selalu ada. Pendekatannya harus menggunakan saintifik, jangan pakai perasaan," tutur dia.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berkunjung ke NTT, Dua Videonya Jadi Sorotan Warganet
Topik:
Berita Terkini Lainnya
