Menko Mahfud MD: Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
IDN Times/Galih Persiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menargetkan pemerintah mulai pindah ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Juli 2024. Maka, pemerintah berharap peringatan HUT ke-79 Indonesia bisa digelar di IKN pada Agustus 2024.
"Pada 2024 bulan Juli atau Agustus, pemerintah akan mulai pindah ke sana. InsyaAllah 17 Agustus 2024 upacara bakal diselenggarakan atau dipusatkan di IKN yang baru nanti," ungkap Mahfud ketika berbicara di dalam rapat koordinasi dengan pejabat daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2022).
Ia menegaskan, pemindahan lokasi ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, adalah salah satu tugas penjabat kepala daerah. Karena itu, ia meminta rencana tersebut tidak dibatalkan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga meminta agar tidak ada provokasi lebih lanjut soal pemindahan ibu kota.
"Pemindahan IKN itu juga menjadi tugas dari saudara. Undang-undangnya sudah ada. Jadi, tidak boleh lagi (terpengaruh) provokasi ini jadi (pindah) atau gak. Ini dibatalkan atau gak. Ya, harus jadi (pindah)," kata dia.
Di dalam rapat koordinasi itu, Mahfud meminta penjabat kepala daerah dapat ikut melibatkan masyarakat dalam pembangunan IKN. Dalam menjaring aspirasi dan konsultasi publik, perlu dilakukan musyawarah.
"Masyawarah dapat berpartisipasi dalam proses persiapan pembangunan dan pengelolaan IKN dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, dan sebagainya, dan penataan ruang Nusantara tetap mengacu pada tata ruang Pulau Kalimantan," tutur dia lagi.
Lalu, apakah sudah diperoleh sumber dana untuk pemindahan ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur?
1. Luhut mengklaim proyek IKN telah menarik minat calon investor asing
Menko Marves Luhut Pandjaitan ketika dirangkul oleh Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Abdulaziz di Saudi pada 3 Maret 2022 lalu (www.instagram.com/@luhut.pandjaitan)Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, membantah proyek pembangunan IKN Nusantara sepi peminat dari calon investor mancanegara. Pendanaan IKN tetap tersedia.
"Saya sudah bertemu Mohammed Bin Salman, Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar. Selain itu, Uni Emirat Arab melalui Indonesian Investment Fund juga menyiapkan investasi US$ 20 miliar," ujar Luhut seperti dikutip dari kantor berita ANTARA, 22 Mei 2022 lalu.
Ia menggarisbawahi, ibu kota baru Nusantara diperuntukkan bagi generasi muda yang akan menikmatinya di masa mendatang. Luhut mengklaim, bentuknya tak akan kalah dengan pembangunan kota modern Neom di Arab Saudi, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Shenzhen di China.
"IKN will be 'world-class city for all' (kota kelas dunia bagi semua orang). Sudah banyak pihak memberi hormat atas konsep kita membangun ibu kota baru," tutur dia.
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini 7 Poin Penting Dalam Undang-undang IKN Nusantara
2. Satu calon investor pendanaan IKN telah mundur
CEO Softbank Masayoshi Son tengah berbincang dengan Luhut Pandjaitan. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)Berdasarkan ketentuan di dalam UU IKN, pendanaan menggunakan APBN dibatasi maksimal 20 persen. Sisanya harus dicari dari sumber pendanaan lain. Salah satunya menggandeng investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Calon investor yang semula sudah siap membenamkan duitnya adalah perusahaan modal ventura asal Jepang, Softbank. Namun, tiba-tiba Softbank memutuskan mundur dari pendanaan proyek IKN.
Padahal, CEO Softbank Masayoshi Son sudah ditunjuk Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai anggota dewan komite pengarah IKN. Selain itu, Menko Luhut pernah menyebut Softbank bakal menggelontorkan dana investasi senilai 100 miliar dolar AS atau setara Rp1.432 triliun.
Dikutip dari laman Bloomberg, 12 Maret 2022, mundurnya Softbank dari pendanaan proyek IKN disampaikan Luhut ketika diwawancarai pada 9 Maret 2022.
"Tidak ada lagi cerita mengenai Masayoshi. Dia sudah keluar (dari pendanaan IKN)," ujar Luhut.
Juru bicara Softbank Group membenarkan pihaknya membatalkan rencana berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN Nusantara. Meski demikian, Softbank akan tetap berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan-perusahaan di dalam portofolio Vision Fund.
Editor’s picks
Belakangan, Softbank mengatakan melirik Sumatra Barat untuk dijadikan lokasi berinvestasi. Soal kepastian bidang investasinya, Pemprov Sumbar mengaku masih belum mendapat kabar perihal rencana ini.
Kini, pekerjaan Luhut bertambah berat. Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu mengandalkan investasi yang diperkirakan bakal dikucurkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Bloomberg melaporkan UEA telah berkomitmen menggelontorkan sekitar 20 miliar dolar AS, untuk mendanai pembangunan tahap awal IKN Nusantara.
Sebelumnya, melalui akun Instagramnya, Luhut memamerkan fotonya bersama putra mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. Di dalam unggahannya di akun media sosial, Luhut seolah memberi sinyal bahwa Saudi tertarik terlibat dalam proyek IKN Nusantara di Kaltim.
"Saya menceritakan bahwa kami sedang bersiap-siap untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Saya juga sampaikan bahwa kami terbuka dengan kerja sama dalam hal energi baru dan terbarukan, hingga kerja sama dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Satu ucapan sempat terlempar usai pertemuan itu selesai. Putera Mahkota menyebut bila Indonesia maju, maka Arab Saudi juga maju," tulis Luhut pada 3 Maret 2022.
Ia menyebut, datang ke Saudi atas undangan dari MBS langsung. Saat berada di sana, ia juga bertemu dengan Menteri Investasi Saudi Khalid Al-Falih, dan beberapa CEO perusahaan Saudi untuk membahas realisasi sejumlah rencana investasi di Indonesia.
"Di tengah pertemuan itu, saya sampaikan keinginan saya agar potensi investasi dari pihak Kerajaan Saudi dan peluang investasi Indonesia bisa berjalan beriringan," klaim Luhut.
Namun, Guru Besar dari UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, tak yakin Saudi bersedia membenamkan investasi untuk proyek seperti IKN Nusantara. Hal itu lantaran keuntungannya baru dirasakan calon investor dalam jangka waktu yang lama.
"Siapa pun yang bakal menjadi investor kan pasti berharap return (keuntungan) cepat. Jadi, kalau dikatakan Softbank mundur (dari proyek IKN) karena mayoritas kepemilikan saham di sana dikuasai oleh pengusaha dari Arab Saudi," ujar Azyumardi kepada media pada 14 Maret 2022.
Menurut Azyumardi, sejak awal Saudi tidak tertarik berinvestasi di proyek semacam IKN Nusantara, meskipun pemerintah dijanjikan bakal berinvestasi di sana.
"Boleh dilihat dari data, investasi Arab Saudi di Indonesia kan sangat sedikit. Mereka kan lebih tertarik untuk menaruh uangnya dalam bentuk saham mayoritas di Citibank, atau misalnya membangun gedung-gedung mercusuar seperti Burj Khalifa atau membeli tim-tim sepak bola di Eropa," katanya.
3. Pemerintah buka opsi urun dana untuk biayai proyek IKN
Ilustrasi uang tunai baru (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)Kini, muncul opsi lain untuk pembiayaan IKN Nusantara. Salah satu yang diusulkan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, yakni lewat metode crowdfunding atau urun dana. Usulan itu mengemuka tak lama usai Softbank memilih mundur dari pendanaan ibu kota baru.
Pernyataan urun dana dijadikan salah satu opsi, terungkap ketika Bambang Susantono diwawancarai Majalah Tempo yang tayang pada 27 Maret 2022 hingga 3 April 2022.
"Peran APBN cukup penting karena APBN akan menjadi jangkar duluan untuk membangun kepercayaan pasar atau calon investor. Masyarakat (juga) bisa (terlibat) melalui model crowdfunding. Berbagai macam creative financing (pembiayaan di luar APBN) masih terus kami coba eksplor," ungkap Bambang dalam wawancara tersebut.
Pernyataan itu kemudian menjadi viral dan perdebatan di ruang publik. Mereka menduga skema urun dana muncul lantaran pembangunan IKN Nusantara tak memiliki duit yang cukup.
Ketua Tim Komunikasi IKN, Sidik Pramono, menepis anggapan opsi crowdfunding baru muncul setelah Softbank batal berinvestasi di ibu kota baru Nusantara. Opsi tersebut, kata dia, sudah tertulis di dalam UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi "pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara bersumber dari APBN atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."
Sedangkan, di bagian lampiran dari UU tersebut tertulis skema pendanaan lainnya bisa berupa crowdfunding dan dana dari filantropi. "Tapi ini tentu bukan opsi satu-satunya untuk pendanaan ibu kota negara. Sekali lagi opsi crowdfunding ini masih bisa dieksplorasi," ujar Sidik kepada media, 27 Maret 2022.
Sidik menjelaskan lebih lanjut platform dan ketentuan mengenai crowdfunding tersebut akan dimuat nanti di dalam peraturan pemerintah. "Perkara kapan metode ini akan digunakan, nanti akan diatur teknis dan detailnya," kata dia.
Sidik memastikan pemerintah akan mencarikan pendanaan sebaik-baiknya, agar pembangunan IKN Nusantara bisa terwujud. Kepala Otorita IKN pun, kata dia, akan berusaha menekan sekecil mungkin dana yang digunakan dari APBN.
Sidik juga menegaskan pemilihan metode crowdfunding bukan menggambarkan pemerintah kesulitan mendapatkan pendanaan untuk membangun IKN. "Ini kan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk memiliki IKN," kata Sidik.
Baca Juga: Ilusi Bangun Ibu Kota Negara Baru di Akhir Kepemimpinan Jokowi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
