Menko Mahfud: Wacana untuk Amandemen UUD 1945 Sudah Selesai
Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD (IDN Times/Uni Lubis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan, wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah berakhir. Begitu pula dengan rencana untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Ia menyatakan hal itu usai pimpinan DPR juga memastikan tak ada lagi penundaan Pemilu 2024 ke tahun 2027. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyebut bahwa parlemen tak melakukan amandemen terhadap UUD 1945.
"Udah selesai (wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden). Kan DPR-nya juga sudah menyatakan (selesai). Amandemen (UUD 1945) juga sudah (selesai)," ungkap Mahfud kepada IDN Times ketika ditemui di program Ngabuburit Menko Polhukam dengan pemimpin redaksi media massa pada Selasa (12/4/2022), di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.
Wacana itu mereda usai mahasiswa dari sejumlah aliansi melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan Istana Negara pada Senin, 11 April 2022. Mereka menuntut agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan dengan tegas untuk menolak maju lagi dalam Pemilu 2024 dan menolak menunda pesta demokrasi tersebut ke tahun 2027.
Bukti keseriusan pemerintah yakni pada hari ini, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terpilih sudah dilantik. Mereka pun telah diminta oleh Presiden Jokowi untuk tancap gas menyiapkan Pemilu 2024.
Lalu, kapan pemerintah akan memastikan nominal anggaran untuk Pemilu 2024?
1. Pemerintah masih hitung ulang biaya untuk Pilpres dan Pilkada 2024
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Menurut Mahfud, pemerintah hingga saat ini masih dalam proses negosiasi dan menghitung ulang anggaran yang dibutuhkan di Pemilu 2024. Sebab, anggaran terakhir disebut pesta demokrasi pada 2024 mendatang bakal menelan biaya Rp110,4 triliun. Angka itu jauh lebih membengkak dibandingkan Pemilu 2019 lalu yakni Rp25,59 triliun.
Sementara, anggaran Pemilu 2024 terdiri dari anggaran untuk KPU senilai Rp76,6 triliun dan Bawaslu senilai Rp33,8 triliun.
"Pemerintah sudah menentukan persentasenya, tahun 2022 sekian, tahun 2023 sekian, tahun 2024 sekian. Tinggal jumlahnya sekarang yang masih dinego, karena anggaran (pemilu) yang dulu kan cuma sekitar Rp40-an sekian triliun. Sedangkan, pemilu nanti akan menelan biaya Rp110,4 triliun. Presiden menilai kok tinggi banget," ungkap Mahfud.
Alhasil, pemerintah ingin duduk bersama dan menghitung ulang apakah kebutuhan untuk Pemilu 2024 harus sebesar itu. "Kami akan menghitung bersama DPR dan KPU. Bila sudah ditemukan angka yang rasional, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk segera mencairkan," tutur dia lagi.
Baca Juga: BEM SI Alihkan Lokasi Demo 11 April ke Gedung DPR
2. Komisi II DPR bantah anggaran belum disepakati karena ingin tunda pemilu ke tahun 2027
Editor’s picks
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa membantah anggaran Pemilu 2024 belum diketok karena parlemen mendukung pesta demokrasi itu ditunda. Bahkan, kata Saan, pembahasan mengenai tahapan pemilu terus dilakukan secara intensif di antara Komisi II, KPU, pemerintah, Bawaslu, dan DKPP.
Lebih lanjut, Saan memastikan, suasana pembahasan mengenai anggaran pemilu baik-baik saja, tidak ada suasana permusuhan. Ia mengatakan, tidak ada sedikit pun di Komisi II ada pembahasan dengan pemerintah agar pemilu ditunda.
"Lalu, DPR disebut-sebut seolah-olah ingin menahan anggaran, itu sama sekali tidak benar dan tidak ada niat itu," ungkap Saan kepada media di Jakarta pada 6 Maret 2022 lalu.
Ia menyebut, Indonesia pernah memiliki pengalaman ketika Pilkada 2020 digelar, pihak KPUD meminta tambahan anggaran Rp4,7 triliun dan itu disetujui. Saan menambahkan, bila sudah ada nominal pasti anggaran pemilu dari KPU akan dibahas dan ditetapkan.
Senada dengan Saan, anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Rifqinizamy mengatakan, Komisi II akan mulai membahas anggaran dan tahapan Pemilu 2024 pada pertengahan bulan Maret. Artinya, pembahasan itu baru dilakukan usai masa reses berakhir.
"Saya kira tetap di masa sidang ke depan kita akan memulai sesi tahapan, termasuk teknis soal anggaran. Setelah itu betul-betul fixed, kita akan bawa ke Banggar untuk difinalisasi agar tahapan dan anggaran bisa sejalan untuk menyukseskan tahun 2024," ujarnya lagi.
3. Rakyat tetap tidak yakin pemilu digelar 2024 karena tahapannya belum dimulai
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)Sementara, dalam pandangan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, wajar bila hingga saat ini masih ada keraguan besar di benak publik bahwa upaya agar Pemilu 2024 ditunda masih terus berlanjut. Ia mengatakan, memang hari pemungutan suara sudah ditetapkan, tetapi hingga saat ini anggaran Pemilu 2024 masih belum disahkan.
"Kan tidak akan ada pemilu kalau tidak ada anggaran. Apalagi Pemilu 2024 sudah diketahui sejak penghitungan suara pada Pemilu 2019 lalu. Jadi, kan ilustrasinya seperti perencanaan dan penganggaran bisa dikondisikan sejak awal," ungkap Titi kepada media pada 10 Maret 2022 lalu.
Indikator kedua agar publik percaya Pemilu 2024 tidak ditunda, yakni setelah muncul tahapan program dan jadwal. Ia mengaku bingung karena peraturan teknis yang mengatur tentang tahapan pemilu dan jadwal juga belum ada.
"Apalagi bila dilihat dari kerangka waktu Pemilu 2024, tahapan itu berjalan 20 bulan sebelum pemungutan suara. Artinya, pada 14 Juni 2022, tahapan pertama dari Pemilu 2024 sudah berlangsung. Sedangkan, pada Agustus 2022 pendaftaran parpol dalam Pemilu 2024 juga dimulai," katanya.
Sementara, kenyataannya dua indikator itu hingga hari ini belum tersedia. Sehingga, wajar di tengah situasi saat ini, dua indikator kesiapan pemilu dikait-kaitkan dengan adanya rencana untuk menunda pesta demokrasi 2024.
Baca Juga: BEM SI: Pemukulan Ade Armando Tak Ada Kaitan dengan Mahasiswa
Berita Terkini Lainnya
