BEM SI Alihkan Lokasi Demo 11 April ke Gedung DPR
Ilustrasi sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia di depan gedung DPR (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), memilih mengalihkan lokasi unjuk rasa pada Senin (11/4/2022) ke gedung DPR, Senayan, Jakarta. Semula, mereka berencana untuk berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Kompleks Monumen Nasional, Jakarta.
"Kami fokus untuk melakukan aksi di DPR RI," ungkap Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yusfrizal kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Minggu malam, 10 April 2022 lalu.
Ia menjelaskan alasan BEM SI mengalihkan lokasi demo ke depan gedung DPR bukan karena mengikuti saran dari elite sejumlah parpol. "Karena kami ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan, maka dari itu kami akan mengawal dari Undang-Undang dan memastikan DPR melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai aturan yang sudah ada," kata dia.
"Jadi, alasan pemindahan lokasi aksi murni dari diri kami sendiri," tutur dia lagi.
Diprediksi akan ada 18 kampus yang bakal bergabung dengan mereka untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Luthfi menargetkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung parlemen.
Lalu, apa tuntutan mereka kepada para anggota parlemen?
1. Aliansi BEM SI minta MPR setop upaya melakukan amandemen UUD 1945
Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri)Melalui akun media sosialnya, BEM SI menuntut empat hal kepada anggota parlemen. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat dan bukan aspirasi partai.
Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sesuai dengan aksi massa yang telah dilakukan di berbagai daerah dari 28 Maret 2022 hingga 11 April 2022. "Ketiga, kami mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen. Bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 ke 2027 atau menambah perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode," kata BEM SI.
Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian dan 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden. Sebab, tuntutan mereka hingga saat ini belum terjawab. Tuntutan mereka antara lain meminta agar pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan tak lagi ingin maju di pemilu 2024.
"Kami berharap ketua atau wakil ketua DPR bisa menemui massa aksi dan berdialog bersama," ujar Luthfi.
Sementara, salah satu pimpinan MPR, Jazilul Fawaid menepis ada upaya untuk melakukan amandemen UUD 1945, khususnya menyangkut pasal periode masa jabatan presiden. Ia justru menyebut pihak yang mendemo Jokowi hari ini adalah orang-orang yang tak suka kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Padahal, sebelumnya, kepada IDN Times, Jazilul menyebut pembahasan amandemen UUD 1945 terus bergulir meski sudah ditolak oleh tiga fraksi. Parpol tempat Jazilul bernaung yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) termasuk salah satu pihak yang getol menyuarakan agar pemilu 2024 ditunda. Alasannya, karena situasi ekonomi saat pandemik COVID-19 tak memungkinkan untuk menggelar pesta demokrasi yang besar pada 2024.
Editor’s picks
Baca Juga: Jelang Demo 11 April, Koordinator BEM SI Ngaku Akun Medsos Diretas
2. Panglima TNI minta penanganan demo mahasiswa tidak represif
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ketika mengikuti rapat koordinasi persiapan KTT G20 di Markas TNI di Cilangkap, Jakarta Timur (Tangkapan layar YouTube Puspen TNI)Sementara, sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mendukung pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), LaNyalla Mahmud Mattalitti agar aparat keamanan tidak bersikap represif dalam menghadapi aksi demo mahasiswa. Ia mengatakan sejumlah pasukan TNI sudah dikirim ke polres dan polda untuk membantu polisi.
"Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya," ujar Andika di dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 9 April 2022.
Menurut Andika, demonstrasi merupakan hak politik masyarakat untuk berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi Undang-undang. Namun, Andika mengingatkan agar demonstrasi yang dilakukan, tidak merusak fasilitas umum maupun infrastruktur yang ada.
"Karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini," tutur dia.
3. Menko Mahfud minta aparat keamanan tak gunakan peluru tajam dalam hadapi aksi demo 11 April 2022
Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD ketika menggelar rapat pada Sabtu, 9 April 2022 di kantor Kemenko Polhukam (Dokumentasi Humas Kemenko Polhukam)Sementara, menurut Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD, pemerintah tidak mempermasalahkan aksi demo 11 April dilakukan oleh mahasiswa. Namun, ia meminta agar mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi dengan tertib, tidak melanggar hukum dan tidak anarkis.
"Yang penting aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," ungkap Mahfud di dalam keterangan video, Sabtu, 9 April 2022.
Ia juga meminta kepada aparat keamanan dilarang membawa peluru tajam dalam menghadapi aksi demo 11 April 2022. Ia turut meminta kepada personel kepolisian tidak mudah terpancing provokasi ketika mengamankan aksi demo 11 April 2022.
"Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, serta tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi," tutur dia.
Baca Juga: [BREAKING] Menkominfo: Gak Ada Tuh Peretasan WA Koordinator BEM SI
Topik:
Berita Terkini Lainnya
