Migrant Care Khawatir Partisipasi WNI Lebih Rendah di PSU Kuala Lumpur
Suasana Pemungutan Suara Ulang (PSU) di World Trade Centre, Kuala Lumpur pada 10 Maret 2024. (www.instagram.com/@tanggraini)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, digelar pada Minggu (10/3/2024) di Putra World Trade Centre. Semula, PSU digelar dua hari yakni pada Sabtu dan Minggu.
Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari merevisi Surat Keputusan (SK) Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal PSU pada Perwakilan RI di Kuala Lumpur pada 2024. PSU dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK) dan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) digelar dalam waktu satu hari saja.
"Berbagai macam pertimbangan dan masukan-masukan, terutama dari teman-teman yang mengetahui persis situasi yang ada di Kuala Lumpur, kemudian kami putuskan diubah menjadi PSU hanya pada satu hari yang sama itu Minggu, 10 Maret 2024, untuk metode TPS maupun KSK," ujar Hasyim di kantor KPU, Jakarta Pusat, 8 Maret 2024 lalu.
Namun, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri untuk PSU di Kuala Lumpur jauh menyusut dibandingkan pemilu di awal tahun. Dari semula 491.152 DPT menjadi tersisa 62.217.
Artinya, DPT Kuala Lumpur di PSU hanya 13,9 persen. Calon pemilih terdiri dari 42.372 pemilih di TPS LN dan 19.845 pemilih KSK. PSU dimulai pada pukul 08.00 waktu setempat hingga 18.00.
Direktur Migrant Care Wahyu Susilo pun memiliki kekhawatiran bahwa tingkat partisipasi WNI yang ikut di PSU sangat rendah. Salah satunya karena minimnya sosialisasi bahwa dilakukan pemungutan suara ulang pada hari ini.
"Saya juga menduga partisipasi (di PSU) akan jauh menurun. Saya tadi mewawancarai beberapa pekerja yang sedang istirahat di satu kilang di Kajang. Dia pertama menyatakan KSK tanggal 9 (Maret), jauh hari sebelum ada KSK, dia sudah mengajukan izin ke majikan. Perusahaannya juga sudah menyetujui. Kalau nanti KSK berubah menjadi tanggal 10 (Maret) berarti dia akan izin lagi. Itu akan mengurangi upah mereka. Sehingga, dia memutuskan untuk tidak datang pada tanggal 10 (Maret) ini," ujar Wahyu di sesi zoom ketika menjawab pertanyaan IDN Times, pada 9 Maret 2024 malam.
Ia menambahkan, beberapa pekerja lainnya yang ditemui di Kajang, Malaysia juga menyatakan hal serupa. Wahyu sendiri ikut memantau langsung PSU yang digelar hari ini di Malaysia.
Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migran Care, Trisna Dwi Yuni Aresta juga menduga kuat, tingkat partisipasi di PSU bakal jauh menurun. Hal itu lantaran minimnya sosialisasi kepada WNI yang tinggal di Kuala Lumpur.
Meski begitu, Trisna mendorong agar panwaslu bekerja ekstra untuk memperhatikan bila ada mobilisasi massa tertentu untuk mendulang suara. Sebab, PSU di Kuala Lumpur digelar lantaran rekomendasi Bawaslu atas kericuhan pemungutan suara yang terjadi di Putra World Trade Centre pada 11 Februari 2024 lalu.
1. Minim sosialisasi sebabkan WNI enggan ikut pemungutan suara ulang
Suasana Pemungutan Suara Ulang (PSU) di World Trade Centre, Kuala Lumpur pada 10 Maret 2024. (www.instagram.com/@tanggraini)Catatan lain yang disampaikan oleh Migrant Care yaitu minimnya sosialisasi bagi WNI di Kuala Lumpur bahwa digelar pemungutan suara ulang pada hari ini. Menurut Trisna, informasi digelarnya PSU hanya disampaikan melalui pesan pendek. Padahal, komunitas WNI di Malaysia lebih mudah dijangkau melalui media sosial.
"Saya rasa cara yang lebih efektif untuk menjangkau WNI di sini bisa melalui Instagram, Facebook. Itu pun tidak dilakukan. Maka, kami cukup menyayangkan sikap PPLN ini," ujar Trisna.
Temuan lainnya yaitu WNI dengan nomor paspor tertentu yang semula terdaftar di DPT, belakangan justru namanya menghilang dari DPT. Salah satu pemantau di Malaysia, Santos, mengatakan sekitar enam DPT di daerah Gumut, Selangor hilang akibat pemutakhiran data DPT.
Editor’s picks
Santos pun menilai kinerja PPLN di PSU tidak lebih baik dibandingkan cara kerja PPLN ketika pemilu digelar pada 11 Februari 2024 lalu. "Apakah ini sekedar mengikuti rekomendasi Bawaslu agar ada PSU atau benar-benar ingin memperjuangkan hak konstitusi," kata Santos.
Baca Juga: Pakar Hukum: Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu DPD Hanya Gimik Politik
2. Jumlah DPT menciut dari 491 ribu menjadi 62 ribu di PSU Kuala Lumpur
WNI mengantre dan berdesak-desakan untuk mencoblos di Kuala Lumpur, Malaysia. (dok. Istimewa)Trisna juga menyayangkan jumlah DPT Luar Negeri di Malaysia yang menciut drastis. Pada pemilu 11 Februari 2024 lalu, DPT tercatat 491.152. Tetapi, dalam PSU, DPT nya hanya tercatat 62.217.
Hal itu dipicu rekomendasi dari Bawaslu yang menemukan basis data pemilih lewat metode pencocokan dan penelitian (Coklit) hanya 13,9 persen saja. Sisa pemilih lainnya tidak dikenali alamatnya.
"Kami juga memiliki pertanyaan yang sangat besar, mengapa bisa terjadi penyusutan yang demikian banyak? Kalau memang berdasarkan dari data pemutakhiran, ada selisih yang cukup besar dari 62 ribu ke 68 ribu," kata dia.
3. PSU di Kuala Lumpur sebabkan pemborosan hingga Rp15,6 miliar
potret Kuala Lumpur, Malaysia (freepik.com/lifeforstock)Migrant Care juga menemukan adanya pemborosan hingga lebih dari Rp15,6 miliar dalam pemungutan suara Pemilu 2024 untuk pemilih (WNI) yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Trisna menyebut pemborosan itu berasal dari anggaran yang digunakan untuk pengiriman logisitik surat suara via metode pos.
Setelah adanya pemborosan itu, kata Trisna, pemungutan suara di Kuala Lumpur harus diulang pula. "Kalau kami lihat, kami meminta data kepada KPU mengenai besaran anggaran pengiriman metode pos, ada sekitar Rp15,6 miliar anggaran dalam pengiriman surat suara pada metode pos digunakan," ujar Trisna.
"Namun berujung pada PSU dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh negara," tutur dia lagi.
Dengan adanya temuan ini, Trisna menyebut Migrant Care juga akan memantau potensi pemborosan dalam pemungutan suara di PPLN lain.
"Karena kami ingin membuktikan secara data bahwa memang ada pemborosan anggaran yang cukup besar yang dilakukan dalam metode pos," kata dia.
Baca Juga: CCTV KPU Dipantau Polisi, Hasyim: Tak Perlu Dikhawatirkan
Berita Terkini Lainnya
