Ormas Islam Bantah Terima Donasi dari China Agar Diam Soal Isu Uighur
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir [kedua dari kiri]. (IDN Times/Santi Dewi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Beberapa ormas Islam di Tanah Air secara tegas membantah telah menerima suap atau donasi dari Pemerintah Tiongkok agar diam terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) umat Muslim Uighur di Xinjiang. Pernyataan itu secara tegas disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir ketika memberikan keterangan pers pada Senin (16/12) di kantor PP Muhammadiyah di Jakarta.
Tuduhan dugaan ormas Islam menerima suap bermula dari laporan yang ditulis oleh harian Amerika Serikat, Wall Street Journal (WSJ) dengan judul "How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps' yang terbit pada (11/12) lalu. Sang penulis artikel Jonathan Emont menyebut sikap ormas Islam di Indonesia berubah melunak usai diundang berkunjung ke Xinjiang pada Februari lalu.
Sebagai contoh, WSJ mengutip pernyataan tokoh dari Nahdlatul Ulama, Masduki Baidlowi yang menyebut Tiongkok saat ini sedang menghadapi ancaman ekstrimisme di Provinsi Xinjiang.
"Tapi, mereka sedang mengatasinya," kata Masduki seperti dikutip dari WSJ pekan lalu.
Perbedaan sikap itu kemudian disimpulkan oleh Emont sebagai bentuk dugaan adanya pemberian donasi yang dilakukan oleh Negeri Tirai Bambu ke ormas Islam di Tanah Air. Laporan itu dibantah tegas oleh Haedar.
"Kami menyesalkan pemberitaan Wall Street Journal (WSJ) yang menyebut adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Tiongkok terhadap PP Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama (NU) dan MUI atas permasalahan di Xinjiang. Pemberitaan itu tidak mendasar dan merupakan fitnah yang telah merusak nama baik Muhammadiyah, NU dan MUI," ujar Haedar pada sore ini.
Lalu, apa langkah yang hendak ditempuh oleh ormas Islam terkait pemberitaan tersebut?
1. Ormas Islam mengancam akan mengambil langkah hukum bila WSJ tak meralat isi beritanya
(Ilustrasi kantor Wall Street Journal) www.miro.medium.comHaedar meminta kepada Wall Street Journal (WSJ) untuk meralat isi pemberitaannya. Apabila mereka tidak melakukannya, maka beberapa ormas Islam Tanah Air siap menempuh jalur hukum.
"Kami juga mendesak agar Wall Street Journal meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," kata Haedar sore ini.
Sementara, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan sejak awal sikap organisasi tempatnya bernaung tidak pernah berubah dalam menyikapi dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh umat Muslim di Xinjiang. PP Muhammadiyah menyampaikan pandangannya, kata Abdul berdasarkan prinsip-prinsip dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
"Oleh karena itu dalam kaitannya pelanggaran HAM di Xinjiang itu, Muhammadiyah akan bersikap tegas dan menentang segala bentuk pelanggaran HAM di mana pun, oleh siapapun dan kepada siapapun," tutur Abdul di tempat yang sama.
Editor’s picks
Baca Juga: Strategi Tiongkok Ubah Persepsi RI Soal Dugaan Represi Muslim Uighur
2. Ormas Islam di Indonesia mendesak agar Tiongkok bersikap lebih terbuka saat memberikan informasi mengenai kasus Uighur
Gedung yang disebut sebagai lokasi pendidikan vokasi warga Muslim Uighur. IDN Times/Uni LubisDi dalam pemberian keterangan pers itu, beberapa ormas Islam juga mendesak Pemerintah Tiongkok agar lebih terbuka dalam memberikan akses dan informasi kepada masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan masyarakat Uighur.
"Kami juga meminta kepada Pemerintah Tiongkok untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM khususnya kepada masyarakat Uighur dengan dalih apapun," ujar Haedar.
Pemerintah Negeri Tirai Bambu, kata dia lagi, didorong menyelesaikan masalah umat Muslim di Xinjiang dengan damai dan melalui dialog dengan para tokoh Uighur.
"Selain itu, kami mendesak agar Pemerintah Tiongkok memberi kebebasan kepada umat Muslim untuk beribadah dan memelihara identitas," tutur dia lagi.
3. Ormas Islam mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengambil langkah kongkrit untuk menghentikan pelanggaran HAM terhadap umat Muslim Uighur
Situasi sebuah sekolah di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. IDN Times/Uni LubisDesakan lain yang disampaikan oleh beberapa ormas Islam yakni agar negara dengan mayoritas penduduk Muslim turut peduli terhadap isu yang dialami oleh umat Muslim Uighur. Mereka mendesak agar Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menggelar sidang khusus dan mengambil langkah kongkrit.
"Tujuannya untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh umat Islam khususnya di Xinjiang," ujar Haedar.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
Baca Juga: Viral, Berkedok Tutorial Makeup, Video TikTok Bahas Muslim Uighur
Berita Terkini Lainnya
