Comscore Tracker

Pengamat: Anggota DPR Jangan Politisasi Pengembangan Vaksin Nusantara

Terima vaksin Nusantara jadi tanda intervensi ke BPOM

Jakarta, IDN Times - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mendorong anggota DPR yang datang ke RSPAD pada Rabu (14/4/2021) agar menjelaskan ke publik, apakah mereka jadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 Nusantara atau menerima suntikan vaksin untuk vaksinasi.

Tujuannya, untuk menghindari salah persepsi di masyarakat soal vaksin yang mereka terima. Sebab, sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tak memberikan izin uji klinis tahap II pengembangan vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. 

"Jangan justru mengundang kegaduhan dengan tindakan mereka. Selain itu, jangan mempolitisasi ini (pengembangan vaksin Nusantara) sehingga menghasilkan kebingungan ini. Mereka seharusnya mencari solusi," ungkap Lucius ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Rabu (14/4/2021). 

Ia juga menyarankan sebaiknya anggota DPR menghormati keputusan BPOM yang tidak meloloskan uji klinis tahap II. Bukan malah ikut uji klinis tanpa ada persetujuan dari BPOM. Lucius tegas menyebut anggota parlemen yang ikut terima vaksin Nusantara hari ini adalah bentuk intervensi kepada BPOM. 

"Hal itu bahaya di tengah pandemik. Alih-alih memberikan solusi dan dukung upaya pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok, langkah anggota DPR bisa mengacaukan banyak hal, termasuk menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap vaksin," tutur dia lagi. 

Alih-alih ikut jadi relawan bagi vaksin yang belum dapat izin dari BPOM, DPR sebaiknya fokus mendukung pemerintah agar dosis vaksin COVID-19 yang masuk ke Tanah Air bisa terus bertambah. Mengapa sebagian anggota DPR bersikukuh untuk ikut terlibat dalam uji klinis vaksin Nusantara meski hasil uji klinis tahap I dianggap tak memenuhi kaidah penelitian oleh BPOM?

1. Peneliti vaksin Nusantara seharusnya perbaiki penelitian dan melapor ke BPOM

Pengamat: Anggota DPR Jangan Politisasi Pengembangan Vaksin NusantaraPeneliti Formappi, Lucius Karus (IDN Times/Marisa Safitri)

Dorongan lain yang disampaikan oleh Lucius yakni agar DPR mendesak para peneliti vaksin Nusantara memperbaiki penelitian mereka dan kembali lapor ke BPOM.

"Jadi, para peneliti itu tinggal mencocokan saja apakah analisa BPOM mengenai penelian mereka benar atau tidak," katanya. 

Ia pun mengakui ada rumor yang berkembang beberapa anggota DPR tetap berkukuh memperjuangkan vaksin Nusantara karena ada kepentingan lain di luar faktor kesehatan. Oleh sebab itu, kata Lucius, sudah jadi tanggung jawab moral anggota DPR untuk menepis semua rumor yang berkembang. 

"Justru dengan mereka tetap datang ke RSPAD hari ini malah membenarkan dugaan bahwa ada kepentingan lain di balik sikap DPR yang ngotot ini," tutur dia. 

Baca Juga: Sebagian Anggota DPR Uji Klinis Vaksin Nusantara di RSPAD Hari Ini

2. Alih-alih terima suntikan vaksin Nusantara, anggota DPR sebaiknya memanggil BPOM

Pengamat: Anggota DPR Jangan Politisasi Pengembangan Vaksin NusantaraInfografis Vaksin Nusantara. (IDN Times/Sukma Shakti)

Lucius menilai sangat tidak elok melihat DPR justru tak mengikuti hasil analisa dan keputusan yang dibuat BPOM. Sebab, BPOM merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk memastikan semua obat dan vaksin yang beredar memiliki uji mutu yang baik. 

"Kalau mereka (anggota DPR) meragukan cara kerja BPOM, kan mereka bisa memanggil siapa saja, termasuk BPOM, kelompok masyarakat atau pihak lain lalu diselesaikan dengan mekanisme yang berlaku. Bukan malah melakukan tindakan di luar prosedur yang akan mengacaukan situasi," ungkap Lucius. 

"Kan sekarang yang mereka pertontonkan sekadar gagah-gagahan dengan datang ke RSPAD," tutur dia lagi. 

Ia pun tak menampik dugaan bisa saja ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan bisnis apabila vaksin Nusantara nanti akan disetujui oleh BPOM dan diproduksi massal. Alih-alih fokus ke sana, sebaiknya DPR bekerja sama dengan BPOM untuk mengatasi pandemik sehingga aktivitas publik bisa kembali normal.

3. Tak semua anggota DPR ikut jadi relawan uji klinis vaksin Nusantara

Pengamat: Anggota DPR Jangan Politisasi Pengembangan Vaksin NusantaraIlustrasi vaksin COVID-19. IDN Times/Arief Rahmat

Dalam beberapa sesi rapat kerja antara Komisi IX dengan BPOM, terlontar pernyataan bahwa anggota komisi yang membidangi isu kesehatan bersedia menjadi relawan uji klinis vaksin Nusantara. Namun, tak semua memutuskan ikut lantaran sudah vaksinasi CoronaVac yang diproduksi PT Bio Farma. 

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay, tak menampik juga ikut diajak uji klinis vaksin Nusantara. Tetapi, ia belum memutuskan apakah akan hadir di RSPAD atau tidak.

"Ini kan informal (proses penyuntikan). Jadi, tidak bisa disebut atas nama Komisi IX. Saya belum memutuskan untuk ikut atau tidak (hadir di RSPAD) karena saya sudah divaksinasi Sinovac dua kali," kata Saleh kepada IDN Times melalui pada Selasa (13/4/2021) malam.

Sedangkan, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo mengaku tak ikut suntik uji klinis ke RSPAD karena sedang berada di luar kota.

"Saya sedang di luar kota dan sudah divaksinasi," tutur Rahmad juga melalui pesan pendek kepada IDN Times

Baca Juga: Wakil Ketua DPR: BPOM Harusnya Tak Hambat Uji Klinis Vaksin Nusantara

Topic:

  • Jihad Akbar

Berita Terkini Lainnya