Pengamat: Kabinet Jokowi Jilid II untuk Muluskan Amademen UUD 1945
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo berjalan memasuki kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10). Edhy Prabowo (kanan) ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indo Barometer, Muhammad Qadari menilai pembentukan kabinet di kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo periode kedua sarat dengan kepentingan yang lebih luas. Dua di antaranya agar bisa memenangkan pilpres 2024 dan supaya memuluskan rencana untuk mengamandemen UUD 1945.
Itu sebabnya ia mengaku tidak terlalu terkejut apabila melihat PDI Perjuangan dan Partai Gerindra akhirnya berkoalisi usai berkompetisi di pemilu April lalu. Apalagi bila dilihat lebih jauh PDI Perjuangan dan Gerindra ibarat sepupu.
"Mereka memiliki retorika yang sama, di mana salah satu fokusnya mengenai pangan, programnya pun sama. Bahkan, baju yang dikenakan oleh Prabowo terinspirasi dari Bung Karno yang notabene ayah dari Megawati," kata Qadari memberikan analisanya di program Indonesia Lawyer's Club (ILC) yang tayang di stasiun tvOne pada Selasa (22/10).
Selain itu, bukan kali pertama juga PDI Perjuangan dan Gerindra berkoalisi. Peristiwa serupa kata dia sudah pernah terjadi pada pemilu 2009 dan 2004 lalu.
Pada 16 Mei 2009, Megawati berpasangan dengan Prabowo sebagai capres dan cawapres. Keduanya, kompak mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain Mega-Prabowo, ketika itu ada pula dua pasangan lainnya yakni Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto.
Apabila ditelusuri lagi ke belakang, maka Prabwo masih berada di Partai Golkar pada pemilu 2004 lalu. Namun, parpol itu mendukung pasangan Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi.
Lalu, apabila kedua partai itu berkoalisi apakah tujuan mereka di tahun 2024 bisa tercapai? Berikut analisa Qadari.
1. Apabila PDI Perjuangan dan Gerindra berkoalisi maka dipastikan tiket untuk lolos ke pemilu sudah ada di dalam genggaman
IDN Times/Margith Juita DamanikMenurut Qadari, apabila PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sudah berkoalisi maka dipastikan tiket untuk bisa lolos ke pemilu 2024 sudah berada di genggaman. Di tahun 2024 nanti, kedua parpol itu diprediksi akan mengusung nama baru lantaran Jokowi sudah tidak bisa lagi maju di Pilpres.
"Paling tidak kalau keduanya berkoalisi, maka tiket untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan saat ini (ambang batas untuk bisa mengusung capres) sudah terpenuhi," tutur dia.
Sementara, untuk agenda besar lainnya yakni DPR ingin melakukan revisi terhadap UUD 1945. Perubahan yang diusulkan yakni kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara yang dulu dikenal dengan istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Apabila ingin melakukan amandemen, maka yang perlu diubah yakni pasal 2 dan 3 di UUD 1945 yang mengatur mengenai eksistensi, kewenangan dan kedudukan MPR.
"Agenda besar yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya yakni melakukan UUD 1945 akan terjadi. Untuk mewujudkan itu, maka dibutuhkan koalisi yang besar. Amandemen tidak mungkin dilaksanakan dengan koalisi kecil," ujar Qadari.
Ia mengatakan sesungguhnya amandemen terhadap UUD 1945 sudah sejak lama ingin dilakukan. Inisiatif kali pertama datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Tapi, saat itu DPR sedang tidak berselera. Nah, di tahun 2019, DPR berselera. Bahkan, Gerindra dan NasDem pun mendukung," kata dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Jadi Menteri Pertahanan, Prabowo Bakal Kelola Anggaran Besar
2. Prabowo datang ke Istana Negara dengan wajah riang
ANTARA FOTO/Wahyu Putro ASementara, Prabowo Subianto pada Senin (21/10) terlihat begitu gembira ketika mendatangi Istana Negara di sore hari. Dari mana Prabowo tengah bahagia? Dalam pandangan Qadari hal tersebut tidak sulit untuk ditebak.
"Kalau mau tahu apakah 08 (nama panggilan akrab Prabowo) riang itu mudah. Pokoknya terlihat senyumnya lebar, tangannya terayun-ayun. Kalau dia merasa riang banget, dia akan joged," ujar Qadari.
Namun, sikap bahagia Prabowo sesungguhnya bisa dimaklumi. Walaupun di pemilu 2019 gagal menjadi Presiden, namun ia bisa menjadi pembantu Presiden dan duduk sebagai Menteri Pertahanan.
3. Sebagian besar nama-nama di kabinet jilid kedua Jokowi merupakan pilihan ketua parpol
ANTARA FOTO/Wahyu Putro AKendati memberi julukan kabinet jilid II di kepemimpinan Jokowi adalah kabinet spesial paket telor, namun Qadari tetap kritis menilai sebagaian besar nama-nama yang muncul merupakan pilihan ketua partai politik pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Separuh nama-nama ini bukan keluar Jokowi, tapi dari ketua umum parpol. Jadi, pilihannya sangat terbatas," kata Qadari.
Orang-orang dari partai politik memang jumlahnya 45 persen. Tapi, ia tetap dinilai tidak leluasa memilih karena yang menyodorkan nama adalah ketum parpolnya.
Meski begitu, Qadari memberikan skor 7,5 bagi kabinet Jokowi di jilid kedua. Sebab, Jokowi masih memberikan kesempatan kepada wajah-wajah baru seperti Nadiem Makarim, Whisnutama, Mahfud MD dan Erick Thohir untuk duduk sebagai Menteri.
"Mereka ini kan sudah membuktikan bisa mewujudkan sebuah ide menjadi realitas," tutur dia.
Gimana, guys? Kalian setuju dengan analisa di atas?
Baca Juga: 32 Nama Dipanggil ke Istana Negara, Siap Melenggang Jadi Menteri?
Berita Terkini Lainnya
