Pesan Mahfud di HPN: Jaga Kepercayaan Publik dengan Jurnalisme Bermutu
Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menitipkan pesan khusus di Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang bakal digelar pada 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Salah satunya, agar pers tetap menjaga kualitasnya. Kualitas jurnalisme tidak boleh diturunkan.
"Misalnya mulai dari menulis tanpa konfirmasi, menulis secara sepihak (tidak cover both side), memberi pemaknaan keliru pada sebuah peristiwa, memilih narasumber yang tidak kredibel, hingga melakukan praktik clickbait. Banyak media yang membuat judul-judul menggoda namun melencengkan maknanya," ungkap Mahfud ketika menyampaikan pidato di HPN 2022 pada Selasa (8/2/2022).
Hal tersebut, kata dia, merupakan satu-satunya jalan agar pers tetap menjadi pilihan publik. Ia juga menyebut seharusnya pers tidak menerapkan praktik jurnalisme yang menggampangkan prosesnya sehingga kualitasnya menurun.
"Tindakan semacam itu adalah praktik yang perlahan tetapi pasti menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap media," kata dia.
Padahal, saat ini pers dan pemerintah sama-sama membangun model media massa berkelanjutan. Mahfud kemudian menyitir hasil survei terbaru dari Edelman Trust Barometer yang diluncurkan pada Januari 2022.
Hasil survei menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua dalam hal kepercayaan terhadap media. Posisi pertama diduduki oleh China, lalu Indonesia dan disusul berturut-turut India, Thailand, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia dan Singapura.
Survei itu juga menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada media meningkat satu persen dibandingkan pada 2021 lalu. Tahun ini, tingkat kepercayaan publik kepada media mencapai 73 persen.
Lalu, apa komentar Mahfud terhadap peran media dalam melawan disinformasi?
1. Pers juga bisa menjadi mitra pemerintah dengan berikan masukan dan kritik
Ilustrasi pers ketika bekerja (IDN Times/Arief Rahmat)Meski praktik jurnalisme saat ini masih ada yang tidak ideal, tetapi menurut Mahfud, pers bisa menjadi mitra bagi pemerintah. Pers, kata pria yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan bisa ikut memberikan masukan dan kritik.
"Dalam berbagai kesempatan (kritik dan masukan) kerap menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan penting," ujar Mahfud.
Ia pun menyadari, selama ini para insan pers di Tanah Air telah memainkan peranan sebagai lembaga yang menyajikan informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pers, kata Mahfud, juga sudah menjadi jembatan komunikasi antara publik dan pemerintah.
"Dalam penyediaan informasi, saya sangat berharap, media massa menghindari sensasi dan mengedepankan kabar yang bernuansa kondusif. Apalagi di tengah pandemik yang masih melanda Tanah Air," katanya.
Editor’s picks
Menurut Mahfud, masyarakat saat ini lebih membutuhkan informasi yang tepat mengenai cara pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dalam menangani pandemik. Termasuk, juga memulihkan ekonomi.
"Oleh sebab itu, saya imbau insan pers untuk juga memperhatikan nilai-nilai kebangsaan, kebersatuan dan keharmonisan bangsa, dan kesadaran akan pentingnya kedaulatan, keutuhan bangsa dan negara kita," tutur dia lagi.
Baca Juga: Jurnalis IDN Times Raih Anugerah Adinegoro 2021
2. Kehadiran pers semakin dibutuhkan jelang pemilu 2024
Ilustrasi pemilu (IDN Times/Sukma Shakti)Mahfud juga mengingatkan bahwa kehadiran pers makin dibutuhkan jelang pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Apalagi pada 2024, publik tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden baru, mereka juga akan memilih anggota legislatif dan kepala daerah.
"Maka, peran pers semakin dibutuhkan dalam mengkomunikasikan kepada publik mengenai berbagai persiapan, dinamika politik, sekaligus pemersatu bangsa," ungkap Mahfud.
Pers, katanya lagi, juga bisa dijadikan mitra penting pemerintah untuk menyalurkan informasi mengenai komitmen pemerintah dalam upaya penegakan demokrasi dan HAM, pemberantasan korupsi, penanggulangan radikalisme, dan penguatan nilai-nilai demokrasi.
3. Pemerintah bakal siapkan aturan main media dan platform digital
Ilustrasi media di dunia maya (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara, di akhir pidatonya, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan aturan main untuk mengatur hubungan antara media massa, publisher dan platform digital. Hal ini didorong karena adanya perkembangan hubungan yang tidak berimbang antara penerbit berita dan platform digital. Insiden tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain.
"Di satu pihak, penerbit berita menyediakan informasi yang berkualitas dengan kepedulian terhadap kualitas jurnalisme dan demokratisasi arus informasi. Tetapi, di pihak lain, pemilik platform digital berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya," ungkap Mahfud.
Aturan main ini juga merupakan usulan dari Dewan Pers agar pers tetap bertanggung jawab dan berkualitas. Mahfud mengatakan usulan ini telah disetujui oleh Presiden Joko "Jokowi" Wiodo. Pemerintah tengah menggodok jenis aturan yang dirilis, apakah berupa undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang.
"Saya sendiri telah memerintahkan jajaran untuk mengawal proses penyusunan regulasi tersebut dengan mengkoordinasikan norma hukumnya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika," tutur dia lagi.
Baca Juga: Maria Ressa Sebut Algoritma Medsos Jadi Masalah Besar bagi Jurnalistik
Berita Terkini Lainnya
