PKS: Jangan Sampai Muncul Utang Baru Gara-gara Ibu Kota Pindah
Desain final Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota panitia khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suryadi Jaya Purnama mewanti-wanti pemerintah agar tidak menambah utang baru untuk membiayai pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara. Hal itu lantaran kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini sedang tidak 'sehat'. Suryadi mewanti-wanti hal tersebut karena pemerintah disebut tak memiliki anggaran yang cukup untuk bisa memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Pendanaan IKN harus memperhatikan kemampuan fiskal yaitu ketika keseimbangan primer APBN positif. Penggunaan dana APBN sebagai salah satu sumber pendanaan proyek IKN pada masa pandemik harus menjadi catatan khusus yang diperhatikan oleh seluruh rakyat Indonesia," ungkap Suryadi dalam keterangan tertulis mewakili fraksi PKS saat hadir dalam rapat pansus IKN pada Senin, 17 Januari 2022 malam di gedung parlemen Senayan, Jakarta.
Berdasarkan data yang ia peroleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), ada sekitar 20 persen dana dari APBN atau setara Rp90 triliun yang digunakan untuk membiayai pemindahan IKN ke Kaltim. Sedangkan, total dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek pemindahan IKN Nusantara mencapai Rp466,9 triliun.
Maka, pemerintah membuka opsi untuk mencari sumber pendanaan lain seperti skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, Suryadi mengingatkan agar sumber pendanaan lain itu tidak memberikan beban baru bagi APBN.
Ketiadaan anggaran menjadi salah satu alasan fraksi PKS di DPR menolak ikut dalam pengesahan RUU IKN. PKS menjadi satu-satunya parpol di parlemen yang menolak RUU IKN. Bahkan, mereka menyebut upaya pemindahan ibu kota negara ini ugal-ugalan.
Lalu, kapan proses perpindahan ibu kota dimulai ke Kaltim?
1. Otorita ibu kota negara Nusantara ditargetkan beroperasi paling lambat akhir 2022
Desain final Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)Berdasarkan ketentuan di dalam UU IKN Nusantara, calon wilayah ibu kota itu disebut sebagai wilayah otorita. Daerah itu dipimpin oleh Kepala Otorita yang ditunjuk langsung oleh presiden. Namun, dalam pekerjaannya, Kepala Otorita juga dibantu oleh Wakil Kepala Otorita.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo diamanatkan oleh undang-undang untuk menunjuk kepala otorita paling lambat dua bulan setelah UU IKN Nusantara diundangkan. Sementara, di Pasal 36 ayat (1) tertulis bahwa daerah otorita IKN Nusantara sudah harus beroperasi paling lambat akhir tahun 2022.
"Kementerian/lembaga melaksanakan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan IKN Nusantara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Rencana Induk IKN Nusantara, sampai dengan dimulainya operasional Otorita IKN Nusantara," demikian bunyi Pasal 36 ayat (2).
Poin penting lainnya yakni meski undang-undang IKN telah disahkan, tetapi Jakarta untuk sementara ini masih akan menjadi Ibu Kota Indonesia. Di Pasal 39 tertulis, Jakarta akan tetap menjadi ibu kota hingga ada ketetapan dari pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota.
"Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN Nusantara dengan Keputusan Presiden," demikian bunyi Pasal 39 ayat (1).
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini 7 Poin Penting Dalam Undang-undang IKN Nusantara
2. Lembaga negara, perwakilan negara asing dan ASN akan pindah secara bertahap
Petani di Penajam Paser Utara panen padi (IDN Times/Ervan Masbanjar)Penentuan kapan ASN pindah tertulis di Bab VI Pasal 22. Di dalam ayat 3 tertulis, pemerintah pusat yang bakal menentukan apakah lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural, lembaga pemerintah lainnya dan ASN dipindahkan kedudukannya ke IKN Nusantara.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan lembaga negara, ASN, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan diatur di dalam peraturan presiden," demikian bunyi ayat (5).
Sementara, mengutip situs resmi IKN, diperkirakan akan ada sekitar 500 ribu ASN yang dipindahkan secara bertahap pada periode 2022-2024 ke IKN Nusantara. Di sisi lain, pemerintah tidak memaksakan perwakilan negara asing agar semuanya pindah ke IKN Nusantara.
"Pemindahan dilakukan berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut," demikian bunyi ayat (4).
3. Pembahasan RUU IKN ugal-ugalan dan tak melibatkan partisipasi publik
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian (www.pks.id)Sementara, juru bicara PKS Pipin Sopian menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di DPR ugal-ugalan dan menegasikan partisipasi masyarakat.
“Kami menyayangkan pembahasan RUU IKN di Pansus DPR ugal-ugalan dan menegasikan partisipasi masyarakat," ungkap Pipin seperti dikutip dari situs resmi PKS pada Selasa, (18/1/2022).
Pipin mendapat informasi bahwa pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (Bab, Pasal dan Ayat RUU) IKN masih banyak yang belum selesai. "Namun pengambilan keputusan tingkat II sudah diajukan penjadwalannya di Rapat Paripurna 18 Januari mendatang. Pimpinan Pansus mau menargetkan hari Senin, 17 Januari, sudah mengambil keputusan tingkat I di pansus, lalu keesokan harinya langsung dibawa ke Rapur," katanya memaparkan.
Pipin mewant-wanti proses yang dilalui ini berpotensi melanggar Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena telah menegasikan hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam RUU IKN ini.
"Padahal banyak para ahli dari berbagai disiplin Ilmu mengingatkan agar pembahasan IKN jangan terburu-buru. Masterplan, Rencana Induk, masalah pertanahan dan pendanaan belum dibahas pansus," katanya lagi.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Negara Butuh Waktu 20 Tahun
Topik:
Berita Terkini Lainnya
