Presiden Baru Diminta Tak Bicara Perubahan, Ini Respons Sudirman Said
Sudirman Said (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota tim kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said ikut angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan yang meminta agar presiden baru di 2024 tak perlu berbicara perubahan. Sebab, dalam pandangannya saat ini Indonesia sudah ada di jalur yang tepat untuk masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi (high income country).
Dalam pandangan Sudirman, pernyataan Luhut sulit diterima oleh akal sehat. "Karena tugas utama pemimpin di setiap organisasi adalah membawa perbaikan. Kalau Anda diberi tugas ketika memimpin perusahaan tertentu, lalu statusnya A, lalu 3-4 tahun bekerja, statusnya masih A, berarti you don't make change. Anda tidak men-deliver perbaikan," ungkap Sudirman seperti dikutip YouTube Kasi Solusi pada Jumat (16/6/2023).
Meski begitu, Sudirman menyebut hal tersebut perlu didebatkan agar publik paham konotasinya apa. Kemudian, publik harus diajak berpikir apakah pernyataan Luhut itu melawan akal sehat atau tidak.
"Menurut saya, pernyataan itu tidak wajar (datang dari Luhut)," tutur mantan Menteri ESDM itu.
1. Sudirman Said bingung bila pemimpin dilarang buat perubahan, untuk apa bekerja?
IDN Times/Irfan FathurohmanLebih lanjut, Sudirman mengaku bingung dengan pernyataan Luhut yang melarang presiden baru yang terpilih dari pemilu 2024 untuk membuat perubahan. Ia pun mempertanyakan bila pola pikir itu yang diikuti lalu apa tugas utama presiden.
"Apakah pemimpin baru itu mau menjalankan rutinitas saja? Coba, ikutin pidatonya Pak Jokowi dulu. Kan Beliau pernah mengatakan jangan rutinitas, jangan mengerjakan hal-hal yang sama, jangan terpaku pada pola-pola lama. Itu kan sama saja perubahan maknanya," ungkap Sudirman.
Ia juga mengaku bingung dengan pernyataan Luhut lainnya ketika menyebut bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Sementara, di dalam pakem manajemen selalu dianut prinsip 'there's always room for improvement.'
"Sekarang tinggal ditanya saja, apa saja hal-hal di ruang publik yang membutuhkan penataan. Misalnya, hukum kita. Kan ada jenderal yang bertahun-tahun berbisnis sabu, apa itu bukan perlu diperbaiki. Saya rasa polisi juga gelisah dengan hal itu," katanya.
Polisi-polisi yang ada di lapangan, tutur dia, gelisah. Mereka bingung mengapa atasannya yang merupakan penegak hukum justru ikut terlibat perdagangan narkotika.
"Contoh lain, jenderal yang tugasnya mengawasi kinerja semua polisi, malah melakukan pembunuhan berencana dan itu terbukti di pengadilan. Apa ini bukan sesuatu yang perlu diperbaiki?" tanyanya.
Baca Juga: Tiga Poin Utama dari Jokowi untuk Gapai Indonesia Emas di 2045
2. Sudirman Said nilai pejabat sambil berdagang termasuk poin yang patut diperbaiki
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said (dok Istimewa)Hal lain yang menurutnya perlu diperbaiki yakni praktik rasuah di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 terjun bebas dari skor semula 38 menjadi 34. Enam pemimpin lembaga negara menjadi pesakitan karena korupsi.
"Kemudian yang namanya nepotisme muncul di mana-mana. Apakah ini bukan ruang perbaikan? Kolusi antara pejabat dengan pengusaha. Pejabat-pejabat yang pagi hari teken kebijakan, lalu sore hari rapat di perusahaannya untuk memperoleh keuntungan dari kebijakan tersebut. Itu kan sudah jadi rahasia umum. Menjabat sambil berdagang," tutur dia.
Ia pun mempertanyakan apakah situasi tersebut bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah ada di jalur yang tepat. Menurutnya, Indonesia belum on track.
"Jadi, kita menghormati pekerjaan yang dilakukan oleh pemimpin di masa lalu, mulai dari Bung Karno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Megawati, Pak SBY hingga Pak Jokowi. Tapi, negara ini mesti berlanjut," katanya.
Menurutnya, sudah menjadi agenda bersama untuk terus menyodorkan agenda-agenda perbaikan. Ia pun bingung ketika muncul persepsi membawa perubahan bermakna menghapus setiap program yang sudah terbukti membawa kebaikan untuk publik.
3. Luhut berharap presiden baru meneruskan resep Jokowi yang ingin bawa RI jadi negara berpendapatan tinggi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia sudah menemukan pola untuk bisa masuk ke jajaran negara berpendapatan tinggi (high income country). Salah satu caranya dengan hilirisasi industri.
"Sekarang kita sudah ketemu pattern (pola) untuk menjadi negara high income country. Itu saya kira bisa kita lakukan, karena juga dari segi demografi bonus, kekayaan alam, downstream industry, digitalisasi, kemudian dana desa, itu ingredients daripada untuk membuat Indonesia hebat," kata Luhut di Jakarta pada 14 Juni 2023.
Luhut berharap presiden selanjutnya meneruskan resep yang dimiliki Indonesia untuk menjadi high income country. Menurutnya, jika tidak fokus, maka tujuan itu tidak akan tercapai.
"Saya berharap siapapun presiden ke depan harus melakukan ini. Tidak usah bicara perubahan lah, bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini, supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu, karena kalau tidak kita fokus pada pekerjaan ini, belok-belok, nanti tidak jalan," tutur dia lagi.
Baca Juga: Luhut Sempat Usul Cawapres Anies ke Surya Paloh, Siapa Ya?
Berita Terkini Lainnya
