Sikap Tegas Saat Pimpin Rapat Viral, Eddy Bantah Anti Investasi Asing

Eddy tegaskan Bahasa Indonesia wajib dipakai di forum resmi

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mengapresiasi respons positif yang disampaikan oleh publik ketika ia memimpin rapat dengan bos smelter pada 8 Juni 2023 lalu. Ia tak menyangka sikap tegasnya ketika menegur para bos perusahaan smelter asal China bakal menjadi viral di media sosial. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu, yang ia lakukan hanya menegakkan aturan agar Bahasa Indonesia dipakai di forum-forum resmi termasuk rapat kerja dengan DPR. 

"Tetapi, saya sampaikan kepada teman-teman investor asing yang berinvestasi di Indonesia ketika sedang melakukan diskusi-diskusi formal apalagi itu di ruang publik yang memang menjadi bagian daripada persidangan di DPR ya itu harus menggunakan Bahasa Indonesia," ungkap Eddy seperti dikutip dari akun media sosialnya pada Senin (12/6/2023). 

IDN Times telah meminta izin kepada Eddy untuk mengutip pernyataannya yang diunggah di media sosial. Eddy juga mengaku tidak anti terhadap investasi asing. Apalagi sebelumnya ia pernah berkarier selama sekitar 20 tahun di perusahaan asing lalu beralih menjadi politisi. 

"Saya sama sekali tidak anti terhadap investasi asing. Lagipula berbahasa Indonesia di forum resmi sudah menjadi tuntutan undang-undang yang tertulis di UU nomor 24 tahun 2009 di pasal 33 ayat 1," katanya lagi. 

Pasal yang dipaparkan Eddy itu berbunyi "Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta."

1. Eddy Soeparno tidak anti penggunaan bahasa asing selama bukan di forum resmi

Sikap Tegas Saat Pimpin Rapat Viral, Eddy Bantah Anti Investasi AsingWawancara khusus IDN Times bersama Sekjen PAN, Eddy Soeparno (kanan) di ruang kerja di DPR, 1 Juli 2022. (Tangkapan layar video IDN Times)

Lebih lanjut, Eddy mengaku tidak anti terhadap penggunaan bahasa asing di Indonesia. Ia tidak mempermasalahkan bila ada individu yang berbicara dengan kerabat, keluarga atau teman dengan bahasa asing. 

"Kita kalau berbahasa asing di mana saja bertemu teman, handai taulan, kalau memang nyaman berkomunikasi dalam bahasa asing, silakan saja. Tetapi, kan di forum-forum resmi, kita harus menggunakan Bahasa Indonesia. Kita tentu bangga dong kalau pakai Bahasa Indonesia," ujarnya. 

"Ayo kita bangga menggunakan Bahasa Indonesia, karena itu jati diri kita semua," tuturnya lagi. 

Baca Juga: DPR Tegur Bos Smelter Nikel karena Tak Bisa Bahasa Indonesia 

2. Komisi VII DPR menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan direksi perusahaan smelter pada Juli

Sikap Tegas Saat Pimpin Rapat Viral, Eddy Bantah Anti Investasi AsingWakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno ketik memimpin rapat kerja pada 8 Juni 2023. (Tangkapan layar YouTube Komisi VII)

Eddy juga menyebut rencananya bakal mengadakan pertemuan lanjutan dengan direksi para perusahaan smelter itu pada awal Juli 2023. Apalagi dalam pertemuan pada 8 Juni 2023 lalu ada direksi dari empat perusahaan smelter yang absen. Hal itu turut membuat Eddy sempat kesal. 

"Awal Juli akan kami agendakan lagi (pertemuan dengan direksi perusahaan smelter). Sekaligus, kami menunggu hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) keluar," ujar Eddy kepada IDN Times melalui pesan pendek. 

Direksi dari empat perusahaan smelter yang absen dalam rapat pada pekan lalu yaitu  PT Virtue Dragon Nickel Industry, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, dan PT Weda Bay Nickel. Mayoritas direksi perusahaan smelter itu merupakan warga negara China. 

3. Mulyanto desak komisi VII DPR harus tindak tegas perusahaan smelter yang absen rapat

Sikap Tegas Saat Pimpin Rapat Viral, Eddy Bantah Anti Investasi AsingAnggota komisi VII dari fraksi PKS, Mulyanto. (Tangkapan layar YouTube)

Sementara itu, anggota komisi VII DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menuntut agar pimpinan bisa bertindak tegas kepada perusahaan yang memilih absen dalam rapat kerja. Sikap yang ditunjukkan para dirut perusahaan smelter nikel itu, kata Mulyanto, dianggap merendahkan marwah DPR. 

"Kalau begini-gini terus, jatuh marwah kita, dilecehkan. Yang diundang malah gak mau hadir. Kita harus tegas, Pak. Kalau masih tidak mau hadir kita turunkan polisi," kata Mulyanto. 

Baca Juga: Komisi III Dorong Pakai Restorative Justice di Kasus Kerusuhan PT GNI

Topik:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya