Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong dan Kabinda, Anies: Mundur Saja
Bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. (IDN Times/Santi Dewi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, terlihat geram ketika mengomentari dokumen yang diduga merupakan pakta integritas yang diteken oleh Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban.
Sebab, di dalam dokumen tersebut tertulis komitmen Yan Piet sebagai pembuat pakta, untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden di Pemilu 2024 di Kabupaten Sorong. Kontribusi suara yang harus didapatkan yakni minimal 60 persen + 1.
Dokumen pakta integritas itu diduga menjadi salah satu dokumen yang ditemukan ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap terhadap Yan, pada Senin lalu.
"Itulah contoh (perbuatan) yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara, ketika aparat negara tidak lagi bisa bersikap netral. Kemudian yang jadi korban adalah lembaga negara. Kalau itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara," ujar Anies di Bogor, Sabtu (18/11/2023).
"Bila Anda memiliki aspirasi pribadi, silakan keluar (dari posisi pejabat) negara. Mundur dari negara! Tapi, kalau Anda menggunakan negara untuk kepentingan dan aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan derajat negara," tutur dia lagi.
Sebab, bila sikap dan perilaku itu tetap dipertahankan, maka publik akan semakin tidak percaya kepada pemerintah dan instansi negara. Ia pun tidak mempermasalahkan bila masing-masing individu memiliki aspirasi untuk mendukung paslon tertentu. Asal tidak menggunakan fasilitas negara.
1. Anies desak Kepala BIN Daerah Papua mundur
Calon presiden Anies Baswedan. (IDN Times/Santi Dewi)Lebih lanjut, Anies kembali mendesak agar Kepala BIN Daerah Papua mundur dari jabatannya lantaran diduga kuat memihak salah satu paslon di Pemilu 2024. Padahal, sebagai prajurit TNI, ia seharusnya bersikap netral.
"Jadi, bila Kabinda punya aspirasi (memihak paslon tertentu), mundur saja dari posisi itu. Gak apa-apa. Tapi, kalau dia masih menjabat Kabinda, maka dia harus bersikap netral. Jadi, di situ kita akan perbaiki," ujar Anies menjanjikan seandainya menang Pemilu 2024.
Ia juga kembali menegaskan bahwa tidak ada yang melarang masing-masing individu untuk memiliki aspirasi dan pilihan politik. Namun, ia berpesan agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk mewujudkan aspirasinya.
"Silakan orang punya aspirasi tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara," katanya lagi.
Ia menggarisbawahi, begitu seseorang dilantik dan mengucap sumpah jabatan maka tanda tangan, ucapan, dan perbuatannya bukan lagi atas nama pribadi. Itu semua atas nama negara.
Baca Juga: Batal Jadi Pembicara di UGM, Anies: Kampus Seharusnya Bersikap Netral
2. Mahfud nilai pakta integritas yang diteken oleh Pj Bupati Sorong tidak melanggar netralitas ASN
Pakta integritas yang diteken oleh Pj Bupati Sorong, Papua. (Tangkapan layar Twitter)Sementara, ketika ditanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, ia malah menyebut dukungan Pj Bupati Sorong kepada Ganjar Pranowo tidak melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dipegang oleh semua ASN jelang Pemilu 2024. Bahkan, Mahfud menilai itu bukan masalah hukum.
"Gak, itu bukan masalah hukum ya. Biarkan saja," ujar Mahfud di I News Tower, Jakarta Pusat, pada Selasa kemarin.
Ia pun tidak membantah atau membenarkan isi dan kebenaran dari dokumen pakta integritas itu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu hanya menyebut, pakta integritas itu dikeluarkan pada Agustus 2023 lalu. Artinya, ketika itu belum ada penetapan capres dan cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kalau hukumnya di-clear-kan aja itu kan bulan Agustus. Belum ada calon-calon resmi kan," katanya lagi.
3. PPP nilai dokumen pakta integritas yang beredar di media sosial palsu
Muhammad Romahurmuziy (Instagram/@romahurmuziy)Sementara, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan, dokumen pakta integritas yang kini beredar di ruang publik adalah dokumen palsu. Ia mengutip pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, yang mengaku tidak tahu menahu adanya dokumen pakta integritas yang ikut disita oleh para penyidiknya.
"Jadi, sesungguhnya yang kita komentari ini adalah barang liar. Jangan-jangan kita terjebak untuk mengomentari barang hoaks," ujar pria yang akrab disapa Rommy itu kepada media di Jakarta, pada 15 November 2023 lalu.
Ia pun menilai konyol bila Kabinda Papua menuliskan kesepakatan itu di sebuah dokumen. "Saya kira tidak ada intelijen manapun di dunia yang melakukan operasi seperti itu, akan menuliskan (secara tertulis). Jadi, kita membicarakan barang yang sebenarnya tidak pernah ada," tutur dia lagi.
Rommy juga mendorong agar otoritas berwenang menelusuri asal muasal peredaran dokumen tersebut. Menurutnya, pihak yang mengedarkan dokumen itu, diduga kuat sedang memainkan skenario seolah-olah menjadi korban (playing victim).
"Karena kan pihak yang dari kemarin mengangkat potensi kecurangan dan terbukti dicurangi itu pasangan Ganjar-Mahfud," katanya.
Baca Juga: Jadi Bakal Capres dengan Aset Terkecil, Anies Ngaku Andalkan Relawan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
