Sumarsih soal Prabowo akan Jadi Presiden: Anak Muda Harus Siap Diculik
Maria Catarina Sumarsih di acara Aksi Kamisan 15 Februari 2024. (www.x.com/@ternaklelele)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Maria Katarina Sumarsih, Ibu dari korban tragedi Semanggi I mengatakan, seandainya Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai presiden nanti, maka anak-anak muda harus siap suaranya diberangus. Sebab, itu adalah konsekuensi memilih penjahat Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai RI 1.
Sumarsi sejak awal menolak pencalonan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Apalagi Presiden Joko "Jokowi" Widodo secara terang-terangan memberikan dukungan bagi paslon nomor urut dua tersebut.
"Harapan saya kepada anak-anak muda ya kalian semua harus siap kalau nanti kalian diculik, kalau kalian nanti ditembak, kalau kalian nanti diberangus suaranya. Kalau kalian nanti dibunuh karakternya. Ini berdasarkan Pemerintahan Orde Baru," ujar Sumarsih di dalam Aksi Kamisan ke-805, dikutip dari YouTube, Jumat (16/2/2024).
Sementara, ayah aktivis 1998 yang juga korban penculikan, Paian Siahaan, yang juga rutin hadir bersuara di Aksi Kamisan mengatakan, siapa pun yang menjadi pemimpin di Tanah Air, mereka akan tetap melanjutkan aksi tersebut setiap Kamis. Aksi Kamisan sendiri sudah berlangsung selama 17 tahun terakhir. Mereka menuntut orang-orang yang diduga berada di balik aksi penculikan 1998 agar segera diadili.
"Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, siapa pun pemerintah di negara kita ini, kita dan kami khususnya akan tetap memperjuangkan sampai titik darah penghabisan keberadaan anak kami. Status hukum anak kami yang sampai saat ini belum diketahui," ujar Paian.
Padahal, kata dia, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan dibuat surat pernyataan bahwa 13 aktivis yang hilang adalah korban penculikan tim Mawar. Waktu itu, Prabowo menjadi Danjen Kopassusnya.
"Di dokumentasi Komnas HAM tertulis ada empat perwira yang sebenarnya harus bertanggung jawab (terhadap aksi penculikan). Tetapi, panggilan Komnas HAM hingga hari ini diabaikan saja," tutur dia lagi.
1. Paian Siahaan kecewa Jokowi bohong soal penuntasan kasus pelanggaran HAM
Paian Siahaan, orang tua dari Ucok Munandar Siahaan di acara Aksi Kamisan. (Tangkapan layar YouTube Jakartanicus)Lebih lanjut, Paian mengatakan, meski Prabowo diprediksi oleh hasil hitung cepat bakal menang Pemilu 2024 dalam satu putaran, tetapi ia dan keluarga korban lainnya tidak akan mundur. Meski Prabowo nantinya dilantik menjadi presiden, Paian dan keluarga korban lainnya tetap akan menuntut pertanggung jawaban Ketua Umum Partai Gerindra itu.
"Kalau nanti dia jadi presiden, kami akan tetap menuntut dia. Karena kasus ini sebenarnya sudah sampai ke PBB. Tidak mungkin PBB akan berdiam diri atas kasus ini," ujar Paian.
Menurutnya, kasus penculikan para aktivis itu sudah menjadi kasus kemanusiaan. Hingga kini kasus tersebut belum tuntas.
"Bayangkan saja, anak saya itu sudah semester enam. Hilang begitu saja tanpa ada bekasnya," tutur dia.
Ia juga mengaku kecewa dengan sikap Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang justru mendukung Prabowo. Padahal, ia dan keluarga korban pernah dipanggil masuk ke Istana dua kali. Jokowi ketika itu menjanjikan bakal menuntaskan kasus penculikan para aktivis 1998.
"Waktu itu di visi-misinya dicantumkan dia harus segera menyelesaikan. Di Nawacita pun ia berjanji akan menyelesaikan. Tetapi, sampai masa jabatannya segera habis, bukan kasus itu diselesaikan. Ia malah mengangkat Prabowo menjadi Menhan. Jadi, kami sangat kecewa," katanya lagi.
Paian pun berharap publik bisa bergandengan tangan dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah siapapun agar mendesak kasus tersebut dituntaskan.
Editor’s picks
Baca Juga: Suciwati: Isu HAM Bukan 5 Tahunan, Tiap Kamis Kami Ada di Depan Istana
2. Pencalonan Prabowo-Gibran bentuk pengkhianatan agenda reformasi 1998
Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (YouTube/Prabowo Gibran)Sumarsih di acara itu juga membacakan surat terbuka berjudul 'Hentikan Pengkhianatan terhadap Demokrasi dan Agenda Reformasi.' Melalui surat itu, Sumarsih menyinggung soal kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Ia mengatakan, masyarakat sipil mengecam praktik kotor dalam kontestasi Pemilu 2024.
"Kami mengecam praktik kotor yang menyelimuti kontestasi Pemilu 2024 yang membuktikan upaya rezim untuk melemahkan demokrasi melalui manipulasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi hingga pembungkaman kritik," kata Sumarsih.
Sumarsih menilai, pencalonan Prabowo-Gibran dan dukungan Presiden Jokowi terhadap paslon itu, merupakan pengkhianatan terhadap agenda reformasi 1998.
Menurutnya, kolusi dan nepotisme dipertontonkan. Hukum dimanipulasi untuk meloloskan Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi.
Ia mengatakan, berbagai laporan juga menyebut bahwa alat dan sumber daya negara yang didanai oleh uang rakyat dikerahkan untuk memenangkan paslon tersebut.
"Mulai dari laporan adanya pengerahan kepala desa, tekanan dari aparat keamanan hingga penyaluran bansos," tutur dia lagi.
3. TKN sebut tuduhan Prabowo sebagai penculik adalah fitnah
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman (IDN Times/Irfan Fathurohman)Sementara, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai tuduhan Menteri Pertahanan itu sebagai penculik merupakan fitnah belaka. Pernyataan tersebut sekaligus merespons beredarnya Koran Achtung yang memasang foto Prabowo dan disebut sebagai dalang aksi penculikan aktivis 1998.
"Confirmed itu fitnah. Misalnya ini lah korban (penculikan). Di sini ada foto Pak Prabowo yang difitnah sebagai penculik. Padahal, kalau kita bicara tuduhan kepada Prabowo soal penculikan, setidaknya ada empat fakta hukum yang menyebut bahwa Pak Prabowo tidak ada kaitannya sama sekali dengan penculikan aktivis 1998," ujar Habiburokhman di Jakarta pada 12 Januari 2024 lalu.
Salah satu fakta yang diungkap Habiburokhman yaitu di persidangan tim Mawar tidak ada satu pun perintah atau arahan dari Prabowo untuk melakukan penculikan aktivis 1998.
Baca Juga: Sumarsih: Reformasi Terwujud Jika Presiden Bawa Kasus 98 ke Pengadilan
Berita Terkini Lainnya
