[WANSUS] 3 Alasan Perindo Percaya Diri Sodorkan TGB untuk Ganjar

Bagaimana respons PDIP ketika Hary Tanoesoedibjo menyodorkan TGB sebagai bakal cawapres?

Dalam koalisi itu kami mengisyaratkan ketika menentukan siapa calon wakil presiden bagi Ganjar, kami berharap ikut diajak berbicara. TGB kami tawarkan ke PDIP karena faktor-faktor tadi. Yang pasti Beliau memenuhi syarat. Kalau Beliau tidak memenuhi syarat tak akan kami ajukan. 

Soal diterima atau tidak, kami katakan kepada PDIP itu bukan harga mati. Jadi, kami tidak mau membebani Ganjar. Silakan dipilih saja (bakal cawapres). Apakah itu TGB, Sandiaga Uno yang ditawarkan oleh PPP, yang penting itu harus segera diputuskan.

Karena memang lebih cepat lebih bagus, agar punya kesempatan untuk berlari duluan. Sehingga bisa lebih dulu mengemukakan apa visi, misi dan programnya untuk dibangun pasca-Pak Jokowi. 

Elektabilitas Ganjar justru berhasil disalip Prabowo setelah penolakan timnas Israel. Apakah Perindo khawatir melihat hal itu?

Elektabilitas bakal calon wakil presiden berdasarkan Indikator Politik Indonesia (IPI) pada periode 26 Mei-30 Mei 2023. (IDN Times/Aditya Pratama)

Saya kira itu satu proses dinamika ya. Saya bisa mengerti juga mengapa Pak Ganjar menempuh sikap itu, karena Beliau kan harus tunduk kepada keputusan PDIP. Itu adalah soal ideologis. 

Saya justru salut kepada PDIP. Karena itu soal ideologis bagi mereka, jadi kami hormati. Tapi, saya ingin katakan kepada Gen Z dan millennial bahwa itu gak ada hubungannya dengan membangun Indonesia di masa depan. Maksudnya soal Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Ya, saya memaklumi kekecewaan tersebut, karena saya juga penggemar sepak bola. 

Tapi, ke depan yang perlu kita lihat adalah kapasitas calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau dia sudah pernah jadi pejabat publik, maka soal rekam jejaknya. Menurut saya Ganjar adalah figur yang tepat dan bisa dipercaya bahwa Beliau akan melanjutkan pencapaian-pencapaian Pak Jokowi. Kalau yang lain, saya masih ragu bahwa mereka akan melakukan hal tersebut. 

Seandainya PDIP dan Ganjar tidak memilih bakal cawapres yang disodorkan Perindo, bagaimana sikap partai ke depan?

Bagi kami itu tidak ada masalah. Kami mengajukan TGB untuk meramaikan dan mewarnai dinamika yang sedang berkembang. Kami menawarkan orang yang berkualitas nih. Silakan ditimbang. Kalau berpotensi menambah kemenangan Ganjar, memperkuat leadership, kepemimpinan dalam membentuk pemerintahan baru pasca-Pak Jokowi lengeser, silakan diterima. Kalau tidak, maka Perindo tidak ada masalah. 

Apa yang ditawarkan PDIP kepada Perindo seandainya menang Pemilu 2024? Apakah betul akan dapat jatah kursi di kabinet?

Ketua Umum Perindo ketika melakukan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan pada 9 Juni 2023. (Dokumentasi PDI Perjuangan)

Menurut saya, itu (jatah kursi di kabinet) adalah satu keniscayaan. Tapi, menang dulu. Apa yang bisa dibagi tugasnya kalau kemenangan tidak di tangan. 

Apakah yang dibahas Hary Tanoesoedibjo ketika beberapa kali bertemu Jokowi di Istana soal petunjuk agar Perindo dukung Ganjar?

Gak membahas soal itu. Kalau di Istana, Pak HT (Hary Tanoesoedibjo) lebih banyak membahas soal ekonomi. Kebetulan Pak HT mengerti soal dunia itu. Tentu juga menyentuh soal hal-hal itu (politik). 

Kalau ditanya apakah Pak Jokowi mendukung Ganjar pada hari ini? Menurutku iya, Beliau mendukung Ganjar. Apakah Beliau juga mendukung Prabowo, nah itu Pak Jokowi saja yang tahu. 

Agak kurang etis juga sebenarnya bila Pak Jokowi mendukung kandidat di luar PDIP. Karena selama dua periode, Beliau kan diusung oleh PDIP. Jadi sudah seyogianya Pak Jokowi berterima kasih kepada PDIP. 

Apa benar dalam pertemuan di Istana, Pak Hary Tanoesoedibjo ditawarkan Presiden Jokowi posisi Menkominfo?

Gak, kalau itu gak benar. Confirmed tidak benar. Karena kami sudah bertanya langsung ke Pak HT. Sama sekali gak ada tawaran itu. Itu gosip yang beredar di luar saja. Sama sekali bukan dan jauh dari itu. 

Apakah Perindo memiliki program untuk bisa mewujudkan aspirasi pemilih muda, khususnya terkait kesejahteraan masyarakat dan lapangan pekerjaan?

Deretan isu strategis yang dianggap penting bagi pemilih muda berdasarkan survei CSIS pada Agutus 2022. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dua isu pertama memang menjadi concern perjuangan dari Perindo. Kami kan politiknya adalah politik kesejahteraan. Simbolisasi kita dan ikon adalah bagi-bagi gerobak dan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Kami ingin menyampaikan satu pesan kepada rakyat bahwa fokus perjuangan kami adalah penciptaan lapangan pekerjaan. 

Apalagi saat ini kita sudah ada di situasi teknologi yang semakin maju, Artificial Intelligent (AI). Di mana tenaga kerjanya banyak, tapi justru manusia sebagai SDM-nya dikurangi dalam banyak lapangan pekerjaan. Ini kan tantangan. 

Itu lah yang harus dijawab oleh pemimpin Indonesia ke depan. Bagaimana membuat gen Z dan millennial menjadi manusia produktif. Agar mereka tidak berharap hanya jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara), tapi mereka menjadi pengusaha-pengusaha baru. Sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. 

Untuk itu butuh pendidikan dan skill yang harus bagus. Makanya, itu penting sekali untuk didengar visi dan misi capres. 

Capres juga perlu menelurkan ide fokus pada pendidikan yang inklusif. Agar masyarakat di semua strata sosial bisa merasakan pendidikan yang berkualitas. Sehingga pada ujungnya produktivitas bisa meningkat. 

Kalau kita lihat dari data, mayoritas pendidikan di masyarakat kita masih ada di level SMP dibandingkan SLTA, dan apalagi perguruan tinggi. Itu kan isu yang harus diselesaikan. 

Ini juga menyangkut politik kita yang tidak beranjak ke politik yang rasional. Itu disebabkan karena literasi yang rendah yang juga dipicu tingkat pendidikan yang rendah pula. Jadi, itu menurut saya pendidikan penting untuk dibenahi dan lapangan pekerjaan perlu untuk diciptakan. 

Apakah Perindo memiliki komitmen untuk memecat kadernya seandainya nanti terbukti ada yang korupsi?

Komitmen kami sangat kuat soal pemberantasan korupsi. Karena itu penting sekali. Kalau saya analogikan, korupsi itu seperti penyakit diabetes. Ketika orang didiagnosa penyakit itu, maka biasanya dia akan membawa penyakit yang lain. Memakan tubuh orang dari yang semula gemuk menjadi kurus. 

Bukan hanya itu. Ketika baru diindikasikan melakukan korupsi, kami akan langsung berhentikan dia dari jabatannya. Itu penting. 

Apalagi Pak Hary Tanoe kan seorang entrepreneur. Bagi dia gak ada usaha yang berkembang kalau pegawainya korupsi. Apalagi dalam mengurus negara. Saya kira itu harga mati, bahwa tidak boleh menolerir korupsi. 

Makanya, calon-calon pejabat publik, apalagi untuk level capres dan cawapres penting sekali untuk tracking integritas mereka. Menurut saya, Ganjar bisa kami angkat jempol dari situ. 

Karena kalau dilihat dari kepemimpinannya di Jawa Tengah, tagline-nya saja 'mboten korupsi, mboten ngapusi.' Artinya, jangan korupsi, jangan berbohong. Dari sini saja, kita sudah bisa lihat bahwa Beliau sosok yang bisa diandalkan untuk memimpin Indonesia. 

Tapi, nama Ganjar masih dikaitkan dengan mega korupsi e-KTP. Apakah dia clear atau tidak dari kasus itu?

Menurut saya, dia clear ya dari kasus itu. Kalau kita pernah menonton video yang sudah beredar di mana-mana berisi keterangan mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Dia ikut menyidik kasus korupsi e-KTP. 

Beliau mengatakan bahwa Pak Ganjar clear dan sama sekali tidak terlibat. Pak Ganjar pun sudah mengatakan. Kan juga tidak ada proses peradilan lebih lanjut dari kasus itu, sehingga memanggil Pak Ganjar bolak-balik di Gedung Merah Putih. Kalau itu saya jamin, Pak Ganjar clear dari kasus itu. 

Kapan publik bisa menantikan akan ada titik balik di mana elektabilitas Ganjar akhirnya melampaui Prabowo?

Presiden Jokowi tinjau panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah bareng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kamis (9/3/2023) (dok. Sekretariat Presiden)

Pasti sangat dinamis dan kompetitif ya. Menurut saya agak susah untuk mendapatkan kepastian momen itu, karena dalam Pemilu 2024 tidak ada pejabat incumbent. Jadi, biasanya elektabilitas di atas 50 persen itu dimiliki oleh pejabat incumbent. 

Karena ini nyaris berimbang (elektabilitas capres), kalaupun nanti cawapres sudah ditentukan, elektabilitasnya saya prediksi tidak akan berubah terlalu besar. Mungkin menurut saya akan seru di putaran kedua. 

Nah, tapi kan sekarang yang jadi perbincangan adalah berapa pasang yang akan bisa berlaga di Pemilu 2024. Kalau dilihat di survei ada tiga, ada Pak Ganjar, Pak Prabowo (Prabowo Subianto) dan Pak Anies (Anies Baswedan). Apakah betul akan tiga pasang yang didaftarkan atau tersisa dua pasangan, itu yang kita tunggu. Itu kan kejutan juga. 

Karena di Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga terlihat belum solid. Demokrat kan ngotot cawapres harus AHY, sementara NasDem mencari yang lain. Saya curiga kalau bukan AHY (yang dijadikan cawpares), maka Demokrat akan hengkang dari koalisi. Pak Anies kan akhirnya gagal mendapatkan tiket capres. 

Maka, benar yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Jangan khawatir ada penjegalan dari luar, justru harus memperkuat soliditas di internal. 

Koalisi Perubahan kan selalu melempar wacana bahwa Pak Anies mau dijegal. Padahal, tidak ada operasi pemerintah untuk itu. Konsentrasi saja untuk menjaga tiga partai itu agar solid sampai di ujung. 

Menurut Perindo, Istana tidak menjegal Anies Baswedan agar tidak maju di Pemilu 2024?

Tidak ada penjegalan sama sekali. Tapi, kalau misalnya Mbak Puan bertemu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) lalu menawarkan untuk bergabung ke PDIP, itu kan satu proses normal dalam demokrasi. Gak ada yang salah dengan itu. 

Penjegalan itu bisa kita artikan dengan cara yang kasar, misalnya Anies sedang berjalan lalu ditembak mati, baru kita bilang itu tindak yang serius. Kalau tidak ada itu, menurut saya, itu satu game politic dan biasa saja dalam dunia demokrasi. 

Bila ada menteri di NasDem yang ditahan karena kasus korupsi, bukan bagian dari skenario penjegalan itu?

Menghindari kecurigaan memang susah, karena ini di tahun politik. Tapi, bagi NasDem, dia harus pastikan, apakah figur tersebut benar tidak korupsi. 

Kalau memang benar ada kasus korupsinya, ya tidak bisa dibantah juga. Di situ masalahnya. Kecurigaan boleh saja, tapi benar gak dia clear gak korupsi? 

Sebab, yang mengusut ini kan lembaga hukum dan mereka bekerja berdasarkan alat bukti. Seperti, misalnya KPK kan butuh minimal dua alat bukti dulu, baru kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka. 

Kalau penyidik tidak memiliki cukup bukti terhadap Pak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, ya tidak akan ditetapkan (jadi tersangka). Tapi, kita tunggu tuh langkah dari KPK. Apalagi kejutannya di tahun politik ini. 

Baca Juga: Didukung Perindo, Ganjar Yakin Menang 1 Putaran di Pilpres 2024