Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyayangkan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024 di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat.
Dalam rapimnas yang digelar di JCC Senayan itu, SBY mengungkap bahwa Pemilu 2024 pada era pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak jujur dan tidak adil.
Hasto menegaskan, kecurangan itu merupakan tuduhan yang sangat berbahaya. Menurut dia, seharusnya rapimnas Demokrat digelar dengan serius, bukan menyampaikan pernyataan yang membuat gaduh.
“Saya anggap rapimnas sangat serius, seharusnya menyampaikan politik kebenaran, bukan tuduhan-tuduhan,” ujar Hasto dalam konferensi pers, Minggu (18/9/2022).
Hasto menilai, asumsi SBY tersebut tidak berdasar dan hanya berupa kekhawatiran Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Terlebih, maju atau tidaknya capres dan cawapres bergantung pada syarat dukungan partai yang memenuhi syarat 25 persen suara dan 20 kursi DPR.
“Atau sebenarnya suatu kekhawatiran yang sangat berbahaya, yang menggunakan satu instrumen yang bisa tidaknya maju calon Demokrat,” kata dia.
Lebih lanjut, Hasto menyayangkan pernyataan SBY terkait adanya dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 mendatang.
Dia menjelaskan, PDIP kerap disudutkan hingga difitnah oleh berbagai pihak. Namun, pihaknya selalu berupaya menempuh jalur hukum.
Oleh sebab itu, Hasto berharap SBY bisa membawa dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu ke jalur hukum agar tak menimbulkan kegaduhan.
"Kami puluhan ribuan kali difitnah, tetapi kami selalu menempuh jalur hukum sehingga daripada menyampaikan pernyataan politik yang menciptakan kegaduhan politik, karena Pak SBY sendiri sudah mengatakan, mendengar, dan mengetahui ada fakta-fakta pemilu," ucap dia.
Sebagaimana diketahui, SBY sempat mengatakan dirinya harus turun gunung demi menghadapi pemilu 2024. Sebab, dia menduga akan ada kecurangan di Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan SBY saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), pada Jumat (16/9/2022). Pernyataan SBY itu kemudian diunggah Instagram @pdemokrat.sumut.
"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY seperti dikutip IDN Times, Sabtu (17/9/2022).
"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan?" sambungnya.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan, hal tersebut sudah menginjak-injak hak rakyat. Menurutnya, pemilu merupakan hak setiap rakyat Indonesia untuk memilih calon presiden berapapun jumlahnya yang diusung partai politik.
"Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.