Sederet Penugasan Baru TNI di Era Prabowo, Apa Saja?

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjarief Sjamsoeddin, mengatakan, pemerintah membangun Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) sebagai bagian dari penguatan pertahanan daerah.

“Presiden memerintahkan kita untuk menjaga seluruh kabupaten. Oleh karena itu, kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia ditugaskan untuk membangun setiap batalyon menjaga satu kabupaten,” ujar Sjafrie dalam rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Akademi Militer Magelang, Sabtu (18/4/2026), mengutip laman Lembaga Ketahanan Nasional. 

Menurut Sjafrie, hingga 2025 telah dibangun sekitar 150 batalyon. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga menjangkau sekitar 514 kabupaten di seluruh Indonesia. 

Selain menjalankan fungsi pertahanan, Yon TP juga diproyeksikan memiliki peran sosial di tengah masyarakat. Sjafrie mengatakan, prajurit yang ditempatkan di setiap batalyon akan dibekali kemampuan berinteraksi dengan masyarakat lintas agama. 

“Prajurit kita yang satu batalyon itu 1.190 orang, itu terdiri dari mereka-mereka yang ada dari pesantren dan ada yang mengerti bagaimana rohaniawan nonmuslim itu masuk ke gereja bersama-sama dengan masyarakat. Bersama-sama dengan masyarakat ada di masjid, dia bisa jadi khatib, dia bisa jadi imam di masjid. Inilah yang membuat penguatan terhadap lingkungan sosial. Jadi masyarakat merasa agak hangat dengan keberadaan batalyon TP ini,” kata Sjafrie, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Senin (6/7/2026).

Pemerintah juga membagi tugas TNI dalam mendukung program swasembada pangan nasional. 

Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada 19 Mei 2026 lalu, Sjafrie mengatakan, TNI Angkatan Darat (AD) ditugaskan mengurus pertanian padi, jagung, dan palawija. 

“Kami sudah melakukan pembagian tugas bahwa untuk Angkatan Darat tugasnya adalah pertanian jagung dan padi, selain palawija,” kata Sjafrie. 

Sementara itu, TNI Angkatan Laut (AL) mendapat tugas mengembangkan pertanian kedelai. 

Sjafrie menilai, langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai sekaligus mendukung program swasembada pangan bersama Kementerian Pertanian. 

“Sekarang Angkatan Laut dengan dua kali panen, dia sudah mempunyai kualitas bibit kedelai yang tidak lagi istilah makanan ternak itu,” ucap Sjafrie.

Peran TNI dalam sektor pangan juga melibatkan TNI Angkatan Udara (AU). 

Saat meninjau panen tebu dan teknologi pertanian modern di Lahan Ketahanan Pangan Lanud Adisutjipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 8 Juli 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengatakan, Presiden Prabowo menargetkan Indonesia mencapai swasembada gula pada 2027. 

Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengapresiasi TNI AU yang telah menyediakan lahan produktif untuk pengembangan perkebunan tebu, sebagai bagian dari upaya mendukung target tersebut. 

Pemerintah juga menyiapkan pelibatan TNI di sektor kesehatan. 

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengusulkan agar Batalyon TP memiliki kompi kesehatan yang mampu menghadapi ancaman pandemik, bencana alam, hingga senjata biologis. 

“Kalau rakyat diobati oleh TNI, mereka akan mencintai TNI. Pertahanan rakyat semesta akan luar biasa kuat,” kata Budi saat meninjau pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Bekasi, Jawa Barat, pada 20 Agustus 2025, dikutip dari laman Kemenhan RI. 

Di sisi lain, saat rapat bersama Komisi I DPR RI, Menhan Sjafrie mengatakan, setiap prajurit Yon TP juga akan didorong mendonorkan darah hingga tiga kali dalam setahun.

Darah tersebut akan dikelola melalui bank darah TNI dan disalurkan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kalangan kurang mampu. 

“Kami bersama panglima dan kepala staf mengambil satu kebijakan. Kalau kita tidak kelola darah ini, darah ini bisa dipakai untuk macam-macam. Sehingga kita bikin bank darah sendiri untuk menampung siapa yang ingin memerlukan darah dari rakyat yang berada di bawah dan tidak dipungut bayaran,” kata Sjafrie, Selasa (19/5/2026).

Tak berhenti di sektor pangan dan kesehatan, keterlibatan TNI juga merambah ke sektor pendidikan.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama TNI menyiapkan program pembentukan karakter bagi siswa Sekolah Rakyat dengan melibatkan sekitar 1.000 Taruna Akademi Militer (Akmil).

Komandan Jenderal Akademi TNI, Letjen R Sidihartha Wisnu Graha, mengatakan, pihaknya akan mengirimkan sebanyak kurang lebih 1.000 Taruna Tingkat 1 dan Tingkat 2 untuk melaksanakan pembinaan pembentukan karakter di 178 Sekolah Rakyat.

Wisnu menjelaskan, materi yang akan diajarkan kepada siswa meliputi cara menyetrika baju seragam, merapikan seprai, kerapian lemari pakaian, hingga cara menyemir sepatu.

TNI juga terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Berdasarkan data Mabes TNI, hingga September 2025 terdapat 452 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola TNI. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 2.000 SPPG secara bertahap. 

"Saat ini, TNI sudah mengoperasionalkan 113 MBG, ditambah yang diluncurkan pada hari ini sebanyak 339 SPPG, maka total ada 452 SPPG yang dikelola oleh TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara," ujar Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto ketika meluncurkan SPPG yang dipusatkan di Lanud Adi Soemarmo pada September 2025.

"Kami alokasi dua ribu dan bertahap nanti yang kami (bangun) dan bisa lebih," tambah dia. 

Selain mengelola SPPG, TNI bersama Polri juga mendukung distribusi, serta operasional program MBG di berbagai daerah. 

Pemerintah juga melibatkan TNI dalam pembentukan karakter calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. 

Awalnya, calon manajer Kopdes diwajibkan mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) Komponen cadangan (Komcad). Program tersebut melibatkan TNI dalam pemberian materi kemiliteran, tes mental ideologi, serta tes kesehatan. 

Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, keterlibatan TNI bertujuan membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, semangat bela negara, serta etos kerja para calon pengelola koperasi. 

“Program ini merupakan bagian dari upaya pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, semangat bela negara dan etos kerja yang kuat bagi para calon pengelola (manajer),” kata Rico kepada IDN Times, Kamis (18/6/2026). 

Namun, setelah lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia usai mengikuti pelatihan, Kementerian Pertahanan mengubah format latsarmil menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial mulai Juli 2026. 

Rico menjelaskan, materi yang bersifat teknis dan taktis kini dikurangi, termasuk kegiatan menembak dan kegiatan lain yang tidak relevan langsung dengan kebutuhan calon manajer koperasi desa atau kelurahan merah putih. 

"Ini merupakan salah satu hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program SPPI sampai dengan sisa waktu pelaksanaan pada Juli ini adalah penyesuaian nama dan pendekatan kegiatan," ujar Rico.