Sekjen Golkar: Masak Kita Saban Bulan Disuguhi Berita OTT Terus

11 Mar 2026, 11:32 WIB

Amir Faisol

Sekjen Golkar: Masak Kita Saban Bulan Disuguhi Berita OTT Terus

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekjen Golkar M. Sarmuji. (IDN Times/Ardiansyah Fajar)

Intinya Sih

Gini Kak

Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menyoroti maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah dan mengajak semua pihak merefleksikan akar persoalan korupsi di pemerintahan.
Sarmuji menilai biaya politik yang tinggi dalam pilkada menjadi salah satu penyebab praktik korupsi, sehingga perlu perhatian serius agar tidak terus berulang.
Dalam dua pekan awal Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari melalui operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Beberapa hari ini KPK nangkep dua bupati karena diduga korupsi. Namanya Bu Fadia dari Pekalongan dan Pak Fikri dari Rejang Lebong. Orang-orang Golkar bilang kok banyak banget pejabat kena tangkap. Mereka pengin cari tahu kenapa bisa gitu dan supaya nggak kejadian lagi. Sekarang KPK masih periksa mereka di Jakarta.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dalam waktu sepekan ini. Dia heran saban waktu ada kepala daerah yang tertangkap tangan.

"Masak kita saban tahun, saban bulan, disuguhi berita OTT terus. Kita kan berharap alangkah bagusnya kalau Indonesia itu itu praktik-praktik buruk di pemerintahan itu bisa kita atasi, bisa kita cegah. Untuk bisa itu, tentu kita harus cari sumber persoalannya itu apa?" kata Sarmuji kepada jurnalis, Rabu (11/3/2026).

Sarmuji mengajak semua pihak untuk merefleksikan diri atas kasus yang menjerat kepala daerah belakangan ini. Dia juga menyayangkan kepala daerah mulai dari Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, Bupati Bengkulu beserta wakil bupatinya terjerat OTT KPK. Ia ingin permasalahan korupsi ini diberantas dari akarnya.

"Kita harus merefleksikan, kenapa kok OTT itu banyak? Kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi? Kan harus direfleksikan, supaya kita ini gak terjebak dalam berita-berita yang tidak menyenangkan," kata dia.

1. Golkar ungkit biaya politik tinggi

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini mengungkit biaya politik yang tinggi, terutama di sistem pemilihan kepala daerah. Ia ingin publik tak tutup mata mengenai itu.

"Pertama, barangkali politik kita terlalu mahal. Dari sisi kalau itu yang terjadi di politisi, mungkin politik kita terlalu mahal. Pilkada kita terlalu mahal," ujar Sarmuji.

"Mungkin orang gak bisa bayangkan ya, masyarakat umum sebagian menutup mata atau tidak mau tahu bahwa Pilkada itu ternyata membawa konsekuensi yang sangat banyak. Terutama dari sisi praktik yang tidak baik dalam pengelolaan negara,' sambungnya.

2. Penindakan korupsi lewat OTT tetap diperlukan

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji saat menerima visitasi Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Samrotunnajah Ismail di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (27/11/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sarmuji meyebut upaya penindakan korupsi melalui mekanisme OTT KPK tetap diperlukan untuk memberikan efek jera. Namun, ia melihat akar permalasahan kasus korupsi juga perlu dicari tahu dan dituntaskan penyebabnya.

Menurut Samuji, tidak hanya gejalanya yang harus diselesaikan. Jangan sampai, kata dia, hanya asapnya saja yang disingkirkan, tapi apinya juga harus dipadamkan.

"Bahwa OTT diperlukan kalau ada orang yang nakal iya. Tapi kita harus cari akar persoalannya. Tidak hanya gejalanya saja yang kita padamkan, tidak hanya asapnya saja yang kita singkirkan tapi apinya kita padamkan," kata dia.

3. Dua pekan KPK OTT dua kepala daerah

Ilustrasi gedung KPK (IDN Times/Vanny El Rahman)

KPK melakukan dua OTT terhadap dua bupati di awal Maret 2026. KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya pada Selasa, 3 Maret 2026. OTT Fadia Arafiq terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Fadia diduga terlibat dalam mendirikan perusahaan keluarga PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Ia juga ikut proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan, mengarahkan bawahan untuk menangkan perusahaannya dalam lelang pengadaan barang dan jasa, lalu keuntungan miliaran rupiah mengalir kembali ke lingkar keluarganya.

Sepekan kemudian, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, pada Senin, 9 Maret 2026. KPK sedianya belum mengungkap perkara dugaan korupsi yang menjerat Muhammad Fikri tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Muhammad Fikri Thobari dan sejumlah pihak telah dibawa ke Jakarta, usai terjaring dalam rangkaian OTT di Bengkulu pada Senin malam, 9 Maret 2026.

“Sejumlah pihak diamankan, pagi ini dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Bupati Rejang Lebong,” kata dia.