Polisi Pasang Barikade Besi di Jalan Menuju Bundaran HI
- Polisi memperketat pengamanan menuju Bundaran HI dengan memasang barikade besi besar di depan Gedung UOB, Jakarta Pusat, untuk membatasi pergerakan massa aksi.
- Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus seperti UI, IPB, PNJ, dan lainnya dijadwalkan turun ke Bundaran HI dalam aksi bersama pada Jumat sore.
- Aksi tersebut membawa lima tuntutan utama, termasuk penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Jakarta, IDN Times - Pengamanan di sekitar jalur protokol menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) kian diperketat. Aparat kepolisian mulai memasang barikade besi berukuran besar di badan jalan tepat di depan Gedung UOB, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026) sore.
Pemasangan pagar pembatas taktis berwarna hitam bertuliskan "POLISI POLRESTRO JAKPUS" itu dilakukan untuk menyekat pergerakan massa aksi agar tidak merangsek masuk lebih jauh ke area Ring 1. Sejumlah personel polisi tampak berjaga di balik barikade sambil mengarahkan pemasangan sekat besi tersebut.
Meski ada penutupan sebagian lajur akibat barikade tersebut, sejumlah pejalan kaki dan pekerja di kawasan Sudirman-Thamrin terpantau masih beraktivitas di sekitar trotoar depan gedung.
Kampus-kampus yang dipastikan ikut serta dalam aksi hari ini adalah BEM UI dan 15 BEM Fakultas yang ada di UI, BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, BEM UIN, Pembebasan dan Semar UI.
“Seribu lebih mahasiswa akan turun ke Bundaran HI,” kata Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan kepada IDN Times.
BEM UI juga mengundang kepada seluruh elemen masyarakat; mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang salah.
Terdapat lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut:
1. Stop pemborosan APBN
2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
3. Hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
4. Hentikan militerisme di ranah sipil
5. Menuntut Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah
