Alasan Biaya Politik Mahal Penyebab Kepala Daerah Korupsi Dinilai Narasi Sesat
- Biaya politik mahal karena krisis kepemimpinan, banyak pemimpin menduduki jabatan karena suap.
- Pemerasan pengisian jabatan kerap terjadi dalam OTT KPK, jabatan publik diperlakukan sebagai komoditas.
- Presiden Prabowo Subianto punya pekerjaan rumah, transformasi tata kelola publik diperlukan untuk mengatasi korupsi struktural di birokrasi.
Jakarta, IDN Times - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha membantah anggapan yang menyebut alasan banyak kepala daerah korupsi karena biaya politik mahal. Menurutnya, hal itu adalah narasi menyesatkan.
"Anggapan bahwa korupsi kepala daerah semata-mata disebabkan oleh mahalnya biaya politik adalah narasi yang keliru dan menyesatkan," ujar Praswad dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (22/1/2026).
1. Biaya politik mahal karena krisis kepemimpinan
Praswad mengatakan, biaya politik mahal karena adanya krisis kepemimpinan. Sebab, banyak pemimpin yang menduduki sebuah jabatan karena suap sejak awal.
"Seperti ASN yang menyuap atasan demi bisa menduduki posisi strategis dan kepala daerah yang menyuap pemilih demi kekuasaan. Dapat disimpulkan, korupsi terjadi akibat mentalitas kekuasaan yang transaksional," ujarnya.
2. Pemerasan pengisian jabatan kerap terjadi dalam OTT KPK
Praswad mengatakan, pemerasan melalui mutasi atau pengisian jabatan merupakan salah satu modus yang kerap dilakukan kepala daerah saat terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Contoh teranyar adalah Bupati Pati Sudewo.
"Jabatan publik diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan dan jauh dari prinsip merit sistem yang harusnya jadi pondasi bagi pengisian jabatan publik," jelasnya.
3. Presiden Prabowo Subianto punya pekerjaan rumah
Praswad menilai kasus Sudewo menegaskan bahwa pengisian jabatan di daerah masih menjadi lahan basah korupsi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan transformasi dalam tata kelola publik.
"Sistem merit dalam pengisian jabatan masih sebatas jargon dan khayalan di tanah air. Realitas di lapangan menunjukkan, banyak pejabat diangkat bukan karena kompetensi dan integritas, melainkan melalui praktik curang, suap, dan relasi transaksional. Selama promosi dan mutasi jabatan masih ditentukan oleh uang dan kedekatan, maka korupsi struktural di birokrasi akan terus berulang," ujarnya.
