Selain Catalonia, 7 Negara Ini Juga Pernah Lakukan Referendum

Timor Leste atau Timor Timur adalah salah satu bekas provinsi di Indonesia. Timor Timur bergabung dengan negara Republik Indonesia sejak dilepas oleh Portugal pada tahun 1975. Pada tahun 1999 Timor Timur melakukan referendum kemerdekaan atas Indonesia. Hasilnya 78,5% rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka. Timor Timur kemudian resmi menjadi negara merdeka dengan nama Republica Democratica de Timor Leste. Tanggal 20 Mei 2002 pun ditetapkan sebagai hari kemerdekaan Timor Timur. 

Bosnia-Herzegovina dulu adalah bagian dari federasi Yugoslavia. Pada tahun 1991, negara-negara anggota federasi mengusulkan untuk melepaskan diri dari Yugoslavia. Bosnia Herzegovina termasuk negara yang menggelar referendum. Hasilnya, 99,7% rakyat Bosnia-Herzegovina memilih untuk melepaskan diri dari Yugoslavia. Sejak saat itu, negara dengan mayoritas penduduk muslim itu menjadi sejajar dengan negara-negara Eropa lain.

Jika kedua negara menggelar referendum untuk memerdekakan diri, lain hal nya dengan Singapura. Pada tahun 1962, negara tetangga Singapura melakukan referendum. Dalam referendum itu, rakyat Republik Singapura diberi pilihan untuk tetap menjadi negara merdeka, bagian dalam federasi Malaysia, atau negara bagian federasi Malaysia dengan syarat diberi wilayah Sabah dan Sarawak. Hasilnya 95,82 % rakyat Singapura memilih untuk tetap menjadi negara merdeka dan berdaulat. 

Puerto Rico adalah sebuah negara teritorial non-negara bagian milik Amerika Serikat yang terletak di Kepulauan Karibia di Amerika bagian tengah. Pada bulan Juni tahun 2017, Puerto Rico menggelar referendum untuk menentukan nasib mereka.

Rakyat Puerto Rico diberi tiga pilihan, pertama menjadi negara bagian AS ke-51, tetap menjadi negara teritorial, atau menjadi negara merdeka. Hasilnya 97% rakyat Puerto Rico memilih untuk menjadi negara bagian Amerika Serikat. Sebelumnya 61% rakyat Puerto Rico juga memilih hal yang sama saat referendum tahun 2012. 

Skotlandia adalah salah satu negara anggota persemakmuran monarki Inggris Raya. Pada tahun 2014, Skotlandia menggelar referendum dengan pilihan apakah rakyat Skotlandia setuju untuk memisahkan diri dari persemakmuran Inggris atau tidak. Melansir bbc.com, hanya 44,70% rakyat Skotlandia yang menginginkan merdeka. Sementara sebanyak 55,30 % rakyat Skotlandia masih menginginkan berada di bawah naungan Ratu Elizabeth. 

Referendum juga dapat digunakan untuk meminta pendapat rakyat tentang perubahan atau amandemen Konstitusi sebuah negara, seperti yang dilakukan Republik Irlandia. Pada tahun 2015, rakyat Republik Irlandia diminta untuk memberikan suara terkait amandemen konstitusi yang rencananya akan memasukkan Undang-undang baru. Hasilnya, 62,07% rakyat Republik Irlandia setuju memasukkan UU Pernikahan Sesama Jenis dan 73,06% setuju UU Ambang Batas Usia Kandidat Presiden ke dalam konstitusi mereka. 

Referendum juga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan negara yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah pemerintah Inggris yang menggelar referendum untuk menentukan keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada tahun 2016. Dalam peristiwa yang dikenal dengan nama Brexit alias British Exit itu, 52% rakyat Inggris memilih supaya Inggris keluar dari Uni Eropa.