Selalu Dapat Tambahan Kuota, Mampukah Kemenag Urus 250 Ribu Jemaah?

22 Jun 2023, 17:22 WIB

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab (IDN Times/Sunariyah)

Jeddah, IDN Times - Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab memastikan, Indonesia mampu menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji sekalipun diberi kuota 250 ribu jemaah. Hal ini ditegaskan Saiful saat ditemui di Wisma Kantor Urusan Haji Indonesia, Jeddah, Rabu (22/6/2023).

Asal, kata Saiful, Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota jauh-jauh hari, misal di bulan November atau Desember sebelum musim haji tiba.

"Saya pikir mampu lho, BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sangat mampu asal dari awal (diberikan kuota yang jelas), sehingga mitigasinya jelas," ujar Saiful.

Sebab, kata dia, wilayah Indonesia tersebar di 34 provinsi, dan merucut lagi menjadi 14 embarkasi. Nah, kemampuan embarkasi itu berbeda-beda.

"Misal Embarkasi Surabaya mampu dalam sehari 4 kloter, JKS (Jakarta Bekasi) mampu, JKG (Jakarta Pondok Gede) mampu, tapi untuk seperti Padang asramanya gak mampu untuk 4 kloter, ini yang mempengaruhi rotasi di dalam pemetaan kuota atau pemetaan kloter," bebernya.

Pada 2023 ini, Indonesia mendapat kuota haji sebesar 221.000. Kemudian mendapat tambahan kuota 8.000, sehingga total kuota yang diterima Indonesia menjadi 229.000 jemaah. Untuk memberangkatkan semua jemaah tersebut, Saiful mengungkapkan, pemerintah membuat rata-rata antara 16-19 kloter sehari.

"Dan ini alhamdulillah diizinkan slot oleh Garuda sehingga kita bisa mendorong terus," ujarnya.

1. Kementerian Agama selalu berusaha ingin memenuhi kuota nasional

Saiful memaparkan, Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota jemaah setiap tahun, dan jika tidak terserap semuanya, maka selesai. Karena tahun depan akan diberikan kuota baru lagi.

Sementara Kementerian Agama selalu berusaha ingin memenuhi kuota nasional. Apalagi melihat antusias jemaah haji Indonesia yang antre begitu banyak, sehingga Pemerintah Indonesia selalu mengajukan permohonan tambahan kuota.

Tapi masalahnya, kuota tambahan itu selalu diberikan Arab Saudi di waktu yang mepet dengan operasional haji.

"Sebenarnya kalau kita diberikan dari awal, kalau diberikan tambahan dari awal, kita akan lebih mudah untuk memanej. Tapi karena posisi tambahan itu diberikan di waktu yang sudah mendekat (dengan operasional) ini yang kadang jadi kendala," kata Saiful.

Dia mencontohkan ketika Haji 2022. Indonesia diberikan tambahan kuota jemaah satu minggu sebelum operasional haji dimulai, karena waktu yang sangat mepet, kuota itu tidak bisa terserap semuanya.

"Idealnya itu (kuota) diberikan di awal saja," ucapnya.

1. Idealnya kuota diberikan November sebelum musim haji

Menurut Saiful, waktu ideal pemberitahuan kuota seharusnya November. Begitu keluar, Kemenag bisa langsung membahasnya dengan DPR untuk menyepakati Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

"Baru penyebaran kuota secara nasional termasuk pelunasan dan persiapan lain," katanya.

Memang, ujar Saiful, sebelum pandemik COVID-19 kuota haji untuk Indonesia sudah keluar pada November dan Desember. Tapi karena tahun kemarin COVID sehingga pemberitahuan soal kuota terlambat. "Semoga di tahun ini, Desember, sudah muncul," harapnya.

3. Pengaturan kuota haji reguler dan haji khusus dari e-Hajj Arab Saudi

Terkait kuota tambahan tahun 2023, Saiful mengungkapkan, awalnya Kemenag mengajukan tambahan 10 ribu. Namun diberikan 8.000. "Ini saya pikir sebuah kehormatan, alhamdulillah bisa terserap maksimal," ujarnya.

Saiful mengungkapkan, haji khusus juga dapat tambahan kuota, dari semula 17.860 jemaah, sekarang dapat tambahan 640, sehingga kuotanya sekitar 18.320.

"Itu langsung (regulasinya) di e-Hajj sudah muncul haji reguler sekian, haji khusus sekian. Insyaallah sudah terserap, tinggal visanya terserap atau tidak," katanya.

Disinggung soal haji Furoda atau Mujamallah, Saiful menyebut, itu tidak masuk dalam kewenangan Kementerian Agama, tapi diserahkan ke travel.