Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Sentil Bos Agrinas soal Mobil India, Rahmat Gobel: Sebaiknya Jujur
Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Gobel dalam forum IDN Times Leadership Forum X INA. (Dok. IDN Times).
  • Rachmat Gobel mengkritik keras rencana impor 105 ribu mobil pikap dan truk dari India oleh Agrinas, menilai alasan harga murah dan kebutuhan 70 ribu unit tidak rasional.
  • Ia mendorong pemerintah memprioritaskan produk dalam negeri untuk menggerakkan industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta menghindari ketergantungan pada impor.
  • Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, mengklaim impor tersebut dapat menghemat biaya hingga Rp46,5 triliun dan siap menghentikan proyek jika pemerintah memerintahkan demikian.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel mengkritik keras Bos Agrinas yang mengklaim alasan impor mobil pikap dari India karena cenderung lebih murah. Ia meminta perencanaan dilakukan dengan pendekatan teknokratis.

"Kita harus menjadi manusia tangguh, dengan nasionalisme yang tinggi, namun tetap dengan pendekatan teknokratis, terencana rapi. Bukan mau gampangnya saja, instan, dan tak mau berpikir jangka panjang,” kata Gobel kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

1. Jumlah kebutuhan 70 ribu unit dengan jumlah desa tak rasional

Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Gobel dalam forum IDN Times Leadership Forum X INA. (Dok. IDN Times).

Rincian rencana impor tersebut, 70 ribu unit mobil pikap berukuran 4x4 karena dinilai lebih cocok dengan medan yang berat. Sedangkan 35 ribu unit lainnya adalah jenis truk.

Gobel mengatakan, jumlah desa di Indonesia sekitar 75.266 desa, termasuk ada sekitar 10.500 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Desa tertinggal dan sangat tertinggal ini berada di daerah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Dari data sederhana ini saja sudah tidak rasional kebutuhan mobil jenis 4x4 adalah 70 ribu unit. Ayolah, kita sudah lama jadi orang Indonesia, mari kita perbaiki dengan benar. Bukan menyerah pada keadaan lalu ambil jalan gampangan. Percuma jadi CEO jika cara berpikirnya sesederhana itu,” kata Legislator NasDem itu.

2. Dorong pemerintah priotitaskan produk dalam negeri

Mobil pikap Scorpio produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M). (dok. Mahindra)

Gobel mengatakan, sebaiknya pemerintah mengutamakan produk dalam negeri ketimbang impor. Alasannya, Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi, dengan membeli produk dalam negeri maka industri akan bergerak.

Selain itu, membeli produk dalam negeri berati menciptakan lapangan kerja. Ia mengatakan, dalam piramida industri, di balik korporasi besar terdapat mata rantai UMKM yang terlibat di dalamnya. Sehingga melalui industri terjadi peningkatan kemapuan sumberdaya manusia.

"Hakikat bangsa yang terjajah adalah karena bangsa tersebut hanya difungsikan sebagai pasar, buruh murah, dan eksploitasi sumberdaya alamnya saja,” katanya.

“Mari kita bangun bangsa ini dengan benar, terencana, dan berpijak pada konstitusi. Kata Bung Karno, kita bukan Bangsa Tempe, yang bisa dibodoh-bodohin,” sambungnya lagi.

3. Bos Agrinas klaim bisa efisiensi Rp46,5 Triliun

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota (IDN Times/Pitoko)

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota mengklaim pihaknya mampu melakukan efisiensi hingga Rp46,5 triliun dari pengadaan 105 ribu unit kendaraan pikap dan truk ringan dari India.

Adapun efisiensi tersebut berasal dari anggaran pengadaan sarana dan prasaran perseroan yang diperoleh dari pinjaman bank-bank anggota Himbara sebesar Rp200 triliun.

"Secara singkat saja bahwa dengan pengadaan sarana-prasarana ini Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp46,5 triliun," kata Joao saat konferensi pers di Yodya Tower, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Menurut dia, selama ini yang menolak impor pikap adalah individu-individu, bukan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

"Yang menolak ini siapa? karena saya ini kan BUMN. Saya pasti taat kepada pemerintah dan taat kepada pemerintah dan rakyat jadi kami hanya setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu," kata Joao.

Kendati begitu, Joao memastikan jika pemerintah memutuskan menghentikan impor pikap, maka dirinya juga akan mematuhi perintah tersebut.

"Selama negara berpihak mendukung apa yang kami lakukan akan kami laksanakan, tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risiko yang tadi saya sudah sampaikan," ujar Joao

Editorial Team