Agrinas Mau Impor 105 Ribu Pikap, Potensi PHK Buruh Otomotif Mengintai
- KSPI dan Partai Buruh menolak rencana impor 105 ribu pikap dari India karena dinilai mengancam keberlangsungan kerja ribuan buruh di industri otomotif nasional.
- Said Iqbal menyoroti kebijakan impor ini tidak rasional di tengah maraknya PHK, dengan data menunjukkan hampir 100 ribu buruh telah kehilangan pekerjaan hingga Februari 2026.
- KSPI mendesak pemerintah membatalkan impor dan memproduksi pikap di dalam negeri agar bisa menyerap sekitar 10 ribu tenaga kerja baru serta menggerakkan industri pendukung lokal.
Jakarta, IDN Times - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyorot keras rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India yang dinilai berpotensi mengancam kelangsungan kerja puluhan ribu buruh di industri otomotif nasional.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, sejumlah anggota KSPI di perusahaan produsen mobil telah menyampaikan kekhawatiran langsung kepada serikat terkait potensi penurunan produksi akibat kebijakan impor tersebut.
Menurut dia, masuknya 105 ribu unit pikap impor akan membuat output produksi pabrik otomotif dalam negeri menurun da pada akhirnya berpotensi memicu pengurangan kontrak kerja hingga PHK.
“Anggota kami di produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000 pikap dari India,” ujar Said Iqbal dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
1. Rasionalitas pemerintah dipertanyakan
Said Iqbal pun mempertanyakan rasionalitas kebijakan tersebut, terlebih di tengah situasi ketenagakerjaan yang sedang tertekan. Said Iqbal menyatakan, gelombang PHK masih terus terjadi di berbagai sektor.
Dia mencontohkan ancaman PHK terhadap 2.500 buruh di PT Pakerin serta proses PHK dan perumahan buruh di industri makanan. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 88.000 buruh telah ter-PHK, sedangkan hasil pendataan Litbang Partai Buruh dan KSPI memperkirakan angka tersebut telah mendekati 100.000 orang hingga Februari 2026.
“Di tengah PHK ratusan ribu buruh, tiba-tiba muncul kebijakan yang justru berpotensi menambah PHK di industri otomotif. Ini kebijakan apa? Di mana rasionalitasnya?” ujar Said Iqbal.
2. Dampak jika 105 ribu unit pikap diproduksi di dalam negeri
Said Iqbal menilai apabila 105.000 unit pick up tersebut diproduksi di dalam negeri, maka dampaknya justru akan memperpanjang kontrak buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil, bahkan membuka lapangan kerja baru.
Dia memperkirakan produksi dalam negeri untuk jumlah tersebut dapat menyerap sedikitnya 10.000 tenaga kerja baru dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi.
“Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang,” tutur Said Iqbal.
3. Batalkan rencana impor pikap dari India
Oleh karena itu, KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkannya kepada produsen otomotif dalam negeri.
Said Iqbal menyebut sejumlah produsen seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Menurutnya, apabila persoalan harga menjadi pertimbangan, pemerintah dapat melakukan negosiasi spesifikasi.
“Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor,” kata Said Iqbal.
