Seskab Teddy Tinjau Sekolah Rakyat di Sentra Handayani Milik Kemensos
Intinya sih...
Sekolah Rakyat dimulai 14 Juli 2025Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat akan dimulai dengan matrikulasi dan orientasi siswa serta guru. Presiden Prabowo Subianto ingin meresmikan program ini secara langsung.
Prabowo instruksikan tambah 100 Sekolah RakyatPresiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat. Program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden.
76 persen keluarga akui anak putus sekolah karena ekonomiHasil survei menunjukkan bahwa 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya meninjau kesiapan operaskonal Sekolah Rakyat di Sentra Handayani milik Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta Timur.
Pantauan IDN Times di Sentra Handayani pada Minggu (29/6/2025), Seskab Teddy disambut langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo. Pada kesempatan itu, ia menyapa seluruh orang tua calon siswa yang akan dihadirkan oleh Kementerian Sosial.
Selain itu, Teddy juga berdialog secara dengan para orang tua calon siswa. Ia juga menerima penjelasan latar belakang para penerima manfaat yang akan ditampung di Sekolah Rakyat. Nantinya, Sekolah Rakyat di Sentra Handayani akan menampung sebanyak 75 siswa tingkat SMP.
Seskab Teddy melihat semua fasilitas yang akan digunakan oleh siswa yang akan ditampung di Sekolah Rakyat. Ia juga sempat menjajal tempat tidur calon siswa guna memastikan apakah fisilitas yang digunakan layak untuk ditempati.
Letkol Teddy mengatakan, sekolah rakyat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia yang membutuhkan kehadiran negara.
"Tujuan adanya sekolah ini adalah nantinya untuk semuanya akan hidup lebih sejahtera untuk anak-anak semua," kata Teddy di hadapan para orang tua siswa.
1. Sekolah Rakyat akan dimulai 14 Juli
Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat secara resmu akan dimulai pada 14 Juli 2025, yang akan dimulai dengan matrikulasi, orientasi siswa dan guru. Ia berharap, Presiden Prabowo Subianto dapat meresmikan secara langsung program Sekolah Rakyat yang sejak awal telah digagasnya untuk kesejahteraan anak-anak Indonesia.
"Insya Allah tanggal 14, sesuai arahan presiden, kita mulai dulu matrikulasi, masa orientasi siswa dan guru. Nanti sedang disusun ini rencananya, tanggal 14, mulai dimulai," kata Sekjen PBNU.
Gus Ipul menambahkan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menekankan agar tidak ada anak-anak yang ditolak dalam program ini. Karena itu, ia mengatakan, Kementerian Sosial akan melakukan asessment secara akurat sebelum menyeleksi calon-calon siswa yang layak untuk menerima pendidikan di Sekolah Rakyat.
"Jadi pada dasarnya tidak ada yang ditolak. Selama aktivitasinya memenuhi, maka bisa sekolah di sekolah rakyat. Itu luar biasanya Presidennya. Istimewa ya Presidennya," kata dia.
2. Prabowo instruksikan tambah 100 Sekolah Rakyat
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025. Sebelumnya, Prabowo hanya memerintahkan 100 lokasi Sekolah Rakyat.
Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kemenaker maupun Pemda di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025.
“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan disupport oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujar Robben.
Untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah.
3. 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.
Merespons kondisi tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.
“Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” tegas Robben.
Pemerintah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.