Sidang di MK, KPU Manokwari: TPS Pindah karena Ditagih Rp1 Juta

Dalam perkara ini, KPU Manokwari berkedudukan sebagai termohon. Sedangkan pemohon yang mengajukan ialah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Nomor Urut 1, Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo. Adapun sebagai pihak terkait ialah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Nomor Urut 2, Herus Indou dan Mugiono.

Dalam jawaban yang dibacakan di persidangan, KPU menanggapi soal pemindahan beberapa TPS yang menjadi salah satu dalil permohonan. Pemindahan sejumlah TPS dilakukan termohon karena berbagai alasan. Satu di antaranya, TPS 016 Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan yang dipindahkan karena KPPS diminta membayar biaya sewa Rp 1 juta.

"Atas dasar itu, KPPS telah berkoordinasi kepada PPD Manokwari Selatan yang selanjutnya menyampaikan kepada Panwascam Manokwari Selatan," ujar Kuasa Hukum KPU sebagai Termohon, Ali Nurdin.

Kemudian, di TPS 015 Sanggeng Distrik Manokwari Barat, pemindahan dilakukan karena berdekatan dengan TPS 014. Pemindahan itu pula diklaim termohon sudah dilakukan dengan rekomendasi Panwascam Distrik Manokwari Barat.

Selain itu, KPU juga menerangkan alasan pemindahan TPS 013 Sanggeng Distrik Manokwari Barat yang dilakukan karena adanya penolakan Ketua RT. 

"Di TPS 013 pemindahan ini dilakukan karena adanya penolakan pemilik rumah yang juga selaku RT yang merasa keberatan halaman rumahnya dijadikan lokasi TPS," ujar Ali Nurdin.

Sedangkan tiga TPS lain, yakni 010 dan 011 Anday Distrik Manokwari Selatan serta 028 Manokwari Barat, dipastikan KPU tidak ada pemindahan seperti yang didalilkan pemohon.

Pada persidangan ini pula, KPU Manokwari memastikan kesesuaian pendataan pemilih, sehingga tidak ada daftar pemilih tetap (DPT) ganda sebagaimana didalilkan pemohon. 

"Bahwa tidak ada pemilih yang ganda," ujar Ali Nurdin.

Menurut Ali Nurdin, tudingan DPT ganda itu lahir karena pemohon hanya mendasarkan dalilnya kepada kesamaan nama dalam DPT. Padahal, kesamaan nama tersebut merujuk pada orang yang berbeda berdasarkan nomor kartu tanda penduduk (KTP) yang berbeda dan nomor kartu keluarga (KK) yang berbeda. 

"Sehingga walaupun namanya sama, akan tetapi orangnya berbeda," kata dia.

Terkait tudingan DPT ganda ini, kata dia, pihak terkait juga turut menanggapi. Namun mereka cenderung menanggapi secara formil dengan mengatakan tidak adanya alat bukti surat yang benar untuk dijadikan bahan pembanding.

"Alat bukti surat pemohon yang berkaitan dengan DPT sesuai fotokopi yang berasal dari termohon dan tidak ada satu pun alat bukti surat yang benar menurut pemohon yang ditemukan oleh pihak terkait sebagai pembanding guna membenarkan dalil-dalil permohonan," ujar Kuasa Hukum Pihak Terkait, Emilianus Jimmy Ell.

Begitu pun dalil permohonan mengenai permasalahan dalam pemungutan suara di 153 TPS, di antaranya berupa penggunaan hak pilih orang yang telah meninggal. Menurut pihak terkait, saksi pemohon tidak mengajukan keberatan di 153 TPS tersebut.

Pihak terkait juga menyebut bahwa dari 153 TPS tersebut pemohon memperoleh suara terbanyak di 37 TPS.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon yang menyimpulkan telah terjadi kecurangan di 153 TPS tidak jelas dan tidak benar," kata Emilianus.

Sementara dari pengawas, yakni Bawaslu Manokwari, memastikan tidak ada pelanggaran terkait penggunaan hak pilih orang yang telah meninggal dunia di 153 TPS. Bawaslu Manokwari juga memastikan tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus di sana.

"Tidak ada penggunaan hak pilih terhadap hak pilih orang yang telah meninggal dunia," kata Ketua Bawaslu Manokwari, Samsudin Renuat.

Selama tahapan Pilbup Manokwari 2024, Bawaslu Manokwari juga mencatat adanya 10 dugaan pelanggaran yang terdiri dari lima laporan dan lima temuan. Dari lima temuan, dua di antaranya telah diregistrasi. Temuan yang diregistrasi itu berkaitan dengan netralitas ASN sehingga direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain itu, Bawaslu Manokwari juga telah menerbitkan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 009 Kelurahan Sanggeng.

"Sudah ditindak lanjuti pada 5 Desember untuk PSU," ujar Renuat.

Adapun dalam permohonan yang dibacakan di persidangan sebelumnya, pemohon telah mendalilkan adanya 153 TPS bermasalah terkait penggunaan hak pilih para pemilihnya. Beberapa permasalahan yang diuraikan, di antaranya soal 23.039 pemilih ganda dan penggunaan hak pilih orang yang sudah meninggal.

Pemohon juga mendalilkan adanya penggunaan hak pilih orang yang sedang tidak berada di lokasi pemilihan dan daftar hadir pemilih yang tidak bertanda tangan. Masalah di TPS juga diuraikan, berkaitan dengan surat suara cadangan yang digunakan seluruhnya mencapai 100 bahkan 102,5 persen tanpa berita acara dan adanya tujuh TPS yang dipindah sehari sebelum pemungutan suara.

Dalam dalil permohonannya pula, pemohon menyebut bahwa di beberapa TPS terdapat hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lebih banyak daripada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.