Sidang HAM PBB Singgung Netralitas Jokowi, Timnas AMIN: Harusnya Malu

Menurut Billy, ketidaknetralan Jokowi dan jajaran pemerintah dalam Pemilu 2024 menjadi sebuah kemunduran besar bagi demokrasi Indonesia.

Ketidaknetralan Jokowi dan pemerintah pada pemilu kali ini menjadi hal yang lumrah menjadi perhatian publik, termasuk masyarakat internasional. Menurut dia cawe-cawe Jokowi pada pemilu kali ini sudah jelas dan tidak bisa disembunyikan lagi.

Billy meyakini kecurigaan Waly Ndiaye terkait netralitas Jokowi dalam Pemilu 2024 bukan hanya tuduhan semata. Ia meyakini Komite HAM PBB memiliki indikator penilaian teknokratik yang bisa membuktikan hal tersebut. 

"Mereka melihat bukan hanya tuduhan semata, tapi mulai media massa seperti Tempo, penilaian instansi yang kredibel seperti guru-guru besar, organisasi nonpemerintah, Koalisi Masyarakat Sipil dan lain-lain," kata dia.

Sebelumnya, Waly Ndiaye mempertanyakan isu HAM terkait dinamika Pemilu 2024 di Indonesia. Ia menyoroti pemilu yang digelar setalah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. 

Ia juga mempertanyakan kepada delegasi Indonesia yang hadir dalam sidang tersebut, apakah ada upaya untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden tidak memengaruhi hasil pemilu.

Dalam pertemuan itu, Indonesia sebagai salah satu anggota Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR), wajib menyerahkan laporan secara reguler bagaimana hak sipil dan politik diterapkan. Para anggota komite HAM PBB pun berhak mengajukan pertanyaan kepada negara anggota ICCPR, termasuk ke Indonesia.

"Pada Februari 2024, Indonesia menggelar pemilu presiden. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan. Membolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan," kata dia.

"Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, dicegah agar tidak memengaruhi hasil pemilu? Apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut?" imbuh Ndiaye.

Sementara, delegasi Indonesia sejatinya tak menjawab pertanyaan Ndiaye. Mereka hanya menjawab secara diplomatis. Asisten Deputi Bidang Hubungan, Johar, hanya menyebut Indonesia berhasil mengadakan pemilu langsung terbesar di dunia dalam waktu satu hari. 

"Indonesia menggelar pemilu yang adil dan jujur serta menghormati hak pemilih. Kami berhasil melakukan pemilu langsung yang terbesar dengan jumlah pemilih mencapai 204 juta. Ini termasuk Pilpres dan pemilu 575 anggota DPR, DPRD dan DPD," ujar dia. 

Pemilu, kata Johar, masih akan berlanjut pada November 2024. Sebab, pada waktu itu akan digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada). Termasuk di dalamnya pemilihan 542 bupati dan wali kota. 

Johar juga menyebut pemerintah menjamin hak pilih bagi pemilih diasbilitas tetap terjaga. Ia juga menyinggung ada sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan saat Pilpres dan Pileg digelar. Salah satunya tuduhan kecurangan. 

"Terkait dengan tuduhan kecurangan, sistem demokrasi di negara kami memberikan jalan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, pemerintahan kami memberikan kesempatan kepada badan pemantau pemilu untuk melakukan tugasnya. Ada 154 badan pemantau pemilu, termasuk tiga pemantau pemilu dari negara asing," imbuhnya.