Sindir Kasus PDN, DPR Usul Menteri Harus Jalani Fit And Proper Test

05 Jul 2024, 15:46 WIB

Presiden Jokowi pimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait ekonomi di Istana Negara, Senin (24/6/2024). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Effendi Simbolon menyarankan proses seleksi menteri melalui uji kelayakan dan kepatutan, terkait kasus peretasan sistem pusat data nasional (PDN).
Dia mengkritik hampir separuh menteri di kabinet Jokowi bermasalah, dan usulkan penunjukan menteri harus melalui fit and proper test.
Effendi menilai peretasan sistem PDN sangat fatal, mengusulkan audit forensik dan meminta Presiden Prabowo tidak bersikap kompromi terhadap jabatan menteri.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Muara Sakti Simbolon menyarankan, menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan harus menjalani proses seleksi yang ketat melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Mulanya, Effendi mengkritik keras Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi atas kasus peretasan sistem pusat data nasional (PDN). Ia pun mendesak supaya Budi Arie memiliki sikap satria untuk mundur atas permasalahan ini.

"Ya kita harus fit and proper kan, paling tidak kan dia mengetahui tupoksinya secara baik, tidak kemudian gaya relawan begitu ya, ini kan lucu, kabinet kayak warung semua," kata Effendi Simbolon di Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

1. Sebut separuh dari menteri Jokowi bermasalah

Presiden Jokowi panggil Menkominfo Budi Arie Setiadi hingga Bos BSSN imbas kasus serangan siber PDN. (IDN Times/Trio Hamdani)

Effendi juga keras mengkritik bahwa hampir separuh menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga bermasalah.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar ke depan siapa pun yang akan mengisi jabatan menteri harus menjalani proses fit and proper test, sehingga penunjukannya bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

"Jadi kita berharap memilih kabinet ini juga kalau perlu fit anf proper test semua lah lewat publik lah, jangan karena suka, bagus, gayanya apa, ini separoh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua," kata dia.

2. Prabowo diminta tidak kompromi soal jabatan Menkominfo

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto menjadi pembicara di acara IISS Shangri-La Dialogue ke-21 2024 di Singapura (IDN Times/Istimewa)

Ia pun menyarankan agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak bersikap kompromi terhadap jabatan menteri, termasuk Menkominfo RI.

Effendi menilai, peretasan sistem PDN ini sangat fatal karena berhubungan dengan data nasional. Lebih jauh, ia melihat permasalahan ini juga terdapat pada proses koordinasi yang terkesan diabaikan oleh semua stekholder yang terlibat di dalamnya.

Tak hanya itu, Effendi juga berpandangan, perlu ada audit forensik menyeluruh terhadap sistem PDN ini.

"Iya nggak bisa karena ini kesalahannya sangat fatal sekali. Ini kan ada suatu yang harus diaudit harus dilakukan audit forensik ya," kata dia.

"Karena ini serius sekali jadi kita memang bukan hanya soal data ya, tapi soal koordinasi kepemimpinan luar biasa yang lemah ya. Jadi di era Pak Prabowo nanti ini nggak boleh ada kompromi," lanjutnya.

3. Meutya Hafid sebut bodoh karena pemerintah tak punya back up data

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan akan panggil Kominfo dan BSSN minta klarifikasi soal PDNS. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid geram mendengar jawaban pemerintah terkait tidak adanya cadangan data di dalam sistem pusat data nasional (PDN). Menurutnya, masalah ini bukan lagi karena tata kelola yang bermasalah tapi memang sebuah kebodohan.

Mulanya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) Hinsa Siburian menjawab tuntutan DPR yang menyinggung langkah pemerintah yang tidak memiliki cadangan data terhadap pusat data nasional.

“Betul Pak itu yang mau saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta apa saja yang masalah kok bisa terjadi,” kata Hinsa.

Meutya Hafid lantas menyela jawaban Hinsa yang mengatakan, tidak adanya cadangan data karena ada masaah tata kelola.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, tidak adanya masalah cadangan data ini bukan hanya persoalan tata kelola, tapi bentuk kebodohan dari pemerintah.

Dia pun heran, karena pemerintah memiliki data nasional tapi tidak melakukan back up data.

“Maksudnya Pak kalau gak ada back up itu bukan tata kelola, itu kan nggak hitung Batam Surabaya karena hanya 2 persen, ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih Pak,” kata Meutya.