Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, kembali mengungkapkan kegeramannya melihat utang Indonesia, yang kini ia sebut seperti penyakit stadium lanjut.
Ia juga menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebutnya sebagai menteri pencetak utang. Diketahui, utang Indonesia Rp4, 416 triliun per September 2018.
Mengetahui jumlah utang Indonesia itu, Prabowo menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dia juga menyebut, utang Indonesia saat ini ibarat penyakit yang sudah stadium lanjut.
"Sudah lumayan parah, utang terus, kalau menurut saya gak usah disebut lagi menteri keuangan, sebut menteri pencetak utang, bangga untuk cetak utang yang suruh bayar orang lain," kata Prabowo di deklarasi nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk pemenangan Prabowo- Sandiaga di Gedung Padepokan Pancak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (26/1).
Oleh karena itu, Prabowo yang menggunakan seragam safari khasnya yang dilengkapi peci hitam, berjanji di depan 115 alumni perguruan tinggi di Indonesia untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
“Kita akan kumpulkan putra-putri terbaik bangsa, kita kumpulkan yang terbaik dari seluruh kelompok etnis, suku, agama, latar belakang yang terbaik kita kumpulkan untuk Indonesia,” ungkapnya.
“Saudara kita harus percaya untuk bisa bersatu, kita kumpulkan orang-orang pintar mungkin di kabinet akan banyak orang botak. Tapi tidak hanya pintar, kalau hati tidak baik, lebih baik tidak pintar hatinya bersih. Pinter tapi minterin, bukan bohongin,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, jika kelak dia terpilih menjadi presiden, Prabowo berjanji akan memanggil calon-calon menterinya untuk menandatangani perjanjian bahwa tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Nanti saya akan panggil calon-calon menteri. Kamu tidak akan memperkaya diri, tidak memberi proyek kepada anakmu, keponakan, ipar, besan, cucu, tetanggamu, kepada saudara-saudaramu, semua proyek harus terbuka menguntungkan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak bisa tandatangan itu, kamu tidak bisa jadi menteri di Indonesi adil makmur,” pungkasnya.