Sinergi dengan KPU, Kapolri Siap Tekan Polarisasi Jelang Pemilu 2024

29 Des 2022, 20:38 WIB

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan jajarannya di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyepakati nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait pengamanan penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuturkan, sinergitas tersebut sebagai wujud Polri menjamin terselenggaranya seluruh tahapan pemilu.

"Hari ini kepolisian negara republik Indonesia bersama KPU, menandatangani nota kesepahaman kerja sama di mana tentunya substansi atau esesni dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinegri untuk melaksanakan khsusunya polisi melaksanakan mengamankan menjaga seluruh tahapan pemilu," ujar dia dalam sambutan di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

1. Kapolri soroti potensi polarisasi jelang Pemilu 2024

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Komisi Pemilihan Umum dengan Polri (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Listyo Sigit juga menyoroti soal potensi perpecahan atau polarisasi jelang Pemilu 2024. Dia menegaskan Polri sebagai aparat keamanan siap mengawal jalannya pesta demokrasi dan menekan potensi polarisasi. Mengingat pada Pemilu 2019 lalu politik identitas menyebabkan polarisasi.

"Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut yang bisa membuat polarisasi itu kita hindari, kita tentunya punya pengalaman waktu lalu munculnya polarisasi karena penggunaan politik identitas," ucap dia.

2. Kapolri berharap Pemilu 2024 jauh lebih baik

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari memberikan keterangan usai acara penandatanganan kesepahaman KPU RI dan Polri pada Kamis (29/11/2022). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dia pun berharap Pemilu 2024 bisa lebih baik ketimbang 2019 lalu. Terlebih, Polri menjamin pengamanan tahapan penyelenggaraan pemilu dan bersifat menyeluruh.

"Tentunya yang jadi harapan kita Pemilu 2024 menjadi pemilu yang lebih baik dibanding pemilu sebelumnya," ujar Listyo Sigit.

3. Poin nota kesepahaman KPU dan Polri

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Adapun poin yang menjadi perhatian bersama antara KPU dan Polri di antaranya:

1. Pertukaran data dan informasi

Polri menyusun Indeks Potensi Kerawanan Pemilu 2024 menggunakan indikator kamtibmas yang dapat dimanfaatkan oleh KPU RI.

2. Bantuan pengamanan

Polri melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan sebagai antisipasi keamanan pada setiap tahapan pemilu.

Polri juga akan melakukan Operasi Mantab Brata untuk Pemilu 2024 dan Operasi Mantab Praja untuk Pilkada Serentak 2024.

3. Penegakan hukum

Polri mengantisipasi kampanye hitam, hoaks, dan politik uang.

4. Perumusan aturan teknis

KPU RI dapat meminta masukan dan pertimbangan Polri saat menyusun peraturan teknis Pilkada 2024 guna mengurangi kemungkinan multitafsir yang menimbulkan kegaduhan di lapangan.

5. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan SDM

Polri dapat dilibatkan sebagai narasumber untuk edukasi pemilu berkualitas.

6. Pemanfaatan sarana dan prasarana Polri

Sarana dan prasarana Polri dapat digunakan untuk pengamanan dan distribusi logistik ke daerah yang sulit dijangkau.