Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyinggung Kartu Tanda Penduduk (KTP) Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat membicarakan soal operasi yustisi untuk mendata para pendatang yang masuk usai lebaran.
“DKI pernah loh punya gubernur yang KTP-nya bukan DKI. Pak Jokowi itu dari Solo, KTP-nya Solo boleh jadi calon gubernur di Jakarta? Boleh,” katanya di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6).
“Sama seperti sekarang. Siapa pun boleh jadi calon bupati calon walikota di mana pun ya boleh, itu prinsip bahwa memang Indonesia itu memiliki kesetaraan, hanya masalah catatan kependudukan. Semuanya adalah warga negara Indonesia yang punya hak yang sama yang punya kesempatan yang sama,” sambung dia.
Apakah karena itu, Anies lantas memberhentikan operasi yustisi?