Sinyal Prabowo Subianto untuk Jenderal Listyo

Prabowo mengatakan, tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Mereka diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik dan senjata.

“Kekuasaan ini sangat besar, rakyat yang mempercayakan kepercayaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala,” kata Prabowo.

“Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata,” lanjutnya.

Oleh karena itu, rakyat mengharapkan pengabdian tentara dan polisi yang setinggi-tingginya.

“Diberi kekuasaan ke saudara, artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut, begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada bangsa dan rakyat,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, bintang yang ada dipundak para perwira tinggi TNI-Polri itu adalah penghormatan dari rakyat. Sebagai tanda, rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada TNI-Polri.

“Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara,” kata Prabowo.

“Pangkat yang diberikan ke saudara-saudara, artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu. Kalau saudara-saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan,” lanjutnya.

Indonesia Police Watch memaknai pernyataan Prabowo Subianto adalah sinyal kepada institusi Polri. Namun, pernyataan itu masih dinilai sopan untuk mengkritik Korps Bhayangkara di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Satu sinyal kepada institusi Polri, bukan kepada TNI. Tetapi Pak Prabowo masih sopan bahwa negara gagal itu dia menggunakan pendekatan teori apabila polisi dan tentaranya gagal,” kata Ketua IPW, Sugeng Imam Santoso kepada IDN Times.

Sugeng mencontohkan, negara-negara di Amerika Selatan termasuk Asia yang jauh dari demokrasi. Mereka menggunakan kekuatan senjata sebagai kekuatan utama bertindak otoriter.

Hal itu, salah satu parameter negara gagal dalam urusan demokrasi. Selain itu, negara disebut gagal apabila aparat penegak hukumnya melakukan korupsi yang masif, sistematis, dan terstruktur.

“Contohnya itu kemarin Filipina, zaman Duterte itu banyak diganti. Kemudian juga ada di Georgia mengganti 300 ribu anggota polisinya sekaligus untuk melakukan reformasi kepolisian,” ujar Sugeng.

Kritik Prabowo dinilai tepat karena didukung dengan hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan Polri memiliki citra positif yang rendah, yakni 65 persen. Sedangkan TNI memiliki citra positif yang tinggi, yakni 90 persen.

“Saya mau bilang, Pak Prabowo sebenarnya sedang mengkritik polisi. Nah ini satu sinyal yang harus didengar, satu sinyal yang harus dianalisis oleh institusi Polri dan seluruh personel, pimpinan Polri untuk meningkatkan citra Polri,” kata Sugeng.

Dalam Asta Cita Prabowo Subianto, TNI-Polri telah mengerjakan dua program strategis soal markoba dan pemberantasan judi online.

“Tetapi terkait korupsi, Polri ini kedodoran dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Padahal kortas tipikor sudah dibentuk. Jadi saya mendorong pernyataan Pak Prabowo ini bisa menjadi satu pendorong semangat buat para pimpinan Polri untuk meningkatkan kinerjanya,” kata dia.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memiliki pandangan yang berbeda. Komisioner Kompolnas, Choirul Anam mengatakan, pernyataan Prabowo adalah harapan besarnya terhadap TNI-Polri untuk bisa menjalankan tugas masing-masing secara profesional.

“Polisi melakukan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang, begitu pula dengan TNI, ya, melaksanakan tugasnya yang diberikan oleh undang-undang juga secara maksimal dan profesional,” kata Anam kepada IDN Times.

Terkait Polri, pernyataan Prabowo dimaknai Kompolnas sebagai dukungan terhadap kepolisian agar semakin profesional dan cepat beradaptasi dengan perkembangan kejahatan.

“Misalnya banyak kejahatan yang dilakukan online. Misalnya, ya, penguatan di sektor itu harus menjadi prioritas. Oleh karenanya, kami memaknai bahwa pidato tersebut adalah pidato yang sekaligus memberikan dukungan kepada kepolisian agar polisi semakin lama semakin baik dan semakin profesional,” ujar Anam.

Catatan IDN Times, terdapat lima kasus kekerasan yang diduga melibatkan kekerasan aparat TNI-Polri. Mulai dari kasus Afif Maulana, penembakan siswa SMK di Semarang, penemuan mayat tujuh remaja di Kali Bekasi, penembakan bos rental mobil di Tangerang oleh personel TNI AL, dan kasus penyerangan warga Deli Serdang oleh tentara.  

Di kepemimpinan Jenderal Listyo, penggunaan senjata api oleh polisi pun sempat disorot. Mulai dari pembubaran tawuran, demo yang menewaskan siswa, hingga warga sipil.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, mengatakan, penggunaan kekuatan aparat kepolisian itu sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

Sayangnya, aparat yang dikerahkan dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat terkesan tidak mendapatkan bekal pelatihan dalam menangani dan menghadapi massa baik pembubaran tawuran atau demonstran.

“Pencegahan maksimal itu melumpuhkan bukan mematikan makannya aparat yang diterjunkan perlu dipertanyakan, sudah memadai atau tidak terkait pengetahuan ukuran penindakan,” kata Anggara kepada IDN Times, Rabu (4/12/2024).

Ia melihat, selama ini polisi yang dipasang di barisan paling depan dalam pembubaran massa tawuran dan demonstran adalah polisi-polisi muda yang tak cukup bekal pelatihan.

“Ini sudah ada regulasi, peraturan ada tapi gak dijalankan secara proper. Bagaimana menghadapi demonstrasi, tawuran sehingga penggunaan kekuatan yang berlebihan bisa dihindari,” ujar dia.