Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Didorong Segera Beroperasi

Pahala mengungkapkan, aplikasi SIPD masih memiliki sejumlah kendala. Salah satu kendalanya adalah biaya yang besar.

Pahala menyebut, biaya besar ini diperlukan agar aplikasi SIPD bisa segera digunakan.

"Kita butuh Rp250 miliar kalau mau jadi cepat tahun ini," ujar Pahala.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo beberapa waktu lalu sempat menyinggung penggunaan dana stunting yang belum tepat sasaran. Pemerintah daerah dinilai kerap menggunakan dana stunting dengan semaunya.

Polemik penggunaan dana itu semakin buruk karena pemerintah pusat tidak bisa memaksimalkan kontrol di daerah. Hasilnya, penggunaan uang untuk menyelesaikan masalah stunting selalu tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Pusat tuh enggak berdaya ngontrolnya. Jadi duitnya dikasih ya terserah daerah mau dipakai buat apa," ujar Pahala.

Pahala yakin contoh permasalahan itu bisa teratasi ketika SIPD mulai beroperasi. Sistem itu nantinya mewajibkan pemerintah daerah untuk memakai dana sesuai dengan penggunaannya.

Sebagai contoh, stranas PK menyebut pernah menemukan adanya pemerintah daerah menggunakan dana penanganan stunting untuk membeli mobil. Kejadian itu dipastikan tidak terulang apabila SIPD mulai berjalan.

"Kan ada duit stunting buat beli Innova, itu dikunci. Enggak bisa (lagi) dia (pemerintah daerah) nganggarin itu, yang ada (dipakai) buat (membeli) makanan (ibu hamil)," ujar Pahala.