PB PMII Nilai Dasco Ideal Jadi Wapres Gantikan Gibran, Ini Alasannya
PB PMII menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki ketegasan, integritas, dan komunikasi politik untuk menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Pengisian jabatan Wakil Presiden dinilai perlu segera dilakukan melalui mekanisme konstitusional agar tidak memunculkan ketidakpastian dan spekulasi politik.
PB PMII meminta kader, generasi muda, dan mahasiswa mengawal proses secara kritis, damai, transparan, dan bertanggung jawab.
Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menilai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai sosok ideal untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Wakil Ketua DPR RI itu dinilai memiliki ketegasan, integritas, dan kemampuan komunikasi politik untuk menjaga stabilitas nasional.
Sekretaris Jenderal PB PMII, Ahmad Syahrul Fadhil alias Ruli mengatakan, pengisian jabatan wapres harus segera dilakukan melalui mekanisme konstitusional. Menurutnya, kekosongan jabatan tersebut tidak boleh berlarut-larut, karena berpotensi memunculkan ketidakpastian dan spekulasi politik.
"Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan. Rakyat membutuhkan kepastian dan kepemimpinan yang bekerja untuk mereka. Karena itu, pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan dengan cepat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bangsa," kata Ruli.
1. PB PMII sebut Dasco punya kriteria ideal jadi wapres
Sekretaris Jenderal PB PMII, Ahmad Syahrul Fadhil (Dok. PB PMII) Ruli mengatakan, figur pengganti Gibran harus memiliki sejumlah kriteria, di antaranya tegas dalam bersikap, berani berkata jujur kepada publik maupun Presiden, serta mampu menjaga stabilitas politik nasional.
Menurutnya, stabilitas politik bukan sekadar persoalan keamanan, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Stabilitas menjadi prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga keberlanjutan program pemerintah.
Selain itu, kata Ruli, Indonesia sebagai negara majemuk membutuhkan pemimpin yang mampu merangkul berbagai elemen bangsa, mulai dari perbedaan suku, agama, budaya, hingga pandangan politik.
"Dari seluruh kriteria yang kami sampaikan, yaitu tegas, jujur, dan mampu merekatkan bangsa, kami menilai sosok yang paling cocok untuk mengisi jabatan Wakil Presiden adalah Prof Sufmi Dasco Ahmad. Beliau tegas dalam bersikap, memiliki pengalaman panjang di parlemen, dan terbukti mampu membangun komunikasi lintas partai serta merangkul berbagai elemen bangsa," ujar dia.
Ruli meyakini, pengalaman Dasco dalam komunikasi politik dapat menjadi modal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjaga stabilitas nasional, sekaligus memastikan program pemerintah berjalan efektif.
2. PB PMII minta kader kawal proses pengisian wapres
Infografis Pengunduran Diri Wapres Gibran. (IDN Times/Anjani Asra) Senada dengan Ruli, Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro atau Cokro, mengatakan sikap organisasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa. Menurutnya, PMII sebagai organisasi kader mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi terkait arah kepemimpinan nasional.
"PMII lahir dan tumbuh bersama perjalanan bangsa ini. Dalam situasi seperti sekarang, kami tidak boleh diam. Kami ingin memastikan kursi Wakil Presiden diisi oleh sosok yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga berintegritas, jujur, dan mampu menjaga persatuan. Itulah alasan kami menyampaikan aspirasi ini secara terbuka," ujar Cokro.
Cokro juga meminta seluruh kader PMII di berbagai daerah ikut menjaga situasi tetap kondusif, selama proses pengisian jabatan Wapres berlangsung.
"Kepada seluruh kader PMII di penjuru tanah air, mari kawal proses ini dengan kepala dingin, tetap kritis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi persatuan bangsa harus tetap di atas segalanya," tuturnya.
3. PB PMII ingatkan pengisian wapres harus sesuai konstitusi
Dasco saat dampingi mantan Wapres Gibran di istana Negara (Dok. Istimewa) Ruli menegaskan, generasi muda dan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pengisian jabatan Wapres. Mereka harus ikut mengawal proses tersebut agar berlangsung transparan dan akuntabel.
Meski demikian, ia menekankan, penentuan pengganti wapres tetap menjadi kewenangan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. PB PMII menyatakan menghormati seluruh tahapan konstitusional yang berlaku.
Atas dasar itu, PB PMII menyampaikan empat seruan terkait pengisian jabatan wapres. Pertama, meminta Presiden dan MPR segera memproses pengisian jabatan wapres sesuai ketentuan konstitusi. Kedua, mengajak seluruh partai politik dan elemen bangsa mengedepankan kepentingan rakyat serta menjaga stabilitas politik.
Ketiga, mengajak generasi muda dan mahasiswa mengawal proses tersebut secara kritis, damai, dan bertanggung jawab. Keempat, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
PB PMII berharap proses pengisian jabatan Wapres tidak menimbulkan kegaduhan politik, tetapi justru menjadi momentum memperkuat persatuan dan memastikan pemerintahan berjalan efektif untuk kepentingan rakyat.
