SMRC: Warga Ingin Pemilu 2024, Tolak Jabatan Presiden Jokowi 3 Periode

18 Mar 2022, 11:47 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Ibu Iriana Jokowi. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta, IDN Times - Berdasarkan hasil survei SMRC mengungkap, mayoritas warga Indonesia menginginkan Pemilu 2024 tetap berlangsung, dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjadi tiga periode.

Pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, mengatakan menurut hasil survei nasional, warga tetap ingin ada pergantian kepemimpinan pada Pilpres 2024 meski pandemik COVID-19 belum berakhir.

“Hasil survei nasional menunjukkan warga pada umumnya ingin pemilu tetap dilaksanakan 2024 meski COVID-19 belum berakhir, dan mayoritas warga menginginkan masa jabatan presiden maksimal 2 periode,” kata Saiful dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).

1. Sebanyak 84 persen responden survei tak ingin Jokowi 3 periode

Hasil survei SMRC (Dok. SMRC)

SMRC melakukan survei nasional pada September 2021 dengan jumlah responden sebanyak 981 orang. Dari survei itu, sebanyak 84 persen responden tidak ingin masa jabatan Presiden Jokowi bertambah.

“Mayoritas warga, 84 persen menilai bahwa ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali harus dipertahankan. Hanya 12 persen yang menilai ketentuan tersebut harus diubah,” ujar Saiful.

2. Responden tak ingin pemilu diundur

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Menurut survei SMRC, ada 82,5 persen responden yang menolak pemilu ditunda ke 2027. Mayoritas responden tetap memilih dilakukannya pemilu pada 2024 meski pandemik COVID-19 belum selesai.

“Hanya 13,2 persen yang memilih Pemilu 2024 diundur. Mayoritas warga, 82,5 persen ingin pemilu mendatang tetap dilaksanakan di 2024,” tutur Saiful.

3. Minta Menko Luhut buka big data 110 juta orang tolak Pemilu 2024

Ilustrasi surat suara (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Lebih lanjut, Saiful meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membuka big data 110 juta pengguna medsos, yang diklaim mendukung penundaan Pemilu 2024.

Menurut Saiful, klaim tersebut tak berdasar karena belum bisa dibuktikan.

“Itu klaim politisi kita dan juga pejabat publik. Kita ingin sebenarnya mendengar lebih detail terutama dari pernyataan Pak Luhut, terutama dari mana angka 110 juta itu diperoleh,” tuturnya.

4. Luhut belum buka suara

IDN Times/Hana Adi Perdana

Sejauh ini, Luhut belum bersedia buka suara mengenai big data berisi klaim warga menolak terselenggaranya Pemilu 2024 tersebut. Dia juga enggan transparan dari mana data tersebut berasal.

“Untuk apa dibuka? Ya pasti ada lah (sumber datanya). Masak (saya) bohon,” ujarnya ketika ditemui wartawan beberapa waktu lalu.