Jakarta, IDN Times - Belum selesai soal nasib guru honorer dibawah pemerintahan Jokowi-JK, calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin angkat bicara. Menurutnya isu tersebut kembali kepermukaan setelah sebelumnya sudah mereda.
“Nantilah itu akan kita bicarakan, lah kan kemarin sudah diangkat semua, sudah habis sebenarnya, tapi kemudian muncul lagi,” kata Ma’ruf Amin di kediamannya Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Selasa (6/11).
Mantan Rais Aam PBNU itu mengatakan, nasib guru honorer perlu perhatian yang serius dan perlunya langkah-langkah baru untuk menjamin kesejahteraan guru.
“Sehingga perlu ada langkah-langkah baru itu,” ujar Ma’ruf setelah menerima deklarasi kiai se-Jakarta Barat.
Mengenai gaji, guru honorer hanya digaji 200 ribu perbulan. Salah satunya wilayah Garut, pemerintah hanya mampu memberi gaji guru honorer sebesar Rp200 ribu per bulan. Angka itu masih jauh dari standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Garut sebesar Rp1,6 juta.
"Memang Rp200 ribu tidak cukup, tapi itu kemampuan uang APBD kami," kata Bupati Garut Rudy Gunawan di sela-sela aksi massa guru honorer di Gedung DPRD Garut, Selasa (18/9).
Pemerintah Kabupaten Garut hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk mengupah guru honorer di Garut.
Anggaran yang diberikan Pemkab Garut untuk guru itu lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan Rp100 ribu per bulan.
"Rp200 ribu hanya tahun ini, dulu sebelumnya Rp100 ribu," kata Rudy.
Dana yang diberikan kepada guru honorer itu sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada guru.
Rudy mengakui keberadaan guru honorer memiliki peran penting dalam membangun pendidikan anak bangsa di Garut. "Jadi pengakuan resmi bapak ini bukan ilegal," katanya.