Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan pembahasan mengenai bantuan sosial tunai (BST) di DKI Jakarta akan dibicarakan dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Anggaran terkait BST rencananya akan dibahas, namun mungkin tidak akan sebanyak dan semasif yang lalu.
"Nanti kita lihat lah bagaimana keadaan keuangan kita," kata dia kepada awak media, Senin (13/9/2021).
BST di DKI Jakarta selama ini memang berasal dari dua sumber, yakni pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Maka dari itu, kata Iman, untuk mengadakan BST dari DKI harus ada cadangan keuangan.
"Tapi sejauh ini kita belum melakukan pembahasan. Lebih tepatnya tanya sama dinas terkait," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI dari fraksi Demokrat Mujiyono, menyebut BST untuk warga Ibu kota tak lagi disalurkan. Dia mendapat informasi ini dari Kepala Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Edi Sumantri.
"BST enggak ada. BST itu kebijakan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat ada, kita ngikutin," ujarnya, Jumat (10/9/2021).
Menurut Mujiyono, BST diberikan saat daerah melakukan PPKM level 4, sementara DKI saat ini sudah berada di level 3. Penghapusan BST kata dia wajar karena keadaan sudah dilonggarkan.
"BST itu bukan suatu kewajiban penuh kalau tidak dalam kondisi darurat benar," ujarnya.
Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait kelanjutan BST senilai Rp300 ribu untuk warga Jakarta.
"Kami menunggu keputusan pusat. Terkat pemberian BST nanti biar itu menjadi domain pemerintah pusat. Kami menunggu kebijakan pemerintah pusat," ujarnya Jumat malam, dikutip melalui ANTARA.