Soal Kenaikan BBM, Mahasiswa Sebut Jokowi Tidak Belajar dari SBY

27 Mar 2018, 14:33 WIB

faktariau.com

Jakarta, IDN Times- Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nasionalis mengecam keras kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa mengabarkan kepada publik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Koordinator Pusat BEM Nasionalis Riyan Hidayat yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan memicu peningkatan harga di sektor lain.

"Kita menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikan BBM secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. BBM ini kan sangat bersentuhan langsung dengan banyak hajat hidup masyarakat. Dampaknya akan ada kenaikan harga, khususnya bahan sembako. Akan sangat terasa guncangannya di bawah," katanya kepada IDN Times, Selasa (27/3)

1. Pemerintah tidak ingin menimbulkan kegaduhan publik, benarkah?

Default Image IDN

Menurut mahasiswa yang menempuh studinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, faktor yang menyebabkan pemerintah seolah menutupi kebijakan ini adalah karena tidak ingin menimbulkan kegaduhan publik.

"Kami berprasangka baik, mungkin pemerintah tidak mau buat rakyat cemas. Tapikan dengan begini rakyat bukan sekedar cemas tapi juga panik dan bingung dibuatnya," papar Riyan.

2. Jokowi diminta berkaca dari pemerintah sebelumnya

Default Image IDN

Isu mengenai kenaikan harga atau pencabutan subsidi BBM sebenarnya bukan hal baru. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah tidak belajar dari pemeritahan sebelumnya yang selalu mengumumkan rencana kenaikan harga BBM.

"Seingat saya dulu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengumumkan terlebih dulu sebelum menaikkan harga. Jadi seenggaknya rakyat juga sudah bisa antisipasi," sambungnya.

3. Ribuan mahasiswa siap ambil tindakan

Default Image IDN

Menanggapi polemik kenaikan harga BBM, mahasiswa Ilmu Politik ini meminta Jokowi beserta jajaran untuk kembali mempertimbangkan rencana kenaikan harga.

Jika pemerintah tidak memberikan kejelasakan kepada publik, Riyan bersama ribuan mahasiswa lainnya akan menjadi garda terdepan untuk untuk 'menjegal' Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

"Kita terus melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen, mahasiswa, Ormas dan lain sebagainya. Supaya gerakan untuk menyuarakan kritik ini bisa masif. Kalau masih tidak ada perubahan ya kita segera ganti presiden. Ini kan sudah memasuki tahun politik, puncaknya nanti pilpres 2019. Kalau kebijakannya tetap seperti ini ya presiden kita akan segera berganti," tutup Riyan.

Seperti diketahui, per 24 Maret 2018 Pertamina menaikkan harga Pertalite sebesar Rp200 per liter. Sebelumnya harga Pertalite Rp7.600 per liter, dan sejak 24 Maret naik menjadi Rp 7.800 per liter.

Sejak Januari 2018 Pertamina telah menaikkan harga Pertalite sebanyak dua kali. Pada 20 Januari 2018, Pertamina menaikkan harga Pertalite sebesar Rp100 per liter menjadi Rp 7.600 per liter.