Soal Lingkungan Hidup, Jokowi Sedikit Lebih Baik dari Prabowo

Joko Widodo (Jokowi) akan melangkah ke panggung debat berbekal catatan selama empat tahun. Namun, Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya tidak yakin catatan itu kokoh untuk dijadikan perisai melawan serangan Prabowo Subianto. Walau, menurut Teguh, Jokowi masih lebih baik dibandingkan Prabowo.

"Di level kebijakan banyak terobosan termasuk soal perlindungan gambut dengan adanya Peraturan Presiden atau Perpres soal gambut. Tapi yang kurang adalah political leadership (kepemimpinan politik)," kata Teguh kepada IDN Times. "Tak jarang menteri-menteri komitmennya saling kontroversi. Menterinya sendiri tidak konsisten."

Bentuk tidak selarasnya instruksi Jokowi dengan para pembantu di kabinet dalam hal lingkungan hidup tampak dari kasus Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Jokowi sudah menandatangani Inpres No.8 Tahun 2018 tentang moratorium izin perkebunan sawit.

Tapi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mengizinkan pelepasan area hutan produksi seluas lebih dari 9.000 hektar jadi kebun sawit. Pihak yang diuntungkan adalah PT Hardaya Inti Plantation yang sedang bermasalah dengan hukum.

Untuk mengetahui seberapa serius masing-masing capres-cawapres dalam memandang masalah lingkungan hidup, Madani Berkelanjutan melakukan telaah visi-misi keduanya yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari telaah dokumen itu, Tegus menjelaskan, Madani Berkelanjutan menemukan sebanyak 20 persen isi visi-misi pasangan nomor urut satu adalah tentang lingkungan hidup. Sementara itu, hanya 17,6 persen visi-misi pasangan nomor urut dua yang menyinggung soal ini.

Jokowi-Ma'ruf Amin paling banyak menyebutkan soal pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan, energi terbarukan, serta penegakan hukum. Sedangkan penantangnya paling banyak menyinggung pengelolaan hutan berkelanjutan, ketimpangan penguasaan lahan, dan penegakan hukum.

"Tapi Prabowo-Sandi tidak menyebutkan sama sekali soal perlindungan masyarakat adat," jelas Teguh. Secara umum, sebenarnya keduanya tetap mengunggulkan soal ekonomi dengan memberikannya porsi yang jauh lebih banyak.

Tak hanya Madani Berkelanjutan, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) pun melakukan telaah sendiri. Dirangkum dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2019, Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis Khalisah Khalid menilai hasilnya adalah "paslon nomor satu sedikit lebih baik dari nomor dua".

Hanya saja, masih banyak kontradiksi dan ambiguitas dalam beberapa hal. Khalisah menyebutkan soal pariwisata dan investasi sebagai contoh. Menurut WALHI, "menaruh investasi sebagai pilarnya" berarti cenderung "membiarkan privatisasi melaju mulus" di mana ini berakibat pada "peningkatan pencemaran dan sampah". "Hal ini bisa kita pelajari dari kondisi Bali," tulis WALHI.

Sedangkan dalam visi-misi Prabowo-Sandi disebutkan soal program aksi mendorong pertambangan ramah lingkungan. Khalisah menilai ini adalah "mitos". Ia menegaskan,"Kami sendiri sebetulnya tak percaya ada pertambangan ramah lingkungan. Jadi itu mitos. Itu salah satu yang kami nilai berbahaya."

Teguh juga dibuat heran. "Apa maksudnya 'pertambangan ramah lingkungan'? Tambang emas dan mineral itu gak ramah lingkungan," kata dia. Khalisah menambahkan,"Karakter industri ekstraksi ini pasti pertama dia akan membongkar alam. Ketika sudah dibongkar, pemulihannya akan sulit dan biaya pemulihan juga akan sangat mahal."