Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, TKN Prabowo Beri Istilah Jawa

19 Nov 2023, 10:10 WIB

Ketua Dewan Pengarah Relawan Jagat Prabowo, Nusron Wahid (IDN Times / Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, buka suara terkait pakta integritas pejabat daerah yang berisi kesiapannya mencari dukungan suara untuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari ke belakang muncul pakta integritas yang diduga ditandatangani Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban, terkait dukungan untuk capres-cawapres nomor urut tiga itu.

"Kalau kata orang Jawa, ini becik ketitik, olo ketoro (benar pasti kelihatan benar, jelek kelihatan siapa yang melakukan)," ujar Nusron, dikutip pada Minggu (19/11/2023).

1. Nusron beri sindiran

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. (IDN Times/Irfan F)

Dalam kesempatan itu, Nusron kemudian menyindir pihak tertentu yang selama ini menuduh ada aparat tidak netral. Menurutnya, kebenaran akan terlihat suatu saat nanti.

Nusron kemudian menyinggung bukan hanya Pj Bupati Sorong saja yang berusaha mengumpulkan suara untuk pemenangan Ganjar-Mahfud.

"Kan ternyata tidak hanya di Sorong saja, di Boyolali [juga]," kata dia.

2. TKN sebut ada 10 temuan

Nusron Wahid ditunjuk jadi perwakilan Golkar dalam tim kampanye nasional Prabowo Subianto. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Lebih lanjut, Nusron mengaku, pihaknya menemukan ada 10 pj kepala daerah berusaha mengumpulkan suara untuk calon tertentu.

"Kita temukan ada di 10 titik yang sudah kita temukan. Ada juga di Jawa Tengah. Untuk di Kudus penggunaan misal, ada kami dapat laporan penggunaan sosialisasi dana cukai, juga digunakan untuk kampanye, juga ada. Kemudian di Pati juga ada, dari daerah-daerah lain juga ada," beber dia.

3. Dorong Mendagri dan Presiden lakukan evaluasi

Presiden Jokowi kunjungi Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023) (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Nusron kemudian mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mengevaluasi kinerja Pj Kepala Daerah.

"Supaya dilihat bagaimana kinerjanya dan kalau ada pelanggaran, ya kami sudah laporkan kepada Bawaslu, kepada Kapolri juga sudah dilaporkan waktu teman-teman Komisi III kemarin membahas untuk itu," imbuhnya.