Soal Penolakan Jabatan 3 Periode, Faldo: Cerita Itu Bisa Saja Dikarang

28 Okt 2023, 21:54 WIB

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Faldo Maldini, dalam diskusi MillennialsMemilih by IDN Times. (IDN Times/Panji Galih Aksoro)

Jakarta, IDN Times - Istana akhirnya ikut bersuara terkait kembali munculnya wacana penambahan periode jabatan presiden menjadi tiga periode. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, mengaku heran isu lama tersebut kembali diungkit oleh pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, cerita soal PDI Perjuangan (PDIP) menolak permintaan wacana tiga periode tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. "Cerita tolak permintaan tiga periode bisa dikarang-karang," ujar Faldo melalui keterangan tertulis dan dikutip pada Sabtu (28/10/2023).

Ia menambahkan yang ia dengar justru ada dugaan ketegangan di internal PDIP. Maka, pernyataan di antara para elitenya berbeda antara satu dengan yang lain.

"Aneh juga isu begini diungkit lagi. Kan sudah basi," tutur dia lagi.

Ia melihat kini ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Tetapi, ada juga yang menghormati pilihan presiden atau keluarga Jokowi.

"Perang dua kelompok ini terlihat semakin terbuka," katanya.

1. Istana yakin Jokowi tidak baper mengenai politik

Presiden Jokowi bersama dengan Istrinya Ibu Iriana (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Lebih lanjut, menurut Faldo, Jokowi tidak pernah baper mengenai politik. Bahkan, seterunya di Pemilu 2024, kata Faldo, ikut dirangkul. Seteru yang dimaksud oleh Faldo adalah Prabowo Subianto yang kini ikut masuk ke dalam kabinet.

"Apalagi dituduhkan isu yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata pria yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

2. Menteri Bahlil malah membenarkan ia dulu menyebar isu penundaan Pemilu 2024

Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia didampingi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani di Djakarta Theater. (IDN Times/Santi Dewi)

Di saat Istana membantah ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk menambah masa jabatan, salah satu menterinya justru membenarkan isu penundaan Pemilu 2024 memang sengaja disebarkan. Menteri yang dimaksud adalah Bahlil Lahadalia.

Tetapi, Bahlil berdalih ia hanya menyampaikan aspirasi dari para pengusaha. Selain itu, tidak ada siapapun yang menyuruhnya untuk menyebarluaskan wacana penundaan Pemilu 2024.

"Saya ketika itu menjadi penanggap di hasil survei Burhanuddin Muhtadi. Yang mana waktu itu dunia usaha menyarankan kalau bisa pemilunya ditunda, waktu itu. Tapi, saya katakan harus ada aturannya. Silakan aspirasi itu diserahkan kepada parlemen dan hukum. Apakah memungkinkan atau tidak," ujarnya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu (28/10/2023).

Ia juga membantah ada pihak lain yang menyuruhnya untuk menggaungkan isu penundaan pemilu 2024. Menurutnya, ia hanya meneruskan aspirasi dari kalangan pengusaha.

"Jadi, jangan dipelintir-pelintir aja. Jangan suka dibawa-bawa ke hal lain. Kalau arahnya lurus ya jangan dibawa ke kiri dan kanan," tutur dia.

Pernyataan itu disampaikan oleh Bahlil untuk membantah kalimat dari beberapa politisi PDI Perjuangan. Terakhir, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membenarkan Jokowi dulu meminta agar parpol tempatnya bernaung mendukung ide wacana penambahan masa jabataan presiden menjadi tiga periode. Lantaran PDIP menolak, Jokowi pun disebut kesal ke sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri.

3. Sekjen PDIP singgung wacana jabatan periode permintaan 'Pak Lurah'

Diskusi peluncuran Buku "Suara Kebangsaan" dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman)

Sementara, pada Jumat kemarin, Hasto turut menyinggung wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah permintaan dari 'Pak Lurah.' Ia tidak menyebut siapa yang dimaksud 'Pak Lurah' tersebut.

"Saya sedang nyekar di makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita dari salah satu menteri mengatakan berdasarkan bigdata-nya, itu ada cukup banyak mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode. Sebelumnya, saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan isu tersebut, saat itu dikatakan permintaan Pak Lurah," ujar Hasto di Jakarta Pusat.

Namun, PDIP menolak ide tersebut. Hasto mengklaim PDIP merupakan parpol yang ingin membangun demokrais yang sehat dan taat pada konstitusi.

"Maka PDIP bersama rakyat memilih tegak lurus kepada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDI Perjuangan. Jadi, berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa dikroscek, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta rakyat Indonesia, bahwa permintaan itu memang ada," katanya memberikan penjelasan.

Selama ini kode 'Pak Lurah' kerap digunakan oleh politisi untuk menggambarkan sosok Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku akhirnya tahu bahwa sosok Pak Lurah yang kerap digunakan sebagai kode merujuk ke dirinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di pidato tahunan kenegaraan di DPR pada Agustus 2023.