Datangi KSP, Nakes Curhat soal Status Non-ASN
KSP) menerima sejumlah perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN Indonesia) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (22/9). (dok. Kantor Staf Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejumlah perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN Indonesia) diterima langsung oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, hari ini, Kamis (22/9/2022).
Para tenaga kesehatan (nakes) ini menyampaikan aspirasi mereka terkait pengangkatan status honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga: Demo Hujan-hujanan, Nakes Honorer Iri Lihat Pegawai BUMN Bergaji Gede
1. Sebesar 70 persen nakes di Indonesia masih non-ASN
Ilustrasi tenaga kesehatan (ANTARA FOTO/Fauzan)Ketua FKHN Indonesia, Sefri Latifan mengatakan sebanyak 70 persen nakes di Indonesia masih tercatat berstatus non-ASN. Ini artinya upaya penanganan COVID-19 di Indonesia sebagian besar adalah karena jasa besar tenaga nakes non-ASN.
“Dua hingga tiga tahun belakangan ini menjadi tahun berat bagi kami sebagai tenaga nakes. Tidak sedikit teman-teman nakes ini kehilangan anggota keluarganya. Semoga ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kami menjadi tenaga ASN,” kata Sefri, dalam keterangan Kantor Staf Presiden RI yang diterima IDN Times.
Baca Juga: Temui Perwakilan Pendemo, Istana Buka Peluang Nakes Honorer Jadi ASN
2. Pemerintah diminta buat PP khusus
ilustrasi tenaga kesehatan. (ANTARA FOTO/Fauzan)Editor’s picks
Safri menuntut di mana pemerintah harus membuatkan PP khusus yang mengatur nakes dan non nakes yang bekerja di faskes dan terkait statusnya.
“Poin tuntutan kami adalah pemerintah membuatkan PP khusus yang mengatur nakes dan non-nakes yang bekerja di faskes dan yang statusnya masih non-ASN, agar mendapatkan prioritas dalam rekrutmen ASN yang dibuka oleh Kemen-PANRB,” imbuhnya.
Menerima audiensi ini, Tenaga Ahli KSP Ngatoilah dan Yusuf Hakim Gumilang mengatakan bahwa pemerintah sangat terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat, tidak terkecuali para nakes. KSP pun akan meneruskan pesan ini kepada Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Joko Widodo langsung.
“Terima kasih atas kedatangan para nakes di Kantor Staf Presiden dan pemerintah tentu sangat berterima kasih kepada para nakes yang telah bekerja menangani pandemi di Indonesia. Apa yang telah disampaikan akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan,” kata Tenaga Ahli KSP, Ngatoilah.
Baca Juga: Dikirimkan ke Jokowi, Ini 5 Poin Tuntutan Nakes Honorer di Jabar
3. Suara nakes akan disampaikan di ratas dengan Jokowi
KSP menerima sejumlah perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN Indonesia) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (22/9). (dok. Kantor Staf Presiden)Selain itu, masukan dari para nakes juga akan disuarakan dalam rapat terbatas terkait manajemen aparatur sipil negara bersama Presiden Joko Widodo.
Sebelum 11 perwakilan FKHN ini diterima oleh KSP, sekitar 1.010 nakes dan non-nakes honorer dari 19 provinsi se-Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini.
Pemerintah menyatakan komitmen untuk mempercepat dan memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan, sehingga penanganan tenaga non-ASN ini bisa segera dituntaskan. KSP mengatakan pemerintah akan selalu berusaha untuk mendengar.
"Pintu KSP akan selalu terbuka menerima kehadiran masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya, termasuk para nakes. Apalagi salah satu fokus Jokowi adalah terkait dengan SDM. Kesejahteraan nakes tentu menjadi faktor pendukung utama pembentukan SDM berkualitas di Indonesia."
Berita Terkini Lainnya
