Sopir Jaklingko Demo, TransJakarta Minta Maaf ke Warga

30 Jul 2024, 12:41 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Sopir Jaklingko demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024) (dok. Polres Metro Jakarta Pusat)

Intinya sih...

Sopir Jaklingko demo di depan Balai Kota DKI Jakarta
Direktur TransJakarta menambah armada untuk trayek yang ditinggalkan sopir demo, 94 rute Mikrotrans dan 65 rute beroperasi normal
Masyarakat diminta menggunakan rute Jaklingko atau mikrotrans yang masih beroperasi, sopir demo reaksi atas implementasi aturan TransJakarta

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah sopir Jaklingko berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Direktur Operasional dan Keselamatan TransJakarta, Daud Joseph mengatakan, pihaknya menambah armada untuk memastikan tak ada kekosongan di trayek yang ditinggalkan sopir yang demo.

Daud menegaskan, 94 rute Mikrotrans dan 65 rute beroperasi normal. Meski demikian, TransJakarta meminta maaf kepada masyarakat apabila ada sejumlah rute yang tidak beroperasi karena sopirnya berunjuk rasa.

"Sekaligus permohonan maaf kepada pelanggan atas tidak beroperasinya 29 rute layanan Mikrotrans, atas inisiatif operator Mikrotrans," ujar Daud dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).

1. Masyarakat bisa gunakan Jaklingko yang beroperasi

ilustrasi mikrotrans JakLingko (smartcity.jakarta.go.id)

Menurutnya, masyarakat bisa menggunakan rute Jaklingko atau mikrotrans yang masih beroperasi. Operator yang tetap komitmen pada layanan adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau), Koperasi Budi Luhur, dan Koperasi Purimas Jaya.

"TransJakarta sudah melakukan antisipasi dengan menambah armada-armada agar layanan tetap normal. Integrasi layanan Transjakarta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat," ucap dia.

2. Alasan sopir Jaklingko demo

ilustrasi mikrotrans JakLingko (smartcity.jakarta.go.id)

Dalam kesempatan itu Daud menjelaskan, sopir Jaklingko unjuk rasa sebagai reaksi atas implementasi dan penegakan aturan TransJakarta atas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

TransJakarta menduga, ada beberapa operator melakukan pemalsuan dokumen. Hal itu juga sudah ditindak TransJakarta dengan menghentikan operasinya.

"Selain itu, penetapan biaya per kilometer dilakukan secara transparan dan sudah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan," ujar dia.