Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (29/6/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)
Pigai meminta pemerintah, partai politik, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat mencari formula penyelesaian yang lebih menyeluruh. Menurut dia, penyelesaian kasus satu per satu tidak cukup untuk menghentikan kemunculan kasus baru.
“Kalau kita diminta menyelesaikan misalnya Komnas HAM atau Kementerian HAM atau lembaga-lembaga yang diberi kebenaran untuk menyelesaikan masalah Papua secara gradual kasuistik. Tidak akan selesai lagi. Hari ini kita nangani besok muncul lagi,” ujar dia.
Dia mendorong dialog apabila langkah tersebut diperlukan untuk mencapai perdamaian.
“Kalau tidak mampu menciptakan Jakarta tidak menawarkan sesuatu untuk menciptakan perdamaian abadi lebih demokratis ya lakukan dialog untuk menciptakan perdamaian,” kata dia.
Kekerasan terhadap warga sipil kembali menjadi sorotan di Papua pada September 2026. KemenHAM sebelumnya meminta penembakan tiga ASN di Jayawijaya diusut tuntas dan pelakunya dihukum. Komnas HAM juga meminta pemerintah mendorong kebijakan untuk mengurangi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang berdampak pada korban sipil dan pengungsi internal. Terbaru, Koops TNI Habema menyebut sopir asal Toraja Aris Sanda tewas setelah mengalami kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan.