Strategis Tapi Rawan, 12 Pulau Terluar Jadi Perhatian Utama Pemerintah

24 Des 2022, 16:06 WIB

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud

Banda Aceh, IDN Times - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud mengungkapkan, usai mengecek kondisi Pulau Rondo di ujung barat wilayah Indonesia, selanjutnya BNPP akan memantau persiapan peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan pada 2023.

"Yang satu sudah hampir rampung di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat," ujar Restuardy di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).

Selain ke PLBN di Jagoi Babang, pada 2023 BNPP juga mengagendakan ke PLBN di Serasan, Sebatik, lalu ke Yetetkun Provinsi Papua Selatan, dan ke PLBN di Nusa Tenggara Timur.

"Ini yang menjadi rangkaian kunjungan kita nanti di 2023," ujarnya.

Sebelumnya pada Rabu 21 Desember 2022, Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Pengarah BNPP yang juga Menko Polhukam Mahfud MD, beserta Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mendatangi Pulau Rondo, pulau pertama di ujung barat wilayah NKRI. Pulau ini masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Ujung Ba'u, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, yang berbatasan langsung dengan India.

1. Pemerintah beri perhatian khusus untuk 12 pulau terluar yang paling rawan

Pulau Rondo (Dok. BNPP)

Menurut Restuardy, ada 111 pulau yang masuk kategori pulau-pulau kecil terluar di Indonesia, berdasarkan Keppres No.69. Dari jumlah itu, 12 pulau memiliki potensi kerawanan, termasuk Pulau Rondo.

"Pertama karena posisinya yang strategis, ada potensi untuk kegiatan ilegal di sana," kata Restuardy.

Karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap 12 pulau itu dengan menempatkan Satgas Pamputer.

Di Pulau Rondo sendiri, kunjungan BNPP untuk memperbaiki sarana dan prasarana barak, mess, termasuk dermaga.

"Ini yang perlu kita rencanakan ke depan, tapi terkait untuk instalasi air bersih dan perbaikan ini diharapkan Kementerian PUPR yang juga ikut bersama rombongan, bisa merencanakan dan kita masukan dalam program 2023. Untuk listrik Baznas RI yang juga turut dalam rombongan ini, akan menyumbangkan instalasi atau panel surya yang nanti akan menjadi sumber listrik untuk Pamputer Pulau Rondo," papar Restuardy.

2. Satgas Khusus untuk mengecek status pulau-pulau terluar sudah mulai bekerja

Titik kilometer 0 Indonesia di Sabang, Aceh (IDN Times/Sunariyah)

Terkait Pulau Widi yang sebelumnya viral karena masuk situs lelang, Restuardy mengatakan, pemerintah telah membentuk satgas untuk melakukan pengecekan terhadap kasus-kasus yang sama seperti itu.

"Saya kira nanti kita tunggu, satgas sedang menghitung berapa bentuk pulau-pulau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, intinya bahwa tidak ada penjualan pulau. Yang ada adalah bentuk investasi yang ditawarkan, bentuk kerja sama yang ditawarkan kepada pihak investor, itulah yang dilakukan oleh perusahaan investor untuk yang di Widi," ujarnyna.

Adapun soal Satuan Tugas Khusus yang akan dibentuk untuk mengecek status pulau-pulau terluar di Indonesia, Restuardy mengatakan, Satgas Khusus tersebut telah dibentuk, dan sudah mulai bekerja.

"Satgas sudah mulai bekerja," ujarnya singkat terkait hal ini.

3. Mengabadikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di dalam prangko

Peluncuran Prangko Seri PLBN Tahun 2022 ditandai dengan pengiriman kartu pos menggunakan Prangko Seri PLBN oleh Menko Polhukam, Mendagri, serta Pj Gubernur Aceh disaksikan Direktur Utama Pos Indonesia. (Dok. Pos Indonesia)

Sedangkan mengenai wilayah perbatasan di Papua, Restuardy menegaskan, tidak ada masalah serius hingga saat ini, karena personel aparat tetap menjaga perbatasan.

"Kita berharap ke depan tetap aman-aman saja," ucapnya.

Sebelumnya BNPP meluncurkan 3 prangko seri Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Peluncuran dilakukan oleh Menko Polhukam sekaligus Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD, Mendagri yang juga Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al Haytar, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi.

Mahfud mengatakan, peluncuran prangko penting untuk menunjukkan daerah kedaulatan Indonesia. Prangko, lanjutnya, mempunyai fungsi administratif untuk perlindungan.

"Selain itu, dalam prangko ada Zone Improvement Plan (ZIP) code, untuk menandakan wilayah kita dan itu dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kalau terjadi sengketa ZIP code sudah ada,” katanya.