Sudah Keluar Institusi, Komjen Rudy Tak Bisa Jadi Calon Kapolri
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menanggapi sejumlah nama yang mengemuka dalam bursa Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Sejumlah nama diisukan masuk bursa Calon Kapolri, seperti Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko dan Sekjen KKP Komjen Rudy Heriyanto.
Menurut Nasir, nama Komjen Rudy kian menipis sebagai calon Kapolri karena saat ini bertugas di luar institusi Polri.
Komjen Rudy menjabat sebagai Sekjen KKP setelah dilantik Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pada Senin (11/12/2023). Di sisi lain, Komjen Rudy juga bukan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).
"Bahwa ada nama Rudy yang dulu pernah jadi Kapolda Banten, tapi kan dia bukan Akpol. Dan biasa kalau sudah di luar institusi kepolisian nggak mungkin masuk kembali," kata Nasir kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
1. Komjen Rudy tak bisa dibandingkan dengan Tito dulu
Nasir mengatakan, jabatan Komjen Rudy saat ini tidak bisa dibandingkan dengan Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Kepala BNPT sebelum diangkat sebagai Kapolri. Menurut dia, BNPT beririsan dengan tugas-tugas institusi kepolisian.
Karena itu, Nasir tidak yakin Komjen Rudy akan diangkat sebagai Kapolri karena jabatannya saat ini tidak beririsan dengan fungsi kepolisian. Menurut dia, bila ini dipaksakan akan mengganggu sistem yang ada di Korps Bhayangkara.
"Kalau lembaga yang didudukinya itu di luar institusi atau di luar yang beririsan dengan tugas fungsi kepolisian maka rasanya tak mungkin untuk balik ke institusi memimpin kepolisian Republik Indonesia (Polri) karena itu akan mengganggu sistem yang ada di dalam," kata dia.
2. Tak bermaksud ragukan perwira di luar Polri
Lebih jauh, Nasir mengaku bukan meragukan kemampuan para perwira yang kini bertugas di luar kepolisian. Namun, perwira yang bertugas langsung di dalam institusi Korps Bhayangkara diyakininya memiliki kemampuan lebih untuk mencermati dinamika dan perkembangan yang ada di tubuh Kepolisian.
"Dia tidak ada jarak ya dengan situasi yang ada di dalam dibandingkan dengan perwira-perwira tinggi yang berada di luar institusi Kepolisian gitu ya," kata dia.
Kendati, dia mengatakan, pemilihan calon Kapolri ini sangat tergantung dengan Presiden dan DPR RI. Dia mengatakan, Presiden terlebih dulu akan mengajukan kepada DPR siapa nama-nama yang ingin ditunjuk sebagai Kapolri. Selanjutnya, DPR bertugas untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon.
"Tapi kan ini semuanya tergantung kepada Presiden dan juga DPR. Presiden mengusulkan. DPR itu melakukan uji kepatutan dan kelayakan apakah calon yang diajukan oleh Presiden itu layak dan patut untuk menjadi atau memimpin Kepolisian Republik Indonesia," kata dia.
3. Prabowo senang dengan sosok yang pintar dan berkarakter
Di sisi lain, Nasir mengatakan Presiden Prabowo senang dengan sosok-sosok perwira yang pintar, memiliki karakter dan reputasi, karena institusi yang akan dipimpin itu adalah Polri. Adapun, salah satu orang pintar di Kepolisian, mereka yang meraih penghargaan Adhi Makayasa.
Sebab, dia mengatakan, Prabowo ingin Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu harus mampu mendukung astacitanya.
"Karena yang akan dia pimpin itu institusi Kepolisian yang punya kewenangan besar gitu ya. Nah jadi apalagi tadi itu saya katakan bahwa Prabowo berharap agar institusi Kepolisian bisa total mendukung astacitanya gitu ya," kata dia.
