Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kemenkes tidak bisa mengontrol pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah-daerah. Hal itu karena otonomi daerah menyebabkan stok vaksin COVID-19 yang sudah sampai di daerah menjadi milik wilayah tersebut.
"Nah masing-masing daerah kan beda nih behavior-nya, ada yang kerjanya gercep (gerak cepat), ada yang gak," ujarnya dalam acara Forum Diskusi Bersama Menkes secara virtual, Minggu (18/4/2021).
Menkes Budi menjelaskan, daerah-daerah memiliki prioritas vaksinasi. Misalnya DKI Jakarta yang menjadikan lansia sebagai kelompok prioritas vaksinasi.
"Ada lansia, ada yang prioritasnya berdasarkan hal-hal lain, agak sulit karena gak 100 persen di bawah kekuasaan kita (Kemenkes)," katanya.
Budi berharap pemerintah daerah (pemda) untuk lebih memprioritaskan lansia untuk divaksinasi. Hal itu berdasarkan dengan kerentanan kematian yang tinggi pada lansia apabila terinfeksi COVID-19.
"Satu dari tiga lansia yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 meninggal, di rumah sakit rata-rata kematian lansia mencapai 32 persen, sedangkan non-lansia 14 persen," katanya.
Selain itu, Budi juga membeberkan bahwa 50 persen kasus kematian COVID-19 di Indonesia berasal dari kelompok lansia. Padahal, dari keseluruhan kasus COVID-19 di Indonesia persentase lansia hanya 12 persen.
"Fatality rate (nasonal) kita kan 2,82 persen, tapi kalau orang tua tuh empat kali rata-rata (12 persen)," katanya.