Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan membacakan surat yang dikirim oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo, terkait permintaan amnesti bagi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril Maqnun.
Surat dari presiden tersebut akan dibacakan langsung di Badan Musyawarah (Bamus) dan didengarkan bersama oleh pimpinan DPR, ketua fraksi, serta ketua komisi.
Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat membuka rapat paripurna ke-22.
“DPR menerima dua surat. Surat pertama dari Presiden RI dengan nomor R-28/Pres/07/2019, hal permintaan pertimbangan untuk selanjutnya sesuai dengan tata tertib akan dibahas lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku,” kata Agus dalam sambutannya di ruang rapat paripurna Nusantara II, kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).
Menanggapi sambutan tersebut, anggota DPR RI Komisi VI Rieke Diah Pitaloka mengajukan interupsi lantaran kurang jelas terkait adanya dua surat yang masuk ke DPR tersebut, apakah salah satunya terkait dengan Baiq Nuril atau tidak.
“Interupsi pimpinan. Pimpinan, tadi kami kurang jelas ada surat masuk dari Presiden untuk meminta pertimbangan. Kami mohon penjelasan, surat pertimbangan dari Presiden itu terkait pemberian amnesti Baiq Nuril?” tanya Rieke.
“Kami mohon dalam rapat Bamus kita dapat berjuang bersama untuk memperjuangkan pemberian amnesti untuk Baiq Nuril,” sambungnya.
Agus pun kemudian mempertegas surat yang masuk ke DPR. Politisi Partai Demokrat ini menyebut bahwa benar yang akan dibacakan di Bamus adalah surat Presiden soal Baiq Nuril.
“Memang betul, hal permintaan pertimbangan. Memang belum ditulis, tapi benar untuk Baiq Nuril. Nanti siang ada rapat Bamus. Nanti akan dibahas di rapat Bamus,” jawab Agus.
Seperti diketahui sebelumnya, Baiq Nuril telah menyerahkan surat permohonan amnesti kepada Presiden Jokowi, Senin (15/7). Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 45, pemberian amnesti oleh presiden harus juga memperhatikan pertimbangan DPR.