Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, mengungkapkan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak ada gunanya melanjutkan perkara ijazah hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disampaikan ke publik setelah ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Saya hanya mengatakan bahwa Pak Yusril itu, 15 menit ngobrol sama saya habis itu dipanggil Pak Presiden ke dalam pas di Istana, kemudian Pak Yusril disuruh konferensi pers, bahwa tidak ada peluang Pak Gibran untuk PTUN, karena peluang hukumnya sudah habis, itu kata Pak Yusril setelah diarahkan Bapak Presiden," ujar Syahganda kepada IDN Times, Rabu (11/11/2026).
"Nah, itu berarti Pak Yusril karena dipanggil terakhir, dia lah yang benar sebagai arahan Bapak Presiden, nah itu saya mau mengatakan itu," sambungnya.
Terkait dengan pernyataan Gibran yang diminta Prabowo untuk terus maju, Syahganda mengaku tidak mengetahuinya. Yang jelas, kata dia, Presiden Prabowo telah memberikan arahan kepada Yusril.
"Pak Gibran ngomong sendiri dia disayang Pak Presiden dan kemudian dia disuruh fighting ya gak tahu, yang jelas bertentangan dengan Pak Yusril katakan, seminggu lalu saya dipanggil Bapak Presiden dua jam habis peristiwa Listyo Sigit, saya merasakan suasana kebatinan Bapak Presiden, yang benar itu Pak Yusril," kata dia.
Sebelumnya, Yusril setelah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026), mengatakan Gibran tak ada gunanya untuk melanjutkan perkara keabsahan ijazahnya ke PTUN.
"Gak ada gunanya, karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final, karena materinya yang sama," ucap Yusril.